tirto.id - Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyoroti maraknya pembangunan pusat perbelanjaan atau mal yang menjamur di banyak daerah. Hal tersebut disampaikan oleh JK di forum Rapat Kerja Nasional I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Seluruh Indonesia atau Adeksi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (25/2/2016).
Di hadapan ratusan pimpinan dan anggota DPRD Kota dari seluruh Indonesia yang berkumpul di Mataram, Jusuf Kalla mengimbau kepada para wakil rakyat daerah untuk menolak usulan pembangunan mal yang diajukan oleh wali kota di wilayah masing-masing.
Pasalnya, lanjut wakil presiden, dampak negatif pembangunan mal akan sangat dirasakan di kemudian hari, misalnya semakin berkurangnya lahan hijau dan juga kian minimnya lahan yang seharusnya bisa digunakan untuk permukiman warga.
"Hampir semua daerah hijau di kota-kota sudah dijadikan mal, dan DPRD kadang juga setujui itu. Jadi, kalau ada wali kota minta mal, (DPRD harus) tolak!" tegas Jusuf Kalla.
"Tidak ada perumahan yang baik kalau tanahnya sempit, dan tanah di kota pun terbatas sehingga untuk kota yang baik di masa datang itu adalah kalau rumahnya bersusun, supaya banyak lapangan hijau dan tidak macet," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, wakil presiden juga menghimbau kepada anggota DPRD untuk menjadi sosok yang bukan sekadar politisi atau birokrat semata, melainkan juga harus memiliki sikap sebagai seorang negarawan dalam memimpin dan melayani masyarakat.
"Sebagai anggota DPRD, tentu Anda bagian dari sistem politik, maka disebut sebagai politisi. Tetapi dalam tingkat kepemimpinan, ada tiga macam kewenangan yang salah satunya adalah negarawan," beber Jusuf Kalla.
"Itulah kenapa perencanaan itu penting, agar menjadi bagian dari sikap kita melihat bangsa ini,” tambahnya.
“Apabila Anda hanya fokus pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), diawasi, lalu diajukan lagi, maka Anda tidak lebih dari seorang birokrat yang melihat sesuatu dengan sudut pandang tahunan," pungkas wakil presiden.
