tirto.id - Presiden Joko Widodo membahas sejumlah isu saat bertemu dengan eks Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Mereka membahas sejumlah hal terkait investasi dan pengembangan birokrasi digital di Indonesia.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadahlia, mengatakan bahwa persoalan investasi yang dibahas berkaitan dengan soal energi terbarukan dan carbon storage di IKN. Dia menyebut akan ada pembangunan panel surya di Nusantara.
"Terkait investasi EBT, carbon storage, dan bebrapa alur logistik yang baik khususnya di IKN. Akan ada rencana pembangunan Uni Emirat Arab berupa solar panel di sana," kata Bahlil usai pertemuan, Kamis (18/4/2004).
Bahlil juga menegaskan bahwa investasi tersebut akan masuk lewat Uni Emirat Arab dalam bentuk business to business. Pengerjaannya proyek tersebut nantinya akan melibatkan Tony Blair Insttitute.
Meski begitu, Bahlil tidak merinci nilai proyek tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa proyek EBT tersebut akan dilakukan oleh otorita dan bekerja sama dengan pihak PLN. Selain itu, panel surya yang dimaksud diperkirakan akan berkapasitas hingga 1,2 gigawatt. Dia juga mengaku baru menerima proposal kontraknya sehingga belum berjalan.
"Ini proporsalnya baru masuk, jangan aku ditagih lagi soalnya mau dekat Oktober," kata Bahlil.
Sementara itu, dalam soal bisnis carbon storage, Jokowi dan Blair sepakat untuk menetapkan 70 persen dari dalam negeri dan 30 persen dari luar negeri. Aturan terkait hal tersebut pun masih akan dibahas lebih lanjut oleh Pemerintah.
"Ini diformulasikan supaya menjadi sumber pendapatan baru bagi negara dan kita bisa kelola untuk berikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia," kata Bahlil.
INA Digital
Hal penting yang juga dibahas Jokowi dan Blair adalah bidang transformasi digital dalam birokrasi Indonesia. Menteri PANRB, Azwar Annas, mengaku akan bekerja sama dengan tim Tony Blair Institute dalam pelaksanaan transformasi digital tersebut.
Azwar mengaku sudah melakukan upaya digitalisasi dan penerapan govttech, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Govttech.
Dalam kesempatan yang sama, Azwar sekaligus melaporkan sejumlah pencapaian Indonesia dalam bidang govttech, seperti soal identitas digital hingga rekrutmen talenta digital. Dia juga mengabarkan bahwa tim Tony Blair Institute siap meluncurkan program INA Digital.
"Tadi tim TBI minta dalam waktu dekat untuk segera me-launching INA Digital sebagai govttech Indonesia untuk segera membantu pengintegrasian dari berbagai sistem layanan," papar Azwar.
Azwar menjelaskan lebih lanjut bahwa sekarang ini, Pemerintah Indonesia memiliki terlalu banyak aplikasi govttech. Jumlahnya mencapai hingga 27 ribu aplikasi. Bukannya mempermudah, kelewahan aplikasi tersebut justru inefisien dan mempersulit rakyat. Itulah urgensi dibalik pembangunan sistem layanan yang terintegrasi.
"Sekarang, kita bekerja keras marathon setidaknya untuk 9 kementerian dan lembaga, di antaranya pendidikan, kesehatan, kemendagri, termasuk kepolisian," tutur Azwar.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
