Kemenangan Mahathir Akhiri Dominasi Enam Dekade UMNO

tirto.id - Mahathir Mohamad terpilih menjadi perdana menteri usai mengalahkan Najib Razak dalam pemilihan umum yang digelar Rabu (9/5/2018). Perdana Menteri Malaysia periode 1981-2003 itu segera mengakhiri kekuasaan koalisi UMNO yang telah bertahta selama enam dekade.

Berusia 92 tahun, Mahathir akan menjadi perdana menteri tertua di dunia. Pemimpin koalisi oposisi, Pakatan Harapan, tersebut memperoleh suara mayoritas parlemen dengan perolehan kursi sebanyak 112. Rencananya, Mahathir akan disumpah oleh Yang Dipertuan Agong Muhammad V dari Kelantan pada Kamis (10/5/2018) hari ini.

“Istana telah menghubungi kami karena mereka mendengar bahwa kami telah mencapai suara mayoritas,” jelas Mahathir, seperti dilansir laman The Star.

Setelah dilantik dan ditunjuk sebagai perdana menteri secara resmi, Mahathir dapat membentuk pemerintahannya sendiri dengan menunjuk wakil perdana menteri dan pejabat eksekutif lainnya.

Pencapaian oposisi bisa dibilang di luar prediksi, mengingat betapa kuatnya dominasi koalisi petahana Barisan Nasional. Banyak pihak meragukan oposisi mampu mengalahkan Barisan Nasional yang memiliki mesin politik yang perkasa dan disokong birokrasi.

“Anggaplah oposisi mampu mencoblos sebanyak mungkin surat suara untuk memenangkan pemilihan berikutnya ... saya pikir mereka akan memerintah selama sekitar dua tahun sebelum akhirnya benar-benar terdepak dari pemerintahan,” kata Chew Chuan Yang dari LSM Suaram Malaysia, sebelum pemilihan berlangsung.

Sementara sebagian masyarakat Malaysia menyambut hangat kemenangan Mahathir. Mereka turun ke jalan dengan euforia suka cita.

“Kami sangat bahagia, ini hari yang membanggakan bagi Malaysia,” kata David Thaiga (57), warga yang ikut turun ke jalan merayakan kemenangan.

“Sudah 60 tahun kami menanti peristiwa ini. Ini adalah keajaiban bagi kita. Meskipun saya bukan penggemar Mahathir, saya pikir dia satu-satunya yang bisa membawa kemenangan ini,” ungkapnya dikutip The Guardian.

Kemenangan Mahathir menandai berakhirnya jabatan Najib, yang telah berkuasa sejak 2009. Belakangan, reputasi Najib ternoda oleh skandal korupsi 1MDB. Ia diduga menggelapkan $2,6 miliar dana pemerintah yang dia awasi, termasuk $681 juta yang disinyalir kuat berakhir di rekening pribadinya.

Kemengan Mahathir juga merupakan sebuah momentum historis: pertama kalinya Perdana Menteri Malaysia tidak berasal dari partai UMNO dan tidak menjadi bagian dari koalisi Barisan Nasional (BN), di mana UMNO adalah konstituen utamanya.

Tingkat partisipasi pemilih tahun ini mencapai 76%, lebih rendah dari pemilu lima tahun silam. Meski begitu, koalisi oposisi mampu menyapu banyak suara di basis kubu BN seperti Johor, Malaka, Negeri Sembilan, Selangor, dan Penang.

Sebagai bagian dari kesepakatannya dengan Pakatan Harapan, Mahathir hanya akan menjadi perdana menteri selama dua tahun sebelum akhirnya menyerahkan jabatan ke Anwar Ibrahim, pimpinan koalisi sebelumnya yang sedang menjalani hukuman atas kasus sodomi.

“Begitu dia diampuni, dia akan memenuhi syarat untuk berdiri sebagai perdana menteri. Tapi, dia masih harus mencalonkan diri untuk pemilihan menjadi anggota parlemen. Karena di negara kita, seseorang harus menjadi anggota parlemen atau senator terlebih dahulu,” ungkap Mahathir.

Di lain sisi, Mahathir menegaskan dirinya menginginkan transisi damai dari pemerintah lama ke pemerintahan baru. Ketika ditanya soal tindakan apa yang bakal diambil terhadap Najib atas serangkaian dugaan skandal, Mahathir mengatakan bahwa Pakatan Harapan ingin mengembalikannya pada aturan hukum.

“Kami tidak membalas dendam. Apa yang ingin kami lakukan adalah mengembalikan ke aturan hukum. Jika ada yang melanggar hukum, yang termasuk wartawan, mereka akan dibawa ke pengadilan,” tegas Mahathir.

Intrik dan Drama

Pemilihan umum di Malaysia menganut sistem first-past-the-post (FPTP). Sistem pemilihan semacam ini diterapkan di Inggris dan negara-negara persemakmurannya. Dalam sistem tersebut, kandidat yang memenangkan pemilihan langsung, belum tentu menang pemilu selama suara mereka di pemilihan elektoral (perwakilan) minim.

Hal ini terjadi pada pemilihan 2013 silam tatkala Barisan Nasional yang hanya memperoleh 47% suara nasional, ternyata memenangi pemilihan karena berhasil menggasak 60% kursi parlemen (133 kursi)

Pemilihan tahun ini, catat Washington Post, diikuti sekitar 15 juta orang, termasuk 300 ribu personel polisi dan angkatan bersenjata yang lebih dulu memberikan suaranya pada 5 Mei. Pemungutan suara bakal dilangsungkan di sembilan ribu lokasi di seluruh Malaysia. Komisi Pemilihan menargetkan 85% tingkat partisipasi pemilih.

Ajang pemilihan memperebutkan 222 kursi di parlemen dan 505 kursi di 12 majelis negara bagian. Barisan Nasional diketahui telah memegang suara di 10 negara bagian pada pemilihan sebelumnya. Sedangkan oposisi hanya menang di dua wilayah, yaitu Selangor dan Penang.

Di luar hitung-hitungan teknis tersebut, pemilu Malaysia juga tak luput dari tuduhan-tuduhan main kotor yang dilayangkan oposisi ke kubu Najib. Mahathir menuduh pemerintah “secara sistematis” telah menyabotase persiapan pemilu tahun ini.

“Tujuan mereka [Barisan Nasional] adalah untuk menang. Tapi, tidak dengan cara yang bersih, melainkan kotor,” tegasnya usai kampanye di Dengkil, dilansir The Wall Street Journal.

Mahathir mencontohkan bahwa pesawat sewaan yang sedianya akan mengantarnya ke sebuah hajatan kampanye rusak. Ia menuding pendukung Najib sebagai biang keladinya. Pernyataan Mahathir dibantah oleh Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia. Menurut mereka, pesawat Mahathir tidak dapat lepas landas karena ada masalah pada roda depan. Sementara Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, balik menuding Mahathir “berlebihan”.

Selain tuduhan mengenai pesawat, Mahathir juga menilai Komisi Pemilihan telah menggembosi kekuatan politik oposisi dengan mendiskualifikasi banyak politisinya dari ajang pemilu. Mahathir merujuk pada Tian Chua, wakil presiden Partai Keadilan Rakyat, yang dilarang ikut pemilu karena pengadilan menetapkannya bersalah dalam kasus penghinaan kepada polisi.

Indikasi lain yang menunjukkan upaya kecurangan sistematis pemerintah untuk memenangkan Najib, seperti ditulis Netina Tan dan Cassandra Preece dalam “Malaysia’s Dire Democratic Crisis”, ialah praktik gerrymandering (praktik untuk membangun keuntungan politik bagi partai atau kelompok tertentu dengan memanipulasi batas-batas distrik).

Praktik gerrymandering muncul kala Komisi Pemilihan mengubah batas konstituensi yang semula 15% menjadi 33%. Artinya, dengan perubahan tersebut, konstituen pro-oposisi diprediksi bisa mencapai 100 ribu pemilih, lebih besar dari konstituen pro-BN yang hanya butuh sekitar 18 ribu pemilih saja.

Dengan kata lain, nilai setiap suara di seantero Malaysia berubah secara dramatis. Kandidat oposisi butuh lebih banyak suara dibanding kandidat Barisan Nasional agar terpilih. Gerakan oposisi pro-demokrasi Malaysia, Bersih, menilai perubahan batas itu “tidak konstitusional.”

Tantangan Pakatan Harapan dan Masa Depan Najib

Menangnya koalisi oposisi, Pakatan Harapan, meninggalkan pertanyaan: bisakah mereka menjalankan pemerintahan?

Dalam enam dekade terakhir, pemerintahan Malaysia dijalankan di bawah kendali Barisan Nasional. Sholto Byrnes, analis dari Institute of Strategic and International Studies Malaysia, mengungkapkan Pakatan Harapan bakal mengalami kesulitan memerintah karena ada banyak kepentingan politik yang dibawa koalisi tersebut.

Aliansi Pakatan Harapan terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Aksi Demokratis (PAD), dan PAS Islamis. Masing-masing partai membawa bendera politik yang bermacam rupa. PKR dengan dominasi Melayu, DAP dengan ideologi kiri, sementara PAS dengan haluan Islam moderatnya. Faktor itulah yang dianggap jadi ganjalan Pakatan Harapan dalam memerintah Malaysia selama beberapa tahun ke depan.

Selain itu, Byrnes menjelaskan, kemenangan oposisi dan naiknya Mahathir ke kursi kekuasaan bakal meninggalkan ketakutan bagi publik Malaysia. Pasalnya, saat menjabat perdana menteri antara 1981-2003, Mahathir pernah memerintah secara otoriter. Selama memerintah, Mahathir dikenal tak ragu menyingkirkan siapa pun yang mengkritik rezimnya, dari lawan-lawan politiknya hingga aktivis akar rumput, dengan bermodalkan Internal Security Act 1960. Ada kekhawatiran di tengah masyarakat Malaysia bahwa otoritarianisme Mahathir bakal terulang.

Dengan kekalahan dalam pemilu tahun ini, tekanan terhadap Najib diprediksi bakal menguat. Koresponden Guardian untuk Asia Tenggara Hannah Ellis-Petersen menyebutkan bahwa tuntutan agar Najib diadili lagi berkaitan dengan skandal dana investasi makin kuat. Ditambah lagi, posisinya sebagai orang nomor satu di UMNO terancam berakhir akibat sederet kekalahan di pemilu (2013 dan 2018).

Ihwal kekalahan Najib sebetulnya sudah diprediksi sebagian pihak, salah satunya Bridget Welsh, pengamat Malaysia dari John Cabot University. Menurutnya, sudah saatnya Malaysia mengalami perubahan.

“Najib masuk ke pemilu ini dengan sangat posisi yang kokoh. Namun sepanjang kampanye, dia telah kehilangan narasinya. Akibatnya, ada banyak pihak yang menjauh darinya.”

Kemenangan Mahathir akhirnya adalah sebuah ironi dalam sejarah Malaysia: untuk meruntuhkan dominasi UMNO, dibutuhkan pula kekuatan seorang alumni sekaligus mantan orang kuat organisasi yang telah berkuasa selama enam dekade itu.