Kemendagri Akan Kaji Usulan Pilkada dan Pemilu Nasional Terpisah

tirto.id - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak yang perdana dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Salah satu hal yang akan dievaluasi adalah pemisahan waktu pelaksanaan agar tidak dilaksanakan di tahun yang sama dengan pemilu nasional.

Menurutnya, pilkada yang diadakan dalam tahun yang sama dengan pemilu nasional memberatkan penyelenggara dan peserta pilkada dari partai politik.

"Salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh Perludem adalah mengkajian keserentakan. Konsepnya adalah memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, ini kami tangkap dan nanti kami akan diskusikan," kata Bima Arya dalam Seminar bertajuk “Menata Ulang Desain Sistem Pemilu Indonesia” di Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2024).

Bima saat ini masih mengumpulkan banyak masukan dari berbagai pihak, baik partai politik maupun organisasi masyarakat sipil untuk mengevaluasi Pilkada Serentak.

"Ya, ini kan kami perlu data ya. Kan ini konsep, nanti kami kumpulkan data dari pemerintah. Data-data dikaitkan dengan apa yang terjadi di daerah semuanya, kami lengkapi supaya analisanya tajam," katanya.

Dalam paparannya, Bima Arya menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak di tahun yang sama dengan pemilu nasional memiliki semangat untuk mensinkronisasikan pemerintah pusat dengan daerah. Namun faktanya, saat pilkada belum dilaksanakan sejumlah potensi masalah sudah terklasifikasi.

Di antaranya adalah mengenai kesulitan dalam pengawasan Pilkada Serentak. Hal itu karena memerlukan sumber daya yang besar untuk mengawasi seluruh daerah yang melakukan pilkada.

"Aktornya tambah banyak, tetapi resources untuk pengawasannya sama saja," kata dia.

Selain itu, Bima Arya juga menyebut Pilkada Serentak membuat isu daerah tak lagi menjadi fokus nasional. Akibatnya, banyak gagasan dari daerah yang tak menjadi perhatian karena banyak debat gagasan calon kepala daerah dilakukan secara berbarengan.

"Nah, yang hari ini terjadi ada 500 debat kepala daerah dan semuanya saling menihilkan, dan kalau ada debat di Jakarta semua perhatiannya ke Jakarta," kata Bima.