tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenku) telah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp176,2 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 untuk lima klaster, yaitu infrastruktur, pendidikan, pangan dan lingkungan hidup, kerja sama internasional, dan klaster lainnya.
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, di Jakarta, Senin (1/7/2024), alokasi kepada lima klaster ini sesuai dengan Pasal 23 ayat 2 dan lampirkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023.
PMN pada klaster infrastruktur, lanjut Sri Mulyani, dialokasikan sebesar Rp55,22 triliun. Rp18,6 triliun di antaranya akan diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Rp6 triliun, Rp1,89 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp13,72 triliun, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp15 triliun.
“Program FLPP dalam hal ini nilainya Rp13,72 triliun. Ini perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ini yang selalu kami sampaikan, kehadiran APBN di dalam pembangunan perumahan ini cukup banyak. Melalui FLPP dan nanti juga SMF. Kemudian LMAN Rp15 triliun ini termasuk klaster infrastruktur. Jadi totalnya Rp55.215,00 miliar,” kata Sri Mulyani.
Selanjutnya, dari klaster pendidikan mendapat alokasi suntikan PMN senilai Rp25 triliun. Dengan anggaran antara lain untuk program dana abadi pendidikan Rp15 triliun, termasuk Rp2 triliun di antaranya untuk pesantren.
Kemudian, Rp4 triliun lainnya dialokasikan untuk dana abadi penelitian, Rp2 triliun untuk dana abadi kebudayaan dan Rp4 triliun untuk dana abadi perguruan tinggi.
“Untuk klaster lingkungan hidup, ini ada Rp1.212,67 miliar yaitu BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) untuk dana rehabilitasi mangrove sebesar Rp1,12 triliun,” imbuhnya.
Untuk klaster kerja sama internasional, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp1,91 triliun. Alokasi ini merupakan kewajiban bagi Indonesia yang menjadi pemegang saham atau anggota dari berbagai badan usaha internasional.
Dari klaster lainnya, total dana sebesar Rp92,88 triliun bakal digunakan Rp649,23 miliar di antaranya untuk PMN non-tunai PT Len Industri (Persero). Kemudian, Rp3,56 triliun digunakan untuk penyertaan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) sebesar Rp3,55 triliun, dan untuk Bank Exim (LPEI) ada Rp 10 triliun.
“Di dalam klaster lainnya ini yang Rp92,88 triliun, ada cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp13,68 triliun. Jadi ini ada bagian dari Rp92 [triliun]. Cadangan pembiayaan lainnya Rp13 triliun dan pembiayaan pendidikan, ini adalah sebagai mechanism buffer dari APBN kita, Rp52 triliun,” tutur Sri Mulyani.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
