tirto.id - Berakhirnya Perang Dunia Kedua (1939-1945) membuka pintu bagi sebagian besar wilayah di Afrika, Asia, Timur Tengah, hingga Amerika Latin untuk lepas dari kolonialisme. Namun sesungguhnya perang tidak benar-benar berakhir. Kekuatan yang sebelumnya bergabung dalam satu kubu kemudian pecah kongsi dan melanjutkan pertikaian dengan cara berbeda.
Muncullah Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat (AS) dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Mereka memakai medium politik, ekonomi, hingga propaganda untuk berebut pengaruh serta dukungan dari negara-negara yang baru merdeka.
Untuk menggambarkan situasi ketegangan ini, muncul istilah 'Perang Dingin' yang pertama kali digunakan penulis Inggris, George Orwell, dalam esainya berjudul "You and the Atomic Bomb” yang terbit pada 1945.
Selama kurun 1947-1948, Amerika dan Soviet berebut pengaruh secara sengit. AS meluncurkan paket bantuan ekonomi bernama Marshall Plan kepada negara-negara Eropa Barat yang terdampak krisis pascaperang dan yang terancam oleh ekspansi Soviet. Sementara kawasan Eropa Timur sebagian besar sudah jatuh dalam pengaruh Soviet lengkap dengan pemerintahan komunis masing-masing. Dalam dunia militer, AS mendirikan aliansi NATO dan Soviet membentuk aliansi Pakta Warsawa.
Perang Dingin memang tidak sampai membuat AS-Soviet terlibat konfrontasi militer langsung, namun pengaruhnya sangat terasa di negara-negara bekas jajahan.
Soviet mengirim pasukan untuk ikut menjaga tegaknya pemerintahan komunis di beberapa negara, seperti Jerman Timur (1953), Korea Utara (1950), Hungaria (1956), Cekoslowakia (1968), dan Afganistan (1979). Sebaliknya, Amerika Serikat membantu menggulingkan pemerintahan sayap kiri di Guatemala (1954), mendukung Korea Selatan (1950), mendukung invasi Kuba yang gagal (1961), dan menyerbu Republik Dominika (1965) Grenada (1983).
Di tengah memanasnya Blok Barat dan Blok Timur yang terus berebut pengaruh, muncul gagasan poros baru yang ingin netral. Gagasan itu diinisiasi negara-negara yang baru merdeka. Sebagai realisasinya, mereka pun mendirikan Gerakan Non-Blok (GNB).
Akarnya dari Bandung
Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung menjadi perintis jalan bagi Gerakan Non Blok. Pertemuan tersebut disponsori Indonesia, Myanmar, Ceylon (Sri Lanka), India, dan Pakistan. Sebanyak 29 negara mengirimkan delegasi ke Bandung dalam konferensi yang berlangsung dari 18 sampai 24 April 1955.
Diskusi KAA berkutat soal mempertanyakan kebijakan Soviet di Eropa Timur dan Asia Tengah, ketegangan AS dengan Republik Rakyat Cina (RRC), pengaruh Perancis di Afrika Utara, dan lainnya. Pembahasan ini secara tidak langsung menyinggung masalah pengaruh Blok Barat dan Blok Timur dan menghasilkan beberapa kesepakatan netral seperti politik penentuan nasib sendiri, non-intervensi, non-agresi, saling menghormati kedaulata negara, mengakhiri diskriminasi rasial, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan lainnya.
Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, adalah salah satu orang yang terkesan dengan ide-ide KAA meski ia tidak hadir dalam konferensi tersebut. Ia cukup dekat dengan negara-negara Asia Afrika. Pada Juli 1956, Tito bertemu Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser dan mengembangkan konsep non-blok lebih jauh.
O. Suryanayanan dalam thesisnya berjudul "Bandung Conference and The Evolution of Non-Alignment" (2002) menyebut, semangat solidaritas Asia-Afrika menjadi dasar kuat perjuangan non-blok. Mereka mengusung spirit tidak berpihak atau lepas dari pengaruh Blok Barat dan Blok Timur.
Akhirnya, pada 1 September 1961, tepat hari ini 57 tahun lalu, konferensi Gerakan Non-Blok (GNB) pertama dihelat di Belgrade, Yugoslavia (kini Serbia). Konferensi ini dipelopori lima pemimpin negara: Josip Broz Tito, Sukarno, Gamal Abdel Nasser (Mesir), Jawaharlal Nehru (India), dan Kwame Nkrumah (Ghana).
Konferensi GNB pertama dihadiri oleh Afganistan, Aljazair, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Etiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia.
Dari daftar negara yang hadir di konferensi pertama GNB, tampak bahwa tidak semua anggota KAA Bandung ikut. Ini karena para peserta KAA memang tidak seragam dalam menyikapi posisi non-blok. Beberapa negara anggota KAA Bandung seperti Vietnam Selatan, Iran, Thailand, Turki, Filipina, dan Jepang saat itu punya kerja sama atau komitmen militer dengan Amerika Serikat.
Sejak didirikan, GNB menyatakan dukungan untuk kemerdekaan Puerto Rico dari AS, mendukung hak penentuan nasib sendiri di wilayah Sahara Barat, menentang praktik apartheid di Afrika Selatan, dan lainnya.
Syarat keanggotaan GNB juga sangat kental dengan pendekatan non-aliansi Blok Barat dan Timur. Negara yang mau bergabung ke GNB diharuskan tidak sedang menjadi bagian dari NATO atau Pakta Warsawa atau telah menandatangani perjanjian militer secara sengaja dengan salah satu blok.
Berbeda dari perkumpulan dunia lainnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Organisasi Negara-Negara Amerika, GNB tidak memiliki konstitusi formal atau sekretariat permanen. Seluruh anggota GNB memiliki bobot yang sama dalam organisasi tersebut. Konferensi diadakan tiga tahun sekali dan para Menteri Luar Negeri dari masing-masing anggota biasanya bertemu lebih sering terutama saat pembukaan sidang di Majelis Umum PBB.
Sejauh ini, GNB sudah menyelenggarakan 17 kali konferensi dan memiliki 120 negara anggota.
Pertentangan dan Relevansinya Kini
Sejak awal, GNB dijuluki oleh Blok Barat sebagai kumpulan negara-negara oportunis. Pada 1985, GNB menjadi bahan ejekan di AS. Presiden AS Ronald Reagan dalam sebuah pidatonya mencela GNB sebagai konfederasi negara-negara teroris dan berisi orang-orang aneh. Ia menyebut lima negara anggota GNB—Iran, Kuba, Korea Utara, Libya, dan Nikaragua—adalah sekutu terdekat Soviet.
Memang ada banyak kontradiksi dalam tubuh GNB dengan semangat perdamaian dan independensi yang mereka junjung. Ini tidak lepas dari dinamika regional para anggota GNB sebagai negara baru. Ada pemerintahan monarki absolut, ada presiden sosialis, ada yang condong ke NATO, ada pula yang condong ke Soviet.
Ada juga yang berkubang dalam konflik bersenjata. India dan Pakistan, Irak dan Iran (1980-1988), misalnya, mereka bertikai satu sama lain. Soviet sempat menginvasi Pakistan (1979) dan membelah GNB menjadi dua dukungan runcing: negara-negara Muslim yang menentang invasi dan Kuba yang mendukung Soviet.
Prinsip non-intervensi kadang juga disalahgunakan dengan melindungi pelanggaran HAM serta mencegah pihak luar menyerukan perbaikan. Prinsip anti-kolonialisme juga diuji di hadapan gerakan-gerakan separatis menuntut penentuan nasib sendiri di beberapa negara anggota GNB.
Yang menyatukan mereka adalah fakta bahwa hampir semua negara anggota GNB adalah bekas jajahan Eropa. Siprus dan Malta di Eropa pernah menjadi anggota GNB, tetapi tidak berumur panjang ketika keduanya masuk dalam keanggotaan Uni Eropa.
Bubarnya Uni Soviet pada akhir 1991 menandai ujung dari Perang Dingin. Blok Barat pimpinan AS melenggang tunggal. GNB kembali diuji terkait relevansinya dengan keadaan kekinian.
Keith Gottschalk, ilmuwan politik dari University of the Western Cape di Afrika Selatan, dalam tulisannya yang dimuat di The Conversation menyebut, cara terbaik agar GNB tetap relevan di abad ke-21 ini adalah menyesuaikan programnya dengan isu-isu terkini.
GNB, sebut Gottschalk, perlu hadir dan aktif untuk memperkuat perdamaian serta keamanan internasional. Termasuk mendukung hak penentuan nasib sendiri, mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina, mendukung pelucutan senjata nuklir, melindungi dan mempromosikan HAM, mengecam aksi terorisme, dan mengutuk penghancuran situs-situs warisan budaya dan agama. Juga menyerukan dialog antarperadaban, menghormati keragaman agama, sosial, dan budaya.
Menyebut bahwa kini GNB tidak terlalu berarti juga cukup beralasan karena tantangan mereka begitu besar dan anggota GNB yang semakin partisan. India adalah salah satunya. Meski menjadi anggota lama GNB, perwakilan India kerap absen dalam KTT GNB. Perdana Menteri Narendra Modi lebih merasa berguna membangun kemitraan militer dengan AS. Belum lagi negara-negara GNB lainnya yang punya kecondongan serupa dengan India.
Tidak berlebihan menyebut GNB saat ini semakin kehilangan agenda dan tujuan utama di tengah kondisi geopolitik yang dinamis. Jika GNB memang kian kehilangan relevansinya, masihkah ia layak dipertahankan?
Editor: Ivan Aulia Ahsan
