Menko Luhut Soroti Adanya Kemungkinan Masalah Desain Boeing 737

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti kemungkinan adanya masalah desain dalam pesawat Boeing 737 Max 8. Hal ini menyusul jatuhnya pesawat Boeing tipe 737 Max 8 untuk kedua kalinya.

Namun, kata Luhut, saat ini pemerintah masih menunggu hasil laporan pemeriksaan keandalan pesawat itu. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya masalah desain, Luhut memastikan pemerintah tak akan tinggal diam, bila perlu membatasi penggunaan pesawat buatan Amerika itu.

Baru-baru ini, sejumlah negara melakukan grounded pesawat Boeing 737 Max 8 yang beroperasi di wilayahnya. Setelah Cina dan Etiopia, langkah ini disusul oleh Indonesia, Singapura, Korea Selatan, Mongolia, lalu baru-baru ini Australia.

"Kalau negara lain menemukan sesuatu kita tidak mau ambil risiko. Pesawat kita (bisa) crash lagi karena masalah desain," ucap Luhut kepada wartawan usai 5th ICC Asia Pacific CEO Forum di Hotel Shangri-La pada Selasa (12/3/2019).

Saat ini, pemerintah telah memutuskan untuk melarang terbang sementara (grounded) seluruh pesawat Boeing 737 Max 8 milik maskapai Indonesia. Sejak Selasa (12/3) ini, sekitar 11 pesawat telah mulai menjalani inspeksi intensif yang diwajibkan pemerintah, 10 di antaranya milik Lion Air.

Luhut mengatakan bahwa dirinya akan berbicara dengan institusi terkait untuk menyikapi persoalan itu. Pembicaraan yang akan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang sempat batal dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Mengenai langkah penanganan, Luhut memastikan pemerintah akan berkomunikasi juga dengan Boeing selaku produsen pesawat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan melakukan komunikasi dengan Lembaga penerbangan federal (FAA).

Ketika ditanya mengenai kemungkinan pemerintah melarang pembelian pesawat tersebut karena alasan teknis, Luhut hanya menjawab pendek. Menurutnya tidak menutup kemungkinan bila hal itu dapat terjadi.

"Apapun bisa terjadi. Kita harus lihat safety. Itu jadi prioritas pemerintah Indonesia," ucap Luhut.