Kampanye Pilpres di Medsos Tetap Gencar Meski Sudah Masa Tenang

tirto.id - Direktur Yayasan SatuDunia Firdaus Cahyadi menilai, meskipun sudah memasuki masa tenang, kampanye Pilpres 2019 di media sosial (medsos) tetap gencar dilakukan oleh masing-masing kubu pendukung capres-cawapres.

“Meskipun tidak dilakukan oleh tim sukses dan kandidat masing-masing secara langsung, kampanye di media sosial saat masa tenang dilakukan oleh individu-individu pendukung bahkan mungkin juga para buzzer dari masing-masing pihak," kata Firdaus saat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Firdaus mencatat, berdasarkan pantauan lembaganya, tagar #SayaSihOptimis02Menang di twitter diperbincangkan 883 akun sejak pada 05.05-09.08 WIB pada 15 April 2019.

Sementara tagar #PilihYgBajuPutih di twitter tercatat diperbincangkan 3824 akun sejak sehari sebelum masa tenang (13/4/2019) hingga pukul 09.42 WIB pada 15 April 2019.

Firdaus menilai, masih adanya kampanye di media sosial pada masa tenang disebabkan karena ketentuan mengenai hal ini masih simpang siur.

Dia mencontohkan, Bawaslu sempat mengakui tidak bisa melarang warganet membahas atau mengampanyekan kandidat di media sosial selama masa tenang.

Sementara Kementerian Kominfo, kata Firdaus, menyatakan masyarakat dilarang mengunggah materi berisi ajakan memilih atau mempromosikan kandidat di media sosial selama masa tenang Pemilu 2019 berlangsung pada 14-16 April.

"Jadi aturan yang mana yang harus diikuti? Tidak jelasnya aturan yang harus diikuti tentang kampanye di media sosial, memunculkan pula banyak hoaks yang bertebaran di media sosial di hari tenang menjelang pilpres," kata Firdaus.

Salah satu hoaks yang tersebar di medsos pada masa tenang, kata Firdaus, terkait isu capres 01, Joko Widodo menemui Rizieq Shihab saat menjalankan umrah di Mekkah.

"Pola penyebaran hoaks di media sosial selama pilpres justru dilakukan oleh individu-individu yang menjadi pendukung capres, bukan tim kampanye resminya. Meskipun bukan dilakukan oleh tim resmi, namun daya rusak hoaks-nya sama saja," ujar Firdaus.

Oleh karena itu, dia menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu mengatur kampanye di media sosial secara tegas dalam penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

"Pada pilpres kali ini KPU dan Bawaslu kecolongan, [tidak] mengatur kampanye di media sosial. Ini fatal, karena jumlah pengguna media sosial di Indonesia yang terus meningkat," kata dia.