tirto.id - Presiden Joko Widodo menyindir soal aksi daerah yang kerap meminta dana kebencanaan ke pemerintah pusat. Ia juga meminta daerah untuk menyusun anggaran cukup untuk penanganan bencana. Jokowi mengaku sempat mengusulkan kenaikan anggaran penanganan bencana di daerah.
Dalam acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana 2023 di Jakarta, Kamis (2/3/2023), Jokowi meminta daerah untuk mengidentifikasi bencana di daerah seperti longsor, bencana dan banjir. Akan tetapi, Jokowi menekankan perlunya anggaran penanganan bencana di daerah rawan.
“Yang lebih penting lagi siapkan anggarannya. Jangan sampai BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) berteriak, Pak tidak ada anggarannya atau ada yang menyampaikan Pak anggarannya kecil sekali, padahal jelas-jelas daerah itu sering terjadi bencana baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, (dan) erupsi gunung berapi," kata Jokowi.
Jokowi bercerita bahwa ia kerap menerima permohonan dari daerah dalam penanganan bencana. Ia mengungkapkan, daerah kerap mengadu kepada pemerintah pusat maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) soal anggaran penanganan bencana daerah.
“Siapkan. Jangan setiap bencana yang ditelepon Kepala BNPB, Menko PMK. Daerah dulu mestinya. Kalau besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk," kata Jokowi.
Jokowi bertanya kepada para peserta rapat yang terdiri atas pemerintah daerah dan tokoh penanggulangan bencana soal kenaikan anggaran BPBD. Para peserta pun setuju ketika Jokowi menyampaikan keinginan kenaikan anggaran.
“Jadi setuju anggarannya diperbesar?" tanya Jokowi.
" Setuju!" teriak peserta.
"Ada yang tidak setuju? Silakan tunjuk jari, saya beri sepeda," ujar Jokowi disambut tawa peserta rapat.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
