tirto.id - Kementerian Keuangan menyatakan penyelesaian masalah Jiwasraya belum akan menggunakan APBN. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata menyatakan pemerintah akan menempuh cara lain untuk menyehatkan Jiwasraya.
“Itu dikoordinir di Kemen BUMN. Kalau kita ada kebutuhan modal tambahan, sejauh ini Kemenkeu percaya mengusahakan tidak perlu ada dari APBN,” ucap Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Senin (18/11/2019).
Ketika ditanya bilamana Kemenkeu sempat mengkaji usulan direksi Jiwasraya untuk menggelontorkan Rp 32 triliun dana talangan, Isa hanya menjawab, “Saya belum liat itu detailnya”.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui usai konferensi pers APBN Kita November 2019 memilih bungkam ketika mendapat pertanyaan mengenai permintaan tolong oleh Kementerian BUMN maupun usulan direksi Jiwasraya. Sri Mulyani hanya menjawab, “No comment.”
Usulan dana talangan bagi Jiwasraya muncul dalam rapat direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (7/11/2019). Wakil Ketua Anggota Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kelompok Kerja (Pokja IV), Purbaya Yudhi Sadewa juga mengusulkan kepada pemerintah untuk tetap memberi injeksi modal kepada Jiwasraya.
Menurut Purbaya walaupun tidak seluruhnya dikabulkan, ia berharap suntikan modal itu tetap diberikan. Ia bilang jika tidak ditangani dengan baik maka akan menggangu iklim investasi.
“Ya mungkin sebagian saja kalau tidak bisa semua. Ini masalah serius dan harus segera, kalau tidak bahaya bagi iklim investasi kita,” ucap Purbaya seperti dikutip dalam Tirto.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
