tirto.id - Bosnia dan Herzegovina baru saja menggelar pemilu pada Minggu (7/10). Negara pecahan Republik Federal Sosialis Yugoslavia itu punya tiga presiden baru yang semuanya menang secara sah.
Sistem pemerintahan Bosnia dan Herzegovina mungkin adalah yang paling rumit di dunia. Mereka menganut azas tripartit di mana tiga presiden berganti-gantian bertugas sebagai kepala negara.
Belum lagi, negara di kawasan Semenanjung Balkan itu dibagi menjadi dua entitas etnis memiliki otonomi politik sendiri, Republik Serbia (Srpska) dan Federasi Bosnia Herzegovina atau kadang disebut Federasi Muslim-Kroasia.
Di Republika Srpska, yang dipilih adalah anggota parlemen, presiden, dan wakil presiden. Di Federasi Muslim-Kroasia, pemilih mencoblos anggota parlemen dua kamar (bikameral), dua presiden, dan wakilnya.
Selain itu, pemilih juga memberikan suaranya untuk majelis yang menjalankan 10 kanton (negara bagian) di Federasi Bosnia Herzegovina.
Ketiga presiden yang terpilih mewakili orang Serbia, Kroasia, dan komunitas muslim Bosnia. Mereka adalah Milorad Dodik mewakili Serbia, Zelijko Komsic dari Kroasia, dan Sefik Dzaferovic merepresentasikan muslim Bosnia.
Dari ketiganya, nama yang paling mendapat sorotan media adalah Milorad Dodik, politisi berusai 59 tahun ini dikenal sebagai politisi nasionalis garis keras Republik Srpska. Pada pemilu 2018 ini, Dodik menang mutlak dengan 55 persen suara.
Sebelum memenangkan kursi presiden mewakili Serbia, ia dua kali duduk di kursi Perdana Menteri Republik Srpska, yakni pada 1998-2001 dan 2006-2010.
Dilansir dari situs berita Rusia Sputnik News, dalam pidato kemenangannya yang disiarkan radio lokal pada Senin (8/10) pagi, Dodik berjanji untuk melindungi kepentingan dan martabat bangsa Serbia.
Sebagaimana dilaporkan New York Times, pada 2016 lalu Dodik pernah mendesak diselenggarakannya referendum yang bakal menentukan pengesahan libur nasional tiap 9 Januari untuk menandai berdirinya Republik Srpska, wilayah Serbia di Bosnia yang luasnya setara dengan provinsi Jawa Tengah. Ia pernah menyerukan kepada semua politisi Serbia yang bertugas di lembaga-lembaga negara Bosnia untuk pulang ke Banja Luka, ibukota Republik Srpska. Siapapun yang menolak, demikian ucap Dodik, adalah pengkhianat.
Republik Srpska di bawah pimpinan Dodik juga mengontrol media dan mempraktikkan kebijakan diskriminatif dengan memberikan kemudahan dan hak-hak istimewa kepada bisnis-bisnis milik orang Serbia. Mantan pemain basket itu juga sesumbar bahwa Serbia sudah lebih dahulu menjadi korban ekstremisme Islam jauh sebelum munculnya jejaring Al Qaeda dan ISIS. Pernyataan Dodik tersebut merujuk pada komunitas muslim Bosnia.
Sikap politik Dodik tersebut berlawanan ketika Bosnia dan Herzegovina baru terbentuk. Saat itu, tak lama setelah Perang Bosnia (1992-1995) selesai, Amerika Serikat dan Eropa Barat yang berperan dalam proses perdamaian pernah menganggap Dodik sebagai "moderat" lantaran tidak pernah lagi mengangkat isu nasionalisme Serbia.
Pada Maret 2016, asrama mahasiswa di kota Pale secara resmi dinamai Radovan Karadzic, tokoh Serbia yang bertanggungjawab atas pembantaian Muslim Bosnia saat perang. Acara penamaan asrama tersebut digelar hanya beberapa hari sebelum Karadzic dijatuhi hukuman 40 tahun penjara oleh Pengadilan Kejahatan Internasional di Den Haag, Belanda, atas dakwaan kejahatan perang.
Perubahan sikap Dodik sebetulnya tak mengherankan. Di tengah peringatan Pembantaian Srebrenica pada 2010, ia bersikeras bahwa tragedi tersebut bukan genosida. Baginya, laporan yang merinci jumlah korban tewas dalam pembantaian Srebrenica "telah dilebih-lebihkan".
Merespons manuver politik Dodik, pada 1 Januari 2017, pemerintah AS menjatuhi sanksi dengan memblokir semua aset Dodik di teritori AS. Setiap individu atau perusahaan AS dilarang terlibat transaksi dengan alumnus Ilmu Politik University of Belgrade itu.
Bara Lama Perang Sipil
Bosnia dan Herzegovina, atau kadang disebut Bosnia, adalah sebuah negara yang terletak di kawasan di Semenanjung Balkan, Eropa Tenggara. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kroasia di utara, barat, dan selatan; Serbia di timur; serta Montenegro di tenggara.
Wilayah Bosnia dihuni oleh tiga kelompok etnis besar; Bosniak (etnis Bosnia yang umumnya beragama Islam), Serb (etnis Serbia), dan Kroat (etnis Kroasia).
Menjelang pemilu kali ini, Al-Jazeera melaporkan bahwa kekerasan etnis masih sering terjadi. Parai pemimpin partai yang berlatar belakang Serb, Kroat, dan Bosniak terus mengampanyekan sentimen nasionalisme etnis, sampai-sampai abai menawarkan visi ekonomi dan politik yang jelas.
Lebih jauh, orang Serbia dan Kroasia Bosnia ingin bersatu dengan rekan-rekan seetnis mereka di negeri jiran Serbia dan Kroasia, sedangkan orang Bosnia ingin mempertahankan negara kesatuan multi-etnis.
Sumber konflik masa lalu yang berujung pada kebrutalan perang sipil kini tengah digodok kembali.
Pada 1980-an, krisis ekonomi dan kematian pemimpin sosialis Josip Bros Tito menyuburkan anasir-anasir nasionalisme etnis di Yugoslavia. Ketika Blok Timur tamat, partai-partai politik baru bermunculan dan mengakomodir sentimen etnis. Tiga kelompok etnis mulanya masih bersatu dan membentuk pemerintahan tripartit.
Setelah Yugoslavia ambruk serta Kroasia dan Slovenia mengumumkan kemerdekaan, tiga komunitas etnis ini makin tak akur dan masing-masing mengumumkan daerah otonom, hingga akhirnya meletuslah Perang Bosnia meletus pada 1992. Lebih dari 100.000 orang tewas dan kurang lebih 1 juta orang terpaksa mengungsi.
Apa yang membentuk sistem pemerintahan dan perpolitikan Bosnia Herzegovina yang rumit seperti saat ini adalah hasil dari kesepakatan damai Perjanjian Daytona pada 1995 silam yang mengakhiri peperangan tiga komunitas etnis.
Perjanjian Dayton yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1995 berhasil merangkul pihak-pihak yang bertikai untuk menyepakati Bosnia dan Herzegovina sebagai negara multi-etnis yang menaungi dua wilayah otonom, yakni Republik Srpska (Serbia) dan Federasi Muslim-Kroasia. Karena kesepakatan itu pula muncul posisi untuk tiga presiden dari perwakilan masing-masing etnis.
Namun, di tengah masa damai yang cukup panjang, gesekan antar-etnis warisan perang masih belum lenyap sulit hilang. Sialnya, para politikus tak jarang mengipasi sentimen etnis demi meraup suara saat pemilihan.
Di level internasional, Dodik akrab dengan Vladimir Putin. Hubungan Moskow dan Republik Srpska sangat hangat. Awal 2018, media setempat Srpska mengabarkan bahwa Rusia melatih sekelompok milisi bersenjata bernama "Martabat Serbia", yang dirancang untuk memukul lawan-lawan politik Dodik.
The Srpska Times melaporkan, aktivitas perdagangan antara Srpska dan Rusia mencapai 75 persen dari total keseluruhan perdagangan luar negeri Srpska, terutama sektor migas. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan Srpska dengan Rusia.
Politik Rusia di Republik Srpska tak berbeda dengan di kawasan Eropa Timur lainnya: memastikan agar kawasan Balkan tidak jatuh ke dalam cengkeraman tangan NATO dan Uni Eropa.
Editor: Windu Jusuf
