tirto.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan Indonesia tak akan mengikuti kebijakan sejumlah negara dunia yang melarang Boeing 737 Max 8 mendarat di negaranya masing-masing.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Polana Banguningsih Pramesti mengatakan, pemerintah tidak berwenang untuk melakukan langkah itu lantaran maskapai yang dilarang merupakan milik asing.
"Gak [melarang mendarat]. Bukan wewenang kami melarang mereka [maskapai asing],” ucap Polana kepada wartawan di Hotel Mercure, Selasa (12/3/2019), menjawab pertanyaan terkait langkah Singapura melarang pesawat Boeing 737 Max 8 mendarat.
Diketahui, kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines, Minggu (10/3/2019), berimbas kebijakan dari regulator penerbangan negara-negara dunia beramai-ramai melarang pesawat Boeing 737 Max 8 keluar masuk wilayah udaranya.
Pelarangan itu ditemukan di Singapura, kemudian diikuti Australia, Malaysia, Oman, dan Inggris hingga Uni Emirat Arab (UAE).
Saat ini, kata dia, Kemenhub memang telah mengeluarkan larangan terbang (grounded) yang efekfif berlaku bagi dua maskapai penerbangan di Indonesia yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air. Keduanya memiliki total 11 pesawat Boeing 737 Max 8 dengan 10 diantaranya merupakan milik Lion Air.
Polana juga mengatakan pemerintah saat ini berfokus pada upaya untuk melakukan inspeksi menyeluruh dan intensif pada pesawat Boeing 737 Max 8.
Menurut dia, hasil inspeksi ini akan menentukan nasib larangan terbang yang diterapkan pemerintah, sehingga ia memastikan sifatnya hanya sementara.
Ketika ditanya mengenai permintaan Komunitas Konsumen Indonesia untuk melakukan grounded permanen pada Boeing 737 Max 8, Polana tak banyak berkomentar. Ia mengaku belum pernah mendengar permintaan seperti itu.
“Gak ada. Kami saat ini lebih ke meyakinkan kembali keselamatan [pesawatnya]. Setelah kejadian kami sudah banyak melakukan langkah-langkah yang diperlukan," ungkap Polana.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
