tirto.id - Pemulangan empat atlet basket Jepang oleh komite olahraga mereka karena kedapatan menggunakan jasa pekerja seks komersial (PSK) di Blok M menjadi catatan suram bagi Pemprov DKI Jakarta. Kejadian ini seolah menampar wajah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencoba tampil garang dan banyak menutup tempat-tempat hiburan malam sejak berkuasa Oktober tahun lalu.
Kejadian ini menjadi sorotan para politikus di DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus, mengatakan kejadian ini membuktikan upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan "membersihkan" ibu kota dari prostitusi hanya wacana. Di beberapa tempat, lokasi hiburan malam memang telah ditutup dan pihak pengelola mendapat sanksi. Namun, praktik prostitusi di DKI Jakarta masih berlangsung dan mengaksesnya tak sulit.
"Bayangkan, dalam waktu kurang dari dua minggu, empat orang atlet warga negara asing bisa dengan gampang dapat jasa begituan," kata Bestari saat dihubungi Tirto, Selasa (21/8/2018) pagi.
Anies dinilai gagal dalam menyelesaikan masalah ini karena menganggap prostitusi bisa hilang hanya dengan menutup "tempat transaksinya" saja.
"Menutup satu tempat yang disangkakan menjalani prostitusi itu tidak menyelesaikan masalah apa-apa, karena sampai saat ini pembinaan yang dilakukan Pemprov DKI sangat kurang sekali," tambah Bestari.
Ia mencontohkan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) PT Grand Ancol Hotel dan bar 4Play Alexis. Bestari berpendapat bila ingin maksimal, maka Pemprov DKI tidak bisa langsung lepas tangan begitu saja usai menutup suatu tempat. Hal itu justru bakal membuat pramuria yang ada tempat itu berpindah ke tempat lain dan malah semakin sulit dideteksi.
"Dari gedung malah jadi ke jalanan," kata Bestari.
Hal serupa juga diucapkan ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono. Ia mengkritik cara Anies dalam menyikapi prostitusi dengan hanya menutup dan merazia beberapa diskotek dengan alasan agar Asian Games berjalan tanpa gangguan. Namun, kenyataannya Anies malah kecolongan.
"Sangat tidak ada [pengawasan] kalau sampai seperti itu," tutur Gembong.
Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai ada yang yang tidak berlanjut dari kebijakan penutupan tempat prostitusi ala Anies. Ia mengacu pada kasus Alexis yang menurutnya hanya sebatas menuntaskan janji kampanye saja. Padahal ada banyak sekali tempat seperti Alexis.
"Jadi menurut saya, selain tidak konsisten, parsial, Pak Anies ini juga setengah hati dan tidak jelas arahnya mau ke mana menertibkan prostitusi," katanya.
Ia berpendapat kasus yang melibatkan atlet Jepang belum lama ini tak mengherankan. Mereka dapat menyewa pekerja seks karena memang masih ada yang menjajakan dan ada penghubungnya.
"Jadi mereka itu tidak salah, wajar, dalam arti di kota-kota besar pasti selalu ada praktik prostitusi," tambahnya.
Anies: Olahraga, Bukan yang Lain...
Anies Baswedan tak banyak berkomentar soal kasus pemulangan atlet Jepang Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takuma Sato dan Keita Imamura. Anies mengatakan Jakarta pada dasarnya menyediakan banyak tempat yang dibutuhkan para atlet untuk mengisi waktu luang di luar pertandingan. Dia menyarankan agar para atlet lebih fokus kepada pertandingan daripada bersenang-senang.
"Jadi saya menganjurkan kepada para atlet yang datang ke Asian Games, bersiaplah untuk olahraga, bukan untuk hal yang lain," ujar Anies sebelum meninggalkan Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (20/8/2018).
Anies memang hanya berkomentar datar terkait kasus ini. Tapi ia langsung bereaksi cepat dengan memerintahkan Satpol PP menggelar razia Senin (20/8) malam setelah vakum beberapa bulan. Enam orang ditangkap dari operasi itu.
Sementara Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Toni Bako mengatakan pengawasan tempat hiburan malam di Jakarta terus dilakukan. Namun, bukan berarti upaya tersebut tanpa cela sama sekali.
Ia hanya mengingatkan kembali para pengusaha hotel dan usaha hiburan soal regulasi pelarangan prostitusi di Jakarta, yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018.
"Ya pengawasan jalan terus. Pokoknya sanksinya cabut TDUP. Kalau ada laporan kami periksa, prosedurnya ada, warga juga bisa terlibat," katanya.
(Ralat 22 Agustus 2018 pukul 11.35, pada paragraf keempat dari akhir sebelumnya kami menulis: Anies memang hanya berkomentar datar terkait kasus ini. Tapi ia nampaknya tetap tak mau kehilangan muka)
Penulis: Hendra Friana
Editor: Rio Apinino
