Dusta Vaksin Nusantara sebagai 'Karya Anak Bangsa'

tirto.id - Vaksin Nusantara menggunakan bahan impor dan penelitiannya dilakukan oleh peneliti asing. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito saat jumpa pers pengawalan Vaksin Merah Putih di Jakarta, Selasa (13/4/2021) pekan ini.

Pernyataan Penny menjawab klaim sponsor dan pendukung vaksin ini bawah Vaksin Nusantara adalah 'karya anak bangsa' dan oleh karenanya harus didukung pengembangannya.

“BPOM memberikan informasi yang apa adanya, bahwa [Vaksin Nusantara] memang mengandung komponen antigen produk impor. Ini meluruskan berbagai klaim yang disampaikan, yang saya kira akan memengaruhi masyarakat juga dalam hal mengambil keputusan,” kata Penny.

Melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Rabu pekan ini, Penny menjabarkan lebih detail mengenai komponen impor Vaksin Nusantara, berdasarkan serangkaian pengawasan dan keterangan yang disampaikan Tim Peneliti Vaksin Nusantara kepada BPOM dan Komnas Penilai Obat, 16 Maret 2021.

Semua komponen utama pembuatan Vaksin Nusantara, yang berbasis dendritik, meliputi antigen, GMCSF, medium pembuatan sel, dan alat-alat untuk persiapan diimpor dari Amerika Serikat.

Penny berkata transfer teknologi yang memungkinkan vaksin tidak dibuat dari bahan impor membutuhkan waktu lama, paling tidak butuh dua sampai lima tahun.

“Pelaksanaan uji klinik ini dilakukan oleh peneliti dari AIVITA Biomedica Inc. Amerika Serikat, yaitu orang asing yang bekerja di Indonesia untuk meneliti menggunakan subjek orang Indonesia,” Penny menambahkan.

Kemudian, data-data penelitian juga disimpan dan dilaporkan dalam electronic case report form menggunakan sistem elektronik dengan nama redcap cloud yang dikembangkan oleh AIVITA Biomedical Inc., dengan server di AS. Kerahasiaan data dan transfer data ke luar negeri tidak tertuang dalam perjanjian penelitian karena tidak ada perjanjian antara peneliti Indonesia dengan AIVITA Biomedical Inc.

Selain itu, BPOM memiliki sejumlah catatan penting lain, salah satunya tentang metode.

Vaksin Nusantara dibuat dengan metode dendritik: pertama-tama penerima vaksin akan diambil darahnya, kemudian darah tersebut dipaparkan dengan antigen virus, lalu disuntikkan kembali ke dalam tubuh penerima vaksin sehingga diharapkan tubuh mampu membentuk antibodi. Metode itu pernah digunakan pada pasien kanker.

Tim Komnas tidak puas dengan penjelasan itu. “Konsep dasar tentang mekanisme kerja dari vaksin sel dendritik ini belum dapat dijelaskan, mengingat reseptor (titik tangkap) yang berbeda antara pengobatan terhadap sel kanker dan pencegahan penyakit infeksi virus,” kata Penny.

BPOM juga mendapati sebagian besar relawan mengalami kejadian tak diinginkan dengan derajat ringan, sedang, hingga berat. Di sisi lain, vaksin itu tidak memberikan imunitas yang menjanjikan kepada relawan.

Temuan-temuan itu dikonfrontir kepada tim peneliti, tetapi Dr. Djoko dari RSPAD Gatot Subroto dan dr. Karyana dari Balitbangkes selaku peneliti utama Vaksin Nusantara bungkam. “Peneliti utama, Dr. Djoko dari RSPAD Gatot Subroto dan dr. Karyana dari Balitbangkes, tidak dapat menjawab proses-proses yang berjalan karena tidak mengikuti jalannya penelitian,” kata Penny.

Yang muncul memberikan jawaban justru peneliti dari AIVITA Biomedica Inc selaku pemegang paten vaksin dendritik yang namanya tidak terdaftar.

Dusta dengan Klaim 'Karya Anak Bangsa'

Beberapa pihak yang mengklaim vaksin ini buatan 'anak bangsa' di antaranya Ketua Tim Pembuatan Vaksin Nusantara eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, peneliti Vaksin Nusantara itu sendiri, dan para politikus.

“Vaksin ini produk Indonesia dan itu akan membuat kita sejajar dengan negara-negara lain,” kata Terawan, dokter militer yang pernah mengepalai RSPD Gatot Soebroto pada 16 Februari 2021.

Saat rapat dengar pendapat bersama Komisi Kesehatan DPR, Kemenkes, BPOM, dan Kemenristek pada 10 Maret 2021, Terawan mengulang kembali pernyataannya, “Saya selaku Menkes [saat itu] ikut berperan serta dalam kegiatan anak bangsa yang ingin mengembangkan vaksin COVID-19 berbasis dendritic cell.”

Anggota Komisi Kesehatan seperti Dewi Asmara dari Partai Golkar mengatakan hal serupa, “Ini seolah-olah vaksinnya dokter Terawan, padahal bukan. Jangan kita bermain dengan kata-kata. Ini adalah ilmu pengetahuan milik anak bangsa semua, bukan pribadi.”

Dengan klaim "karya anak bangsa" inilah para politikus mendorong vaksin ini segera dilanjutkan pengembangannya lewat uji klinis tahap II, tetapi ditolak BPOM.

“Respons cepat ini dibutuhkan. Kalau sebelumnya vaksin yang masuk di Indonesia bisa dipercepat sampai dikeluarkan EUA [otorisasi penggunaan darurat], tentunya hal seperti ini juga kami butuhkan untuk vaksin [yang] berasal dari anak negeri,” kata Ketua Komisi Kesehatan Felly Estelita Runtuwene, politikus dari Partai NasDem, yang saat itu memimpin rapat.

Meski BPOM telah menyampaikan sejumlah kejanggalan dan belum memberikan persetujuan uji klinik tahap II, para politikus masih tetap bersikeras vaksin ini produk anak bangsa. Salah satunya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, yang bahkan bersedia mengikuti proses vaksinasi menggunakan Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu pekan ini.

“Saya ini lahir di sini, makan di sini, minum di sini, diberi ilmu di sini, dan dididik sebagai seorang prajurit di Bumi Pertiwi. Kemudian, ada hasil karya putra Indonesia yang terbaik kemudian uji klinik, kenapa tidak?” ujar Gatot.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dari Partai Golkar ikut berpendapat bahwa Vaksin Nusantara merepresentasikan kemandirian dan kedaulatan Indonesia. “Vaksin Nusantara bisa menjadi salah satu contoh produk dalam negeri,” katanya.

Kebohongan dan Manipulasi

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riyono mengatakan, berdasarkan temuan BPOM, apa yang dilakukan oleh Tim Peneliti Vaksin Nusantara bisa disebut kebohongan.

“Semua itu bohong semua. Orang yang kerjain enggak ada. Kalau dari awal sudah berbohong, akan berbohong terus seakan-akan disuntik vaksin padahal enggak,” kata Pandu kepada reporter Tirto.

Proyek pengembangan vaksin yang melibatkan peneliti dari berbagai negara itu lazim, kata Sulfikar Amir dari Koalisi Vaksin untuk Semua, pengajar sosiologi bencana di Nanyang Technological University Singapura. Masalahnya, Vaksin Nusantara dikembangkan dan diglorifikasi sebagai "buatan anak bangsa" sehingga bisa disebut manipulasi.

“Itu adalah manipulasi fakta. Vaksin Nusantara ini [ber]label nusantara tapi sebenarnya impor,” katanya.

Glorifikasi nasionalisme dalam pengembangan vaksin menurutnya “sangat tidak relevan dan ilusif.”

“Karena mendorong kita untuk menerima suatu produk yang sebenarnya bisa jadi tidak aman, atau tidak efektif, atau bukan jerih payah dari peneliti-peneliti kita sendiri,” tambah Sulfikar.

Lebih jauh, narasi nasionalisme dan patriotisme itu bisa menjebak karena akhirnya mengabaikan metode ilmiah. Dan itulah yang terjadi.

Penelitian Vaksin Nusantara jalan terus meski BPOM belum mengeluarkan izin uji klinik tahap II. Maka, “tidak boleh pemerintah membiarkan seperti ini,” ujar Dicky Budiman, epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia.

“Walaupun yang memimpin pengembangannya mantan pejabat publik, kalau salah metodologi, harus diluruskan. Ini menyangkut fasilitas publik yang dibayar dengan pajak. Kalau tidak ada manfaat kesehatan masyarakat, ya tidak boleh," tambah Dicky.

Reporter Tirto melakukan konfirmasi ke Terawan melalui sambungan telepon maupun aplikasi pesan singkat, tapi tak direspons.

Sementara peneliti Vaksin Nusantara yang ditunjuk memberikan keterangan, dokter Jonny, juga belum memberi penjelasan saat dihubungi Tirto. Ia sempat menjawab untuk menunggu sebentar, tapi setelahnya tak merespons upaya konfirmasi Tirto sampai artikel ini dirilis.