tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengaku telah menerjunkan tim untuk menyelidiki keberadaan beras bantuan presiden yang ditemukan dipendam di daerah Depok, Jawa Barat. Saat ini, tim masih melakukan penyelidikan dan ia belum menerima laporan hasilnya.
“Belum. Mereka masih ada di lapangan, dan sudah ada dari Polri, sekarang Irjen Kemensos, Deputi 1 Kemenko PMK dan kepolisian sudah turun kelapangan," kata Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).
Beberapa waktu lalu ramai soal pemberitaan beras bantuan presiden ditemukan masyarakat dalam keadaan ditimbun di dalam tanah di Depok, Jawa Barat. Bantuan tersebut ditimbun dekat dengan kantor ekspedisi JNE Depok.
Pihak JNE mengklaim mereka melakukan penguburan puluhan bantuan beras pemerintah karena beras tersebut rusak. Pemendaman pun dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Muhadjir mengatakan, dirinya masih berpegang pada pernyataan pihak JNE bahwa beras tersebut adalah beras bantuan presiden yang rusak. Pemerintah memang menginstruksikan agar beras rusak untuk tidak dibagikan ke publik sebagai amanah Jokowi.
“Jadi jawaban saya sementara berpegang pada pernyataan JNE. Kalau itu benar tidak dibuat-buat, berarti beras rusak dan beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat karena presiden pesan jangan berikan beras ke masyarakat yang kita sendiri enggak mau makan,” kata dia.
Muhadjir mengatakan keberadaan beras tersebut adalah kebijakan presiden dalam penerapan jaring pengaman sosial di sektor pangan. Jokowi selaku presiden menginstruksikan agar bantuan dibagi dalam bentuk beras dengan menunjuk PT Bulog sebagai supplier.
Kala itu, kata Muhadjir, Bulog mengaku tengah mengalami kelebihan stok dan mengalami penumpukan beras. Hal tersebut diperparah dengan aksi panen raya sehingga stok beras berlebihan.
“Pemerintah mengambil kebijakan, sudah ini bantuannya di samping dalam bentuk uang juga ada yang dalam bentuk beras untuk Jabodetabek, terbatas untuk Jabodetabek waktu itu," kata Muhadjir.
Muhadjir menegaskan bantuan tersebut berbeda dengan bantuan sosial. Bantuan presiden menggunakan dana ekstra yang dialokasikan untuk pembelian beras tersebut dan Muhadjir ditunjuk sebagai koordinator untuk penyaluran bantuan tersebut.
Dalam pelaksanaan lapangan, kata Muhadjir, ternyata ada beberapa perusahaan yang diduga tidak berpengalaman dalam distribusi beras tersebut. Ada distribusi yang diduga dengan cara truk/mobil bak terbuka yang tidak menutupi beras tersebut sehingga rusak saat kena air hujan. Apabila beras rusak, maka Bulog dan jasa pengirim dikenakan tanggung jawab.
“Siapa yang bertanggung jawab? Adalah transporter dan Bulog. Jadi kalau ada beras rusak itu adalah tanggung jawab pihak transporter. Benar kalua itu JNE itu jadi transporter itu, kalau JNE yang melakukan itu benar,” kata Muhadjir.
Muhadjir menegaskan aksi penimbunan bukan wewenang pemerintah, tetapi beras rusak harus diganti sesuai aturan. “Soal itu ditimbun, itu urusan dia, bukan urusan Kemensos, karena beras rusak itu sangat mungkin sudah diganti. Saya tidak tahu apakah masih ada yang tidak diganti, saya kira tidak tahu,” kata dia.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
