tirto.id - Berpidato di pada pembukaan Kongres Keluarga Alumni Kesatuak Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Jakarta, Sabtu (12/10/2016), Wakil Ketua DPR RI sekaligus mantan Ketua Umum KAMMI pertama, Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa gelombang perubahan sejarah Indonesia terjadi setiap siklus 20 tahunan.
"Sejarah bangsa Indonesia mengalami gelombang perubahan setiap 20 tahun. Ini menjadi timeline sejarah bangsa Indonesia," kata Fahri seperti dikutip Antara.
Menurut Fahri, KAMMI lahir pada momentum 1998 yakni ketika sejarah Indonesia sedang mengalami proses perubahan dari orde baru ke orde reformasi.
"Sejak saat itu anggota KAMMI terus bertambah dan saat ini sudah lebih dari 20.000 orang. KAMMI juga menasbihkan diri adik dari organisasi-organisasi gerakan yang lain, sehingga alumni KAMMI adalah adik dari organisasi alumni gerakan yang lain," katanya.
Perihal gelombang perubahan yang mengikuti siklus 20 tahunan bangsa Indonesia, menurut Fahri, sudah terjadi sejak era pergerakan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mencontohkan Gerakan Sumpah Pemuda 1928, Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, Gerakan 30S/PKI 1965, Gerakan Malari 1974, dan Gerakan Reformasi 1998.
Sementara pada tahun 2016, Fahri menyebut, saat ini seperti ada pemanasan menuju perubahan.
"Ini hanya sebuah pendapat dan gambaran, jangan dianggap sebagai provokasi dan makar, tapi sebagai bagian timeline, bisa kita teliti secara ilmiah," katanya.
Fahri juga melihat saat ini ada benturan peradaban, antara materialisme, konfusiusme dan bangsa Timur sebagai medan benturan. Dalam kompetisi ekonomi, China hari ini menguasai ekonomi di dunia.
"Fenomena ini harus dikelola dengan baik, agar bangsa Indonesia dapat hidup 1000 tahun lagi," katanya.
Di tempat terpisah, organisasi kemasyarakatan Solidaritas Merah Putih (Solmet) dikabarkan telah Fahri Hamzah terkait dugaan penghasutan dan makar saat unjuk rasa yang berujung ricuh tersebut ke Polda Metro Jaya.
Ketua Umum Solmet Silfester Matutina di Jakarta, Sabtu (12/11/2016), mengatakan bahwa dalam orasi pada demo 4 November lalu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan penghasutan dengan cara memberitahu cara menjatuhkan presiden, menyebut presiden telah melanggar hukum secara berulang kali, menilai presiden telah menginjak simbol agama dan menuding presiden melindungi penista agama.
"Kita sertakan barang bukti berupa transkripan orasi dari rekaman video yang tersebar melalui media sosial," kata Matutina kepada Antara.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
