tirto.id - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan, banyaknya pemerintah daerah yang kurang kreatif mencari pendanaan.
Padahal, instrumen pembiayaan untuk pembangunan intfrastruktur publik bisa dicari lewat berbagai cara. Padahal, jika pemahaman terkait hal tersebut telah memadai, yang perlu dilakukan daerah cukup mudah.
Obligasi daerah, misalnya, banyak yang belum diketahui oleh Bupati, Walikota hingga DPRD.
Selain itu, penyebab lainnya adalah masih banyaknya pemerintah daerah yang kurang transparan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan APBD.
"Karena harus melakukan public expose, roadshow. Sehingga daerah kan harus siap ditanya-tanya seperti posisinya bagaimana, dampaknya seperti apa dan sebagainya. Mungkin ini yang membuat kesiapan daerah belum maksimal," tuturnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).
Hingga saat ini, kata Astera, baru beberapa dearah yang mengerti soal penerbitan olbigasi tersebut. Beberapa di antaranya adalah Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Itu pun hanya di beberapa kota di tiga wilayah provinsi tersebut yang mulai menerbitkan obligasi.
"Paling terdepan sekarang Jateng tapi itu juga belum goal. DKI Jakarta juga dan Jawa Barat dan Kota Bogor. Daerah-daerah ini kita tinggal lihat saja kesiapannya, tapi ini memang bukan pekerjaan mudah dan butuh effort luar biasa juga jadi kita dorong pemda dan DPRD," pungkasnya.
Lantaran itu lah, Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah agar kreatif untuk mencari sumber pendanaan lain demi pemerataan infrastruktur.
Selain obligasi, sumber pendanaan lainnya adalah Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Tapi kalau belum siap untuk itu [KPBU], kita juga punya skema pinjaman yang paling gampang kan ke BPD-nya sendiri atau ke PT SMI untuk pinjaman pembangunan infrastruktur," jelas Astera.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Hendra Friana
