tirto.id - Hari ini, masyarakat Malaysia bersiap mengikuti pemilihan umum. Awalnya pemilihan akan dilaksanakan pada Agustus besok. Namun, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memutuskan untuk memajukan pemilihan dari jadwal semula setelah membubarkan parlemen pada Jumat kemarin (4/5).
Pemilihan umum Malaysia, atau biasa dikenal dengan GE14, tahun ini adalah ajang pertarungan dua kubu. Koalisi inkumben, Barisan Nasional (United Malays National Organisation/UMNO, Malaysian Chinese Association/MCA, Malaysian Indian Congress/MIC), yang sudah berkuasa sejak Malaysia merdeka, melawan kelompok oposisi, Pakatan Harapan (Partai Keadilan Rakyat, Partai Amanah Negara, Partai Aksi Demokrasi).
Atau, jika ingin disempitkan lagi cakupannya, GE14 merupakan medan pertempuran antara Najib Razak dengan mantan mentor politiknya di UMNO sekaligus penguasa terlama Malaysia, Mahathir Mohammad, yang memutuskan untuk kembali ke dunia politik.
Para analis menilai pemilihan kali ini sebagai momentum krusial Najib untuk melanggengkan kekuasaannya. Berbeda dengan pemilihan lima tahun lalu ketika Najib dinilai sebagai sosok reformis, sekarang ia dianggap pecundang karena sederet kasus yang terjadi selama pemerintahannya. Skandal dana investasi negara 1MDB, misalnya.
Kendati Najib bersikukuh tak bersalah ditambah keputusan pengadilan berkata serupa, tapi tingkat kepercayaan publik kadung anjlok. Apalagi kebijakan ekonomi Najib tidak populer. Ia memberlakukan pajak tinggi yang mengakibatkan biaya hidup warga Malaysia meningkat. Angka pengangguran usia muda pun makin membuat publik frustasi.
Kegagalan-kegagalan Najib inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok oposisi pimpinan Mahathir. Berkali-kali Mahathir meyakinkan masyarakat Malaysia bahwa Najib tak pantas lagi menjabat.
“Najib telah menghancurkan semua yang kami bangun di negara ini. Hari ini, ia memerintah negara tanpa memperhatikan aturan hukum,” ujarnya dilansir Sydney Morning Herald.
Dibumbui Banyak Drama
Pemilihan umum di Malaysia menganut sistem first-past-the-post (FPTP). Sistem pemilihan semacam ini diterapkan di Inggris dan negara-negara persemakmurannya. Dalam sistem tersebut, kandidat yang memenangkan pemilihan langsung, belum tentu menang pemilu selama suara mereka di pemilihan elektoral (perwakilan) minim.
Hal ini terjadi pada pemilihan 2013 silam tatkala Barisan Nasional yang hanya memperoleh 47% suara nasional, ternyata memenangi pemilihan karena berhasil menggasak 60% kursi parlemen—atau sebanyak 133 kursi.
Pemilihan tahun ini, catat Washington Post, diikuti sekitar 15 juta orang, termasuk 300 ribu personel polisi dan angkatan bersenjata yang lebih dulu memberikan suaranya pada 5 Mei. Pemungutan suara bakal dilangsungkan di 9 ribu lokasi di seluruh Malaysia. Komisi Pemilihan menargetkan tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 85%.
Ajang pemilihan memperebutkan 222 kursi di parlemen dan 505 kursi di 12 majelis negara bagian. Barisan Nasional diketahui telah memegang suara di 10 negara bagian pada pemilihan sebelumnya. Sedangkan oposisi, hanya menang di dua wilayah, Selangor dan Penang.
Menurut survei lembaga independen, Merdeka Center, kelompok koalisi oposisi, Pakatan Harapan diprediksi akan mendapatkan 43,7% suara secara nasional (popular vote). Sementara Barisan Nasional diperkirakan hanya memperoleh 40,3%. Mengutip The New York Times, survei ini dilakukan di Malaysia barat yang menyumbang 75% suara untuk kursi parlemen.
Dilansir dari Bloomberg, isu-isu krusial dalam pemilihan ini adalah tingginya biaya hidup, inflasi, lemahnya Ringgit Malaysia, besarnya pajak, sampai lonjakan angka pengangguran di kelompok usia muda.
Guna mengatasi problem-problem tersebut sekaligus menarik suara pemilih, masing-masing kubu sudah menyiapkan sederet janji program. Barisan Nasional, misalnya, berjanji akan menggandakan bantuan tunai bagi masyarakat miskin, menaikkan upah, mengurangi pajak, menggenjot investasi asing, serta mengalokasikan rumah murah.
Sementara itu, oposisi menyatakan bakal menghapuskan pajak barang, menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, dan mendorong terjaminnya kebebasan berekspresi dan kehidupan politik yang demokratis—dua hal yang sulit dijumpai saat Najib berkuasa.
Dalam “Malaysia’s Dire Democratic Crisis” yang terbit di The Conversation, Netina Tan dan Cassandra Preece mengungkapkan terdapat beberapa wilayah yang jadi medan pertempuran utama antara koalisi petahana dan oposisi. Wilayah tersebut di antaranya Selangor, Johor, Sabah, Sarawak, dan Kedah.
Johor, contohnya, adalah medan penting karena statusnya sebagai basis pendukung Barisan Nasional. Namun, status ini berbalik 180 derajat setelah mereka membelot akibat korupsi 1MDB yang terjadi dalam pemerintahan Najib. Perubahan sikap itu lantas memancing perebutan pengaruh antara oposisi dan Barisan Nasional.
Selain wilayah, kelompok pemilih pun diperebutkan. Ada beberapa kelompok pemilih yang dinilai sebagai kunci pemenangan pemilu: masyarakat pedesaan, etnis Melayu, dan usia muda. Ketiga kelompok tersebut punya porsi besar dalam jumlah total pemilih di Malaysia. Apabila Barisan Nasional maupun oposisi mampu menggaet mereka, potensi menang semakin besar.
Di luar hitung-hitungan teknis tersebut, pemilu Malaysia juga tak luput dari tuduhan-tuduhan main kotor yang dilayangkan oposisi kepada kubu Najib. Mahathir menuduh pemerintah “secara sistematis” telah menyabotase persiapan pemilu tahun ini.
“Tujuan mereka [Barisan Nasional] adalah untuk menang. Tapi, tidak dalam cara yang bersih, melainkan kotor,” tegasnya usai kampanye di Dengkil, dilansir The Wall Street Journal.
Mahathir mencontohkan, beberapa waktu lalu, pesawat yang ia sewa untuk membawanya mendatangi hajatan kampanye rusak. Ia menuding pendukung pro-Najib sebagai biang keladinya. Pernyataan Mahathir kemudian dibantah oleh Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia. Menurut mereka, pesawat Mahathir tidak dapat lepas landas karena ada masalah pada roda depan. Sementara Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, menyebut Mahathir terlalu berlebihan.
Selain tuduhan mengenai pesawat, Mahathir juga menilai Komisi Pemilihan telah menggembosi kekuatan politik oposisi dengan mendiskualifikasi banyak politisinya untuk ikut dalam ajang pemilu. Mahathir merujuk Tian Chua, wakil presiden Partai Keadilan Rakyat, yang dilarang terjun pemilu karena pengadilan menetapkannya bersalah dalam kasus penghinaan kepada polisi.
Indikasi lain yang menunjukkan adanya upaya culas nan sistematis dari pemerintah untuk memenangkan Najib, seperti yang ditulis Tan dan Preece, ialah munculnya gerrymandering (praktik untuk membangun keuntungan politik bagi partai atau kelompok tertentu dengan memanipulasi batas-batas distrik).
Praktik gerrymandering muncul kala Komisi Pemilihan mengubah batas konstituensi yang semula 15% menjadi 33%. Artinya, dengan perubahan tersebut, konstituen pro-oposisi diprediksi bisa mencapai 100 ribu pemilih, lebih besar dari konstituen pro-BN yang hanya butuh sekitar 18 ribu pemilih saja.
Dengan kata lain, nilai setiap suara di seantero Malaysia berubah secara dramatis. Kandidat oposisi, menurut Tan dan Preece, sekarang butuh lebih banyak suara dibanding kandidat Barisan Nasional agar terpilih. Gerakan oposisi pro-demokrasi Malaysia, Bersih, menganggap perubahan batas itu “tidak konstitusional.”
Sama-Sama Pilihan Tak Menyenangkan
Terlepas dari dinamika menjelang pemilu, siapapun yang menang dalam pemilihan nanti dipastikan meninggalkan kekhawatiran bagi masyarakat Malaysia. Masing-masing kubu dipandang punya rekam jejak buruk ketika memerintah.
Sholto Byrnes, analis dari Institute of Strategic and International Studies Malaysia, menjelaskan bahwa publik Malaysia di satu sisi takut jika oposisi menang. Pasalnya, antara 1981-2003, Mahathir juga pernah memerintah secara otoriter. Selama menjabat, Mahathir dikenal tak ragu menyingkirkan siapapun yang mengkritik rezimnya.
Namun, Mahathir mengaku hanya akan menjalankan pemerintahan sementara dan setelah itu bakal menyerahkannya ke Anwar Ibrahim usai ia dibebaskan (karena kasus tuduhan sodomi) pada 8 Juni mendatang. Anwar merupakan pemimpin kelompok oposisi dari Partai Keadilan Rakyat.
Masuknya Mahathir ke Pakatan Harapan ini memang unik mengingat relasi Mahathir-Anwar pernah berada di titik nadir. Publik tentu masih ingat bagaimana Anwar dikeluarkan dari Partai UMNO (partai terbesar di Malaysia), jabatannya di kabinet dicopot, dan akhirnya dipenjarakan akibat kasus korupsi serta sodomi.
Banyak pihak menilai bahwa vonis penjara Anwar berwatak politis karena ia dikenal cukup frontal terhadap Mahathir. Menurut Anwar, Mahathir dinilai bertanggung jawab atas menyebarnya kultur nepotisme dan kronisme di tubuh Partai UMNO dan koalisi pemerintahan secara keseluruhan. Dari situ, Mahathir yang dulunya mengandalkan Anwar berubah memusuhinya. Maka, satu-satunya cara untuk membungkam Anwar ialah dengan memenjarakannya.
Seiring waktu, semua berubah. Dalam “Why Mahathir Centre Malaysia’s Opposition Power Play?”, James Chan dari Lowy Institute mengatakan bahwa kelompok oposisi harus menggandeng Mahathir demi meraup suara kelompok Melayu pedesaan yang dikenal sebagai basis pemilih dari UMNO dan Najib. Walhasil, terciptalah sekutu politik yang paling aneh sekaligus ironis di Asia Tenggara. Anwar, si korban politik, bergabung bersama Mahathir, pihak yang menjadikannya pesakitan.
Yang perlu dicatat lagi, kalaupun oposisi berhasil menang, mereka akan tetap kesulitan saat menjalankan sistem pemerintahan sebab, koalisi Barisan Nasional memiliki mesin politik yang sangat kuat dan disokong birokrasi. Mesin ini akan menghalangi jalannya koalisi baru yang masuk untuk memerintah.
“Anggaplah oposisi mampu mencoblos sebanyak mungkin surat suara untuk memenangkan pemilihan berikutnya ... saya pikir mereka akan memerintah selama sekitar dua tahun sebelum mereka benar-benar terlempar dari pemerintahan,” kata Chew Chuan Yang dari LSM Suaram Malaysia.
Skenario kedua pun setali tiga uang. Jika Najib menang, bayangan akan pemerintahan otoriter sudah muncul di depan mata. Indikatornya, catat Joshua Kurlantzick dari Council on Foreign Relations dalam “Is Malaysia About to Follow the Path of Erdogan’s Turkey?,” adalah kebijakan-kebijakan terdahulu Najib yang diprediksi bakal terus dipakai, misalnya undang-undang anti-hoaks (untuk membungkam kebebasan berpendapat) sampai penggunaan undang-undang keamanan internal (untuk memenjarakan lawan politik yang keras terhadap rezim, memberangus demonstrasi, dan mengontrol pers).
Kurlantzick menambahkan, kemenangan Najib juga berarti ancaman bagi kelompok etnis minoritas di Malaysia (Tionghoa dan lainnya). Dalam beberapa tahun terakhir, Najib kerap meluncurkan retorika “pribumi Malaysia” dan menganggap kelompok di luar Melayu sebagai “orang luar.” Sentimen Najib terhadap minoritas makin membuncah saat sekitar 81% persen masyarakat Tionghoa di Malaysia—berdasarkan jejak pendapat Merdeka Center—setuju untuk menggelar unjuk rasa menentang pemerintahan yang korup.
“Seandainya Najib menang banyak dalam pemilu—apalagi jika, seperti yang diharapkan, mayoritas besar suara etnis Tionghoa dikerahkan untuk oposisi—ia bakal mengobarkan retorika yang lebih beracun,” demikian tulis Kurlantzick.
Sudah menentukan pilihan, Malaysia?
