tirto.id - Presiden Jokowi menekankan Pilkada 2020 harus berkualitas meski dijalankan di tengah pandemi COVID-19. Pemilihan harus dilaksanakan secara demokratis, jujur, adil dan luber.
Akan tetapi, Presiden juga tidak ingin Pilkada 2020 justru menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19 sehingga pelaksanaan protokol kesehatan harus menjadi kewajiban dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
"Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada sehingga tidak nantinya menimbulkan klaster terbaru atau gelombang baru dari COVID-19 yang kontraproduktif," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas persiapan pelaksanaan Pilkada di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Jokowi pun menyinggung beberapa negara yang mampu menjalankan Pemilu di tengah pandemi seperti Korea Selatan, Singapura, Jerman dan Perancis. Ia mengatakan, pemerintah Indonesia dan KPU harus bisa meyakinkan publik bahwa Pilkada 2020 bisa dijalankan dengan demokratis dan aman.
"Paling penting kita juga harus bisa meyakinkan pemilih bahwa KPU juga pemerintah sangat concern terhadap kesehatan dan keselamatan dari COVID-19 sehingga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman dan yang kita harapkan tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik," kata Jokowi.
Ketiga, Jokowi melihat Pilkada sebagai momentum yang baik bagi Indonesia untuk menerapkan kebiasaan baru dalam pemilu. Peserta akan berinovasi dalam berdemokrasi dan pelaksanaan Pilkada baik dari sisi peserta maupun penyelenggara.
Terakhir, Jokowi meminta laporan tentang alokasi anggaran dan laporan kerawanan keamanan Pilkada 2020 di 270 daerah.
"Saya juga sudah mendapatkan laporan dari Menteri Dalam Negeri mengenai kesiapan anggaran dan juga nanti saya minta laporan mengenai antisipasi kerawanan dan keamanan dalam pilkada 2020 ini yang menyangkut kurang lebih 270 pilkada baik pemilihan gubernur bupati dan wali kota," Kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
