tirto.id - Kementerian Keuangan akan mengirimkan 292 pegawai dan pejabat untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai September 2024. Perpindahan tersebut akan dilakukan dalam dua tahap pada tahun ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk menindaklanjuti usulan daftar pegawai dan pejabat yang akan dikirim ke IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Kementerian Keuangan telah mengajukan usulan untuk daftar pejabat dan pegawai yang akan pindah ke IKN. Kita akan melakukan dalam dua tahap," ucap Heru dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (27/5/2024).
Tahap pertama dilakukan pada September 2024 dengan total sebanyak 198 pejabat dan juga pegawai. Komposisi untuk pejabat setingkat eselon 1 sebanyak 17, eselon 2 sebanyak 29, dan sebanyak 152 orang mulai dari pelaksana sampai eselon 3.
Kemudian, pada tahap 2, Heru menjelaskan akan melakukan pemindahan pegawai dan pejabat yang direncanakaan pada November 2024. Rinciannya sebanyak 4 eselon 1, 9 eselon 2 , dan 81 pelaksana dan setingkat eselon 3.
"Jadi kalau total tahun ini kita telah mengajukan usulan kepada KemenPANRB untuk bisa mengirimkan 292 pegawai maupun pejabat. Jumlah ini masih akan bergerak bisa naik bisa turun tergantung daripada ketersediaan sarana dan prasaran di sana," ucapnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati terus melaporkan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp4,8 triliun hingga April 2024. Realisasi ini tercatat 12,1 persen dari total pagu sebesar Rp39,8 triliun.
Bendahara Negara itu mengungkapkan bahwa anggaran untuk pebangunan IKN terus mengalami kenaikan sejak 2022 hingga 2024.
"Kalau kita lihat belanja untuk IKN meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2022 itu Rp5,5 triliun naik ke Rp27 triliun di 2023 dan tahun ini Rp39,8 triliun," ungkapnya.
Secara rinci, Sri Mulyani mengatakan anggaran sebesar Rp2,8 triliun dari pagu Rp36,5 triliun telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti rumah para menteri hingga jalan tol dan bandara VVIP.
"Untuk infrastruktur Rp2,8 triliun pagunya cukup besar Rp36,5 triliun dan ini yang sekarang sedang dilakukan dari mulai gedung di kawasan istana kawasan Kementerian Koordinator dan kementerian lain, gedung Otorita IKN, juga tower dari Rusun ASN," tutur Sri Mulyani.
Kemudian, untuk belanja non infrastruktur, anggaran telah dipakai Rp2 triliun atau 65 persen dari pagu Rp3,1 triliun. Anggaran yang telah dipakai digunakan untuk kegiatan perencanaan, koordinasi, promosi, publikasi, sosialisasi, rekomendasi, pemetaan, dukungan pengamanan Polri dan operasional OIKN.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Bayu Septianto
