tirto.id - Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI) Mayjen Achmad Riad menegaskan Vaksin Nusantara bukan program TNI. Meski begitu, dia mengatakan TNI akan mendukung pengembangan vaksin tersebut bila memenuhi kriteria Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
"Sesuai sikap pemerintah terkait bentuk inovasi dalam negeri, terkait vaksin maka TNI akan selalu dukung dengan catatan telah memenuhi kriteria yang ditetapan BPOM," kata Riad saat konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021).
Kriteria yang dimaksudnya adalah bahwa vaksin tersebut memenuhi segi keamanan, efikasi, dan kelayaakan. Selain itu, TNI juga perlu mengurus perizinan kerja sama dengan berbagai pihak.
Sedangkan terkait penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing. Riad mengatakan penugasan penelitian nantinya tanpa menggangu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok kesatuan.
Wakil Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Mayjen Lukman Ma'ruf dalam kesempatan yang sama mengatakan saat ini memang di RSPAD tengah dilakukan penelitian Vaksin Nusantara.
"Jadi di RSPAD yang akan dilakukan adalah para relawan yang akan mengikuti penelitian berbasis dendritik sel berkaitan dengan kekebalan tubuh untuk melawan COVID-19," ujarnya.
BPOM hingga kini belum mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) fase II Vaksin Nusantara. Namun, eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yang memimpin tim pembuatan vaksin tersebut, tetap melanjutkan pengembangan Vaksin Nusantara. Ia mendapatkan dukungan dari legislator dan beberapa politikus lainnya.
Sejumlah tokoh seperti mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan sejumlah anggota DPR telah menjalani proses pengambilan sampel darah untuk Vaksin Nusantara di RSPAD.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Gilang Ramadhan
