Kendaraan Listrik Terkendala Infrastruktur, PLN Harus Kerja Keras

Reporter: Dwi Aditya Putra, tirto.id - 15 Sep 2022 16:28 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Mamit mengatakan, kesiapan infrastruktur ini akan menjadi tugas berat bagi PLN. Dibutuhkan kerja keras mulai dari memperbanyak SPKLU atau SPBU listrik.
tirto.id - Presiden Joko Widodo telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Lewat Inpres itu, Jokowi meminta agar seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, TNI-Polri, pemimpin lembaga hingga para kepala daerah untuk mempercepat pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor berbasis baterai sebagai kendaraan dinas dan operasional.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, dengan adanya Inpres 7/2022 maka seluruh Kementerian atau Lembaga dan Pemda harus patuh dan melakukan. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah terkait kesiapan infrastruktur.


"Seandainya kita mau menuju ke energi lebih bersih, pertama apakah infrastrukturnya sudah siap? Iya memang saat ini belum. Belum semuanya," kata Mamit saat dihubungi Tirto, Kamis (15/9/2022).

Mamit mengatakan, kesiapan infrastruktur ini akan menjadi tugas berat bagi PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Sehingga dibutuhkan kerja keras mulai dari memperbanyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau SPBU listrik.

"Karena yang pasti ini harus ditingkatkan infrastrukturnya oleh BUMN terkait, sehingga Inpres disampaikan Jokowi jika dipenuhi sudah siap secara keseluruhan termasuk infrastrukturnya," kata dia.

Berdasarkan data PLN, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sudah tersedia sebanyak 150 unit tersebar di 117 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Adapun rencana penambahan sampai akhir 2022 akan terbangun lagi sejumlah 110 unit SPKLU untuk mendukung peta jalan nasional di seluruh Indonesia, termasuk dalam mendukung kegiatan KTT G20 di Bali," ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

Selain itu, PLN juga telah menyediakan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Saat ini ada 5 unit yang terpasang di Jakarta, dan 2 unit di Surabaya.

Pada 2022 direncanakan akan dibangun 70 unit SPBKLU dengan jumlah sekitar 300 baterai dan lokasi tersebar di Pulau Jawa dan Bali.


Ia menambahkan untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik ini, PLN terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sebagai upaya percepatan tersedianya infrastruktur pengisian baterai kendaraan listrik, PLN juga membuka peluang bagi badan usaha untuk dapat berkolaborasi bersama dalam partnership penyediaan SPKLU.

"Tentunya semua ini harus kolaborasi. Kami terus berkomunikasi dengan BUMN lain, misalnya Kereta Api, Angkasa Pura, Pelindo, TWC, Jasa Marga bagaimana kita akan membangun SPKLU di lokasi-lokasi strategis ini," ujar Darmawan.

Saat ini Pemerintah telah memiliki peta jalan pengembangan industri otomotif pada jangka menengah yaitu 2020-2030, di mana fokusnya adalah pengembangan kendaraan listrik dan komponen utamanya seperti baterai, motor listrik, dan konverter.


Baca juga artikel terkait INFRASTRUKTUR KENDARAAN LISTRIK atau tulisan menarik lainnya Dwi Aditya Putra
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang

DarkLight