tirto.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Jaksa Agung M Prasetyo. Pasalnya, institusi yang dipimpinnya masih belum steril dari praktik korupsi dan mafia peradilan.
Hal tersebut diungkapkan peneliti ICW Emerson Yuntho menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Kejati Jawa Barat. Kasus ini, kata Emerson, membuktikan kegagalan pembinaan di internal Korps Adhyaksa tersebut.
“Presiden harus mengganti Jaksa Agung dengan figur lain yang lebih tepat. Penggantian itu merupakan bagian dari perombakan Kabinet Kerja Presiden Jokowi,” kata Emerson melalui pesan singkat, di Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Menurut Emerson, dua kasus OTT KPK tersebut harus diartikan bahwa institusi kejaksaan belum steril dari praktik korupsi dan mafia peradilan. Di sisi lain, Emerson mengatakan, operasi KPK tersebut juga harus diartikan bahwa fungsi pengawasan di internal kejaksaan belum berjalan optimal sehingga masih ada praktik korupsi dan mafia peradilan.
Karena itu, Emerson menilai Jaksa Agung M Prasetyo seharusnya meminta maaf kepada publik atas kejadian tersebut dan dengan besar hati mengundurkan diri dari jabatannya. “Jaksa Agung telah gagal membina jajaran di bawahnya dan mewujudkan kejaksaan yang bersih dari korupsi,” kata dia.
Apabila M Prasetyo tidak bersedia mengundurkan diri, lanjut Emerson, maka kedua kasus tersebut harus menjadi bahan pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi jabatan Jaksa Agung dan mencari pengganti yang lebih tepat.
Menurut Emerson, Jaksa Agung baru yang dipilih sebaiknya merupakan figur yang kredibel dan bukan berasal dari partai politik serta memiliki keberanian dan terobosan dalam membenahi instituti kejaksaan termasuk memberantas praktik mafia hukum yang dilakukan beberapa jaksa.
“Jaksa Agung harus menjadi tangan kanan pemerintahan dalam memberantas korupsi, bukan justru membuat malu Jokowi,” kata dia menegaskan. (ANT)
