Etnis dan Agama dalam Konflik Serbia dan Kosovo

Oleh: Tony Firman - 23 Januari 2017
Dibaca Normal 3 menit
Situasi antara Kosovo dan Serbia kembali memanas setelah kereta Serbia bertuliskan "Kosovo adalah Serbia" hendak melintasi perbatasan. Sejak berabad-abad lalu, kondisi dua daerah ini memang pelik. Ada konflik lama terkait perbedaan agama dan etnis.
tirto.id - Sebuah kereta Serbia berangkat dari Belgrade menuju Kosovo. Sampai di perbatasan antara Serbia dan Kosovo, kereta tersebut dihentikan oleh pemerintah Kosovo, 4 Januari lalu. Alasannya: kereta itu dicat dengan bendera Serbia dan dinding-dindingnya dihiasi gambar keagamaan Ortodoks Serbia, juga dibubuhi kata-kata “Kosovo adalah Serbia."

Bagi Kosovo, kereta itu adalah bentuk provokasi dan ancaman kedaulatan bagi bekas provinsi Serbia tersebut. Seperti dilansir BBC, Presiden Serbia Tomislav Nikolić pun merespons dengan menuduh Kosovo mengajak perang.

Nikolić juga menyatakan dirinya siap menambah pasukan militer di perbatasan guna membela bangsa Serbia di Kosovo bila diperlukan. Orang-orang Serbia yang tersisa di Kosovo masih banyak yang tinggal di sekitar kota Mitrovica.

Bagi Serbia, slogan seperti “Kosovo adalah Serbia” dalam banyak bahasa adalah perayaan warisan budaya seperti juga halnya simbol-simbol Ortodoks Serbia yang menghiasi dinding-dinding kereta, serta penggunaan warna nasional Serbia pada seragam para petugas kereta.

Kosovo telah mengerahkan pasukan polisi di sepanjang perbatasan untuk mencegah penyeberangan kereta lebih lanjut dan memaksa Presiden Nikolić untuk menghentikan layanan kereta di jalur tersebut. Kereta itu menjangkau wilayah Kosovo yang masih banyak dihuni etnis Serbia.

Wilayah Kosovo memang telah mendeklarasikan kemerdekaannya lepas dari Serbia pada 2008 lalu. Namun, Serbia dan sekutunya Rusia masih belum mengakui pemisahan diri yang dilakukan Kosovo ini. Serbia masih berupaya mengintegrasikan wilayah bekas provinsinya ini.

Bahkan, deklarasi kemerdekan Kosovo pada 17 Februari 2008 berbuntut protes pemerintahan Serbia. Mereka melancarkan aksi untuk memerangi deklarasi Kosovo, antara lain mengingatkan para duta besarnya untuk protes di berbagai negara yang mulai mendukung kemerdekaan Kosovo.

Kementerian Dalam Negeri Serbia juga mengeluarkan surat penangkapan terhadap Hashim Thaci, Fatmir Sejdiu, dan Jakup Krasniqi pada tanggal 18 Februari 2008 dengan tuduhan tindak pengkhianatan tingkat tinggi. Namun, seperti dilaporkan DW, negara tetangga seperti Albania, Bulgaria, Kroasia, Hungaria, Montenegro, dan Republik Makedonia mengakui kemerdekaan Kosovo dan mengusir perwakilan diplomatik Serbia di negara mereka masing-masing.

Konflik panjang dan pelik mewarnai hubungan antara Kosovo dan Serbia. Secara demografi, selain penduduk etnis Serbia, Kosovo juga dihuni oleh kelompok masyarakat etnis Albania. Keduanya dipisahkan oleh perbedaan agama yang dianut. Kelompok masyarakat etnis Albania mayoritas beragama Islam sejak pengaruh kekhalifahan Utsmaniyah Turki, sedangkan etnis Serbia memeluk Kristen Ortodoks Timur.

Dua komunitas yang heterogen ini kemudian bertikai memperebutkan kedaulatan tanah Kosovo, tentang siapa yang lebih berhak mengklaim tanah leluhurnya.

Saat Yugoslavia terdiri dari Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, dan Montenegro, wilayah Kosovo di Serbia mengalami puncak masa pergolakan besar pada 1998. Kelompok Kosovo Albania lewat pasukannya yang tergabung dalam Kosovo Liberation Army (KLA) atau Tentara Pembebasan Kosovo menargetkan pemerintahan otoritas Yugoslavia di Kosovo.

Hal ini memicu peningkatan kehadiran paramiliter Serbia dan berkonfrontasi dengan KLA. Human Rights Watch mencatat konflik ini menelan korban tewas sebanyak 1.500 sampai 2.000, terdiri dari warga sipil dan termasuk pejuang KLA.

Di masa konflik yang menelan korban tewas ribuan tersebut telah dilakukan upaya-upaya diplomatik, tapi gagal. NATO yang beranggotakan negara-negara Sekutu/Blok Barat mendukung pihak Kosovo dengan mengirimkan pasukan militernya. Serangan udara NATO dengan target Republik Federal Yugoslavia dilancarkan mulai 24 Maret 1999. Dua belas minggu berikutnya, militer Serbia dan Yugoslavia, polisi, dan paramiliter mengusir lebih dari 850.000 etnis Albania dari Kosovo.

Tindak kekerasan seperti perampokan pemukulan sulit dihindari sebagai upaya memaksa etnis Albania di Kosovo mengosongkan rumahnya. Harta benda dijarah dan dibakar, dan para wanita juga diperkosa. Sementara itu, ribuan laki-laki banyak yang ditahan, dan banyak pula yang dieksekusi mati.

Lebih dari 200.000 warga sipil Albania mengungsi. Hampir 70.000 dari mereka meninggalkan provinsi tersebut ke negara-negara tetangga termasuk Montenegro, 100.000 warga Yugoslavia yang sebagian besar etnis Albania di Kosovo mencari suaka ke Eropa Barat. Kondisi desa-desa yang dihuni etnis Albania di Kosovo telah hancur.

Militer NATO mulai 24 Maret sampai 10 Juni 1999 mengebom pemerintahan Republik Federal Yugoslavia. Mereka beralasan hendak mengakhiri kekerasan yang dilakukan tentara Yugoslavia dan Serbia di wilayah Kosovo. Namun, restu dari Dewan Keamanan PBB tidak turun lantaran Cina dan Rusia menentangnya. Bagi Yugoslavia, tindakan koalisi NATO ilegal dan telah mengintervensi urusan internal Yugoslavia.

Operasi serangan NATO yang diberi nama Operation Allied Force ini selain berhasil menghancurkan infrastruktur kota seperti jembatan, industri, gedung-gedung publik, perusahaan dan basis militer, juga telah menewaskan 488 warga sipil Yugoslavia dan meningkatkan jumlah pengungsi Kosovo, seperti dicatat oleh Human Rights Watch tahun 2000.

Perang berakhir lewat Perjanjian Kumanovo. Pasukan militer Yugoslavia dan Serbia setuju menarik diri dari Kosovo dan dikukuhkan lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 juga mengatur tentang hal serupa dan mengelola wilayah Kosovo. Tentara Pembebasan Kosovo juga turut dibubarkan dan mantan anggota-anggotanya masih ada yang menjadi kelompok bersenjata di Kosovo.

Sebagian bergabung dengan angkatan bersenjata Albania selama konflik etnis di Makedonia, sementara yang lain melanjutkan untuk membentuk satuan kepolisian Kosovo.

Dalam catatan Ensiklopedia Britannica, wilayah Kosovo mulanya pernah menjadi pusat kerajaan Serbia di Abad Pertengahan. Setelah itu Kekhalifahan Utsmaniyah menguasai daerah tersebut dari pertengahan abad 15 hingga awal abad 20, masa ketika pemeluk agama Islam meningkat pada populasi etnis Albania.

Pertempuran di Kosovo terjadi antara Kekhalifahan Ustmaniyah pimpinan Sultan Murad Hudavendigar dengan pasukan Serbia pimpinan Pangeran Lazar Hrebeljanović pernah terjadi pada 15 Juni 1389. John Van Antwerp Fine dalam bukunya The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest memaparkan, pasukan Serbia kala itu juga dibantu oleh kontingen dari bangsawan Serbia lainnya seperti Vuk Branković, dan kontingen yang dikirim dari Bosnia oleh Raja Tvrtko I.

Sekalipun dalam perang besar tersebut memenangkan Ustmaniyah Turki, kedua kubu kehilangan banyak nyawa pasukan termasuk pemimpin perangnya: Murad dan Lazar. Tentara Serbia yang tersisa untuk mempertahankan tiap jengkal tanah jumlahnya tidak sebanding dengan tentara Ustmaniyah Turki yang masih memiliki banyak tentara tambahan di timur.

Infografik Kosovo


Tanah Kosovo untuk kedua kalinya juga pernah menjadi medan tempur. Kali ini pasukan Kerajaan Hungaria dan koalisinya bertempur dengan Kesultanan Utsmaniyah pada 1448. Kubu Utsmani dipimpin oleh Sultan Murad II dan koalisi Hungaria dipimpin John Hunyadi. Perang yang memenangkan pihak Utsmaniyah ini terjadi pada 17 sampai 20 Oktober 1448 hitungan kalender Julian, seperti diungkapkan Jean W. Sedlar dalam bukunya East Central Europe in the Middle Ages, 1000-1500.

Setelah periode abad kejayaan Utsmaniyah berakhir, Kosovo yang bagian dari provinsi di Serbia masuk ke dalam kesatuan Yugoslavia sejak 1918. Dalam perjalanannya, Yugoslavia melalui banyak catatan sejarah transisi kepemimpinan, bentuk negara, pergolakan ideologi, krisis ekonomi, hingga pemisahan diri oleh anggota-anggota wilayahnya. Termasuk perang besar yang melanda Kosovo antara 1998-1999 dan bubarnya Yugoslavia pada 2003.

BBC melaporkan saat deklarasi kemerdekaan Kosovo atas Serbia pada 17 Februari 2008, mereka mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Kendati Kosovo telah menyerukan kemerdekaan, hingga kini status Kosovo masih dalam pengelolaan PBB sejak 1999.

Mahkamah Internasional pada 2010 juga menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar hukum internasional. Namun, Serbia masih menolak keputusan dan pandangan tersebut. Bagi Serbia, "Kosovo adalah Serbia," seperti terpacak pada kereta yang menyebabkan Kosovo meradang.

Baca juga artikel terkait SERBIA atau tulisan menarik lainnya Tony Firman
(tirto.id - Politik)

Reporter: Tony Firman
Penulis: Tony Firman
Editor: Maulida Sri Handayani