tirto.id - 18-24 April ini Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Bandung telah berusia 63 tahun. KAA merupakan salah satu peristiwa yang menandai titik balik sejarah dunia di abad ke-20. Konferensi ini merupakan pertemuan pertama dari 29 negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka dan hampir merdeka pasca-Perang Dunia II.
Dalam pidato pembukaan yang diberi judul “Let a New Asia and Africa be Born!”, Presiden Sukarno menggambarkannya sebagai “konferensi antar benua pertama dari bangsa-bangsa kulit berwarna di sepanjang sejarah umat manusia”. Sementara itu, Presiden Jawaharlal Nehru dari India menyatakan bahwa KAA menandai “kemunculan politik dari separuh lebih penduduk dunia dalam percaturan politik internasional” (Mackie, 2005: 14).
KAA adalah kesempatan bagi negara-negara Asia dan Afrika membangun kepercayaan dan merajut jaringan diplomatik. Dalam artikel “Indonesia and the Bandung Conference: Then and Now” (2008), Dewi Fortuna Anwar menyatakan KAA “melambangkan keinginan bangsa-bangsa Asia dan Afrika, yang lama dipisahkan oleh kolonialisme, untuk berkenalan kembali satu sama lain dan menghimpun kekuatan dari rasa soldiaritas dalam menghadapi masalah bersama, baik di dalam negeri maupun politik internasional”.
Makna terpenting konferensi ini adalah memberikan panggung bagi negara-negara Asia-Afrika untuk mempertanyakan ketidakdilan dalam tatanan global yang diakibatkan masih bercokolnya kolonialisme sekaligus munculnya intervensi imperial baru dalam bentuk Perang Dingin (Utama, 2017: 207-8). Sebelum kemunculan KAA, tidak ada suara alternatif yang muncul secara kolektif untuk turut campur meredakan ketegangan Perang Dingin dan menjadi pendorong perdamaian. Mayoritas suara dari negara yang ada memilih untuk bergabung entah mengikuti blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) ataupun blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Justru aliansi yang muncul untuk menyatakan bahwa Perang Dingin mengancam keamanan regional dan merusak kedaulatan negara tertentu datang dari negara-negara kecil yang baru merdeka dan hampir merdeka di Asia dan Afrika yang dikenal sebagai Dunia Ketiga.
Di samping itu, sumbangsih penting dari KAA adalah mereka bersuara keras terhadap kolonialisme yang belum punah seutuhnya pasca-Perang Dunia II yang sebetulnya pelan-pelan sudah meruntuhkan imperium Barat. Negara-negara Asia dan Afrika yang hadir dalam KAA mengecam masih adanya kolonialisme yang terjadi di Afrika Utara dan Palestina. Retorika antikolonial KAA membantu negara-negara yang masih terjajah dengan melemahkan justifikasi moral apapun terhadap kolonialisme (Utama, 2017: 163). KAA berpengaruh dalam mendorong proses dekolonisasi yang sedang terjadi di benua hitam.
Pasca KAA ada 25 negara yang mengumumkan kemerdekaannya hanya dalam kurun waktu lima tahun sejak 1957 hingga 1962. Hingga hari ini banyak intelektual dan aktivis dari Afrika yang saya temui menggarisbawahi peranan KAA yang menyediakan momentum dan spirit bagi gerakan kemerdekaan di Afrika.
Mitos-Mitos Konferensi Asia Afrika
Signifikansi kemunculan KAA bagi sejarah internasional di abad ke-20 dan masih relevannya gagasan yang diusung — perlawanan terhadap ketidakadilan dalam politik global — menjadikan konferensi ini tidak pernah berhenti dibahas dalam literatur ilmiah, seminar, hinga program televisi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bagi publik dan pemerintah Indonesia sendiri keberhasilan penyelenggaraan KAA yang dilaksanakan di Bandung menimbulkan kebanggaan tersendiri.
Pada waktu itu Indonesia yang baru berusia 10 tahun mampu menyelenggarakan konferensi internasional sebesar itu untuk pertama kalinya dan menghadirkan tokoh-tokoh Asia dan Afrika, seperti Nasser, Nehru, U Nu, Zhou Enlai, John Kotelawala, dll. Tiba-tiba Indonesia jadi sorotan dunia.
Namun, kebesaran KAA sayangnya menghasilkan romantisme yang berlebihan sehingga memproduksi mitos-mitos yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Tapi karena informasi-informasi yang diyakini kebenarannya itu direproduksi dalam literatur dan masih disampaikan dalam berbagai kesempatan, kesalahan historis itu pada akhirnya dipercayai sebagai kebenaran historis. Setidaknya ada tiga mitos yang masih direproduksi dalam berbagai tulisan dan lisan yang dapat saya angkat.
Pertama, Kwame Nkrumah (Ghana), Ho Chi Minh (Vietnam), Mao Zedong (China) dan Josip Broz Tito (Yugoslavia) tidak pernah hadir dalam KAA. Wakil dari Ghana yang waktu itu masih bernama Pantai Emas adalah Kojo Botsio, seorang diplomat kawakan Pantai Emas dan lulusan pascasarjana dari Oxford University di bidang geografi dan pendidikan. Botsio adalah menteri pendidikan dan kesejahteraan sosial dari tahun 1951 dan terpilih kembali di tahun 1954.
Sementara itu, delegasi Vietnam yang hadir di KAA dipecah menjadi dua perwakilan karena berdasarkan Konferensi Jenewa tahun 1954 Vietnam yang sedang mengalami perang dibagi wilayahnya menjadi Vietnam Utara dan Selatan. Ho Chi Minh, Perdana Menteri Vietnam Utara yang berhaluan komunis, tak datang ke KAA. Namun, perwakilan Vietnam Utara atau Republik Demokratik Vietnam adalah Pham Van Dong, sahabat dekat dari Ho Chi Minh yang menjabat Deputi Perdana Menteri Vietnam Utara. Beberapa bulan setelah KAA berakhir Pham Van Dong naik jabatan menjadi Perdana Menteri Vietnam Utara menggantikan Ho Chi Minh.
Kemudian, Mao Zedong, pemimpin besar komunis Tiongkok, tidak hadir dalam konferensi. Namun, kehadiran China diwakili oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Zhou Enlai, tokoh kharismatik China yang kepiawaian diplomasinya diakui dunia internasional. Zhou Enlai adalah perdana menteri pertama China yang menjabat sampai tahun 1976 dan juga menteri luar negeri pertama China sampai 1958. Dalam pengaturan kebijakan, Zhou Enlai berkontribusi besar dalam membentuk kebijakan luar negeri China yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pondasi ideologi dalam negeri yang diformulasikan oleh Mao Zedong.
Terakhir, Broz Tito tidak pernah hadir di KAA sebab Yugoslavia tidak dapat diundang sebagai peserta karena wilayahnya berada di luar lingkup Asia dan Afrika. Meski demikian, Tito merupakan pemimpin negara komunis di Eropa Timur yang memiliki hubungan paling dekat dengan negara-negara Asia dan Afrika. Ia lebih suka mengidentifikasi diri dan bangsanya dengan negara-negara non-blok yang muncul di Asia dan Afrika daripada menjadi kepanjangan tangan dari Soviet. Tito merupakan pemimpin komunis pertama yang mengunjungi negara Asia dan Afrika, ke India dan Burma di tahun 1954, lalu Mesir dan Ethiopia di tahun 1955.
Kedua, Sukarno bukanlah satu-satunya penggagas utama dari KAA, namun ide besar tentang KAA datang dari Ali Sastroamidjojo yang menjabat Perdana Menteri Indonesia sejak tahun 1953. Meski demikian, harus diakui pula bahwa berlebihan bila mengatakan bahwa baik Ali Sastroamidjojo maupun Sukarno sebagai pengagas satu-satunya dari KAA. Bagaimanapun KAA merupakan ide kolektif yang melibatkan baik Ali Sastroamidjojo dan Sukarno.
Ketika menerima undangan dari Perdana Menteri Sri Lanka Sir John Kotelawala untuk menghadiri Konferensi Kolombo di tahun 1954, Ali dan Sukarno membicarakan kemungkinan untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika. Sukarno berkata kepada Ali Sastroamidjojo, “Ingat Ali, ini adalah tujuan kita bersama, hampir 30 tahun yang lalu kita dalam pergerakan nasional melawan kolonialisme telah menggemakan solidaritas Asia-Afrika” (Abdulgani, 1980: 12).
Ali Sastroamidjojo merupakan diplomat ulung Indonesia yang keahliannya setara dengan Zhou Enlai dan Khrisna Menon dari India. Ia mampu menganalisis situasi politik internasional dengan baik dan mengerti bahwa Perang Dingin telah masuk dan mengancam Asia. Sebagai upaya meredakan ketegangan, Ali Sastroamidjojo, yang memiliki visi internasionalis yang kuat ditempa pengalaman berjejaring dengan gerakan antikolonial Asia dan Afrika selama studi di Belanda, merasa bahwa kooperasi di antara negara-negara bekas terjajah adalah jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi Perang Dingin. Setahun sebelum menerima undangan dari Kotelawala untuk menghadiri Konferensi Kolombo dan menyampaikan gagasannya tentang KAA, Ali Sastroamidjojo telah menyampaikan di parlemen Indonesia mengenai pentingnya membangun kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika untuk memperkuat upaya perdamaian dunia yang abadi.
Sementara itu, meski bukan orang yang menyampaikan gagasan KAA ke dunia internasional, namun sejak zaman kolonial Sukarno telah mencetuskan gagasan tentang pentingnya Indonesia membangun jaringan antiimperialisme global dengan negara Asia-Afrika. Sukarno, kendati tak pernah studi dan pergi menjelajahi dunia di masa kolonial seperti Ali Sastroamidjojo atau Moh. Hatta, memiliki pemikiran yang tidak kalah kosmopolitan dan internasionalis.
Ia adalah tipe yang disebut oleh Peter Zinoman (2011) sebagai “provincial cosmopolitan” yang kesadaran kosmopolitanismenya tidak dibentuk oleh pengalaman menjelajahi dunia tapi dirangsang oleh ketertarikan yang mendalam terhadap pemikiran politik, sosial, dan kebudayaan dunia yang ditemui dan “dijelajahinya” lewat medium cetak, seperti buku, koran, dan majalah. Pada 1933, lewat tulisannya “Mentjapai Indonesia Merdeka” Sukarno telah mengatakan jikalau banteng Indonesia dapat bekerja sama dengan Sphinx dari Mesir, Lembu Nandi dari India, dan Liong Barongsai dari Tiongkok maka imperialisme internasional dapat dilenyapkan selekas-lekasnya.
Ketiga, persepsi yang salah bila menyatakan negara-negara Asia dan Afrika yang hadir mempunyai pandangan seragam non-blok. Menurut Derek McDougall dalam artikelnya “Bandung as Politics” (2011), argumentasi bahwa KAA mewakili “satu blok” adalah mitos. Kenyatannya negara Asia-Afrika yang hadir tidaklah homogen, melainkan terdiri dari kelompok yang sangat beragam, bukan hanya secara budaya, tradisi, dan agama, tetapi juga dalam hal ideologi dan visi politik.
Sejumlah negara yang hadir di Bandung merupakan bagian dari aliansi pertahanan dengan AS. Thailand, Filipina, Pakistan, dan Vietnam Selatan membentuk SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) untuk membatasi kepentingan komunis di Asia Tenggara. Sedangkan Irak, Iran, dan Turki mendirikan CENTO (Central Treaty Organization) dengan tujuan yang sama di Timur Tengah. Jepang dan Arab Saudi juga memiliki hubungan yang dekat dengan AS.
Hanya Indonesia, India, Burma, dan Mesir yang mendeklarasikan sebagai negara non-blok di tengah polarisasi Perang Dingin (Utama, 2017: 213). McDougall mengatakan bahwa “Bandung yang riil” mengacu pada realitas kompleks dari KAA, baik yang mencakup delegasi yang hadir, konflik yang terjadi, maupun konsensus yang dicapai. Menyadari kompleksitas tersebut tidak berarti mengurangi makna sejarah yang penting dari KAA.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
