Jokowi Larang Menteri Bikin Kebijakan Strategis Dinilai Sudah Tepat

tirto.id - Ekonom Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menyatakan sepakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melarang kebijakan strategis buat menteri-menterinya di akhir masa periode ini.

Bhima mengatakan sampai Oktober 2019 nanti sebaiknya kebijakan ekonomi yang berdampak besar ditahan dulu.

“Jangan buat kebijakan baru terutama di bidang ekonomi. Saya sepakat dengan Pak Jokowi. Kebijakan yang strategis harus di-freeze dulu. Kalau kebijakan yang teknis operasional ya bisa jalan terus,” ucap Bhima saat dihubungi reporter Tirto pada Rabu (7/8/2019).

Bhima mengatakan keputusan ini penting bagi kebijakan ekonomi. Menurut Bhima, berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan saat ini tergolong mentah dan tidak mengena sasaran yang diinginkan investor.

Ia menilai keputusan Jokowi memang sebaiknya melakukan penangguhan sampai muncul menteri yang definitif.

“Misalnya mau buat paket kebijakan baru, nah kan sudah ada 16 paket. Ngapain buat paket lagi?” ucap Bhima.

Meskipun penetapan kabinet baru akan berlangsung sekitar 2 bulan lagi, Bhima mengatakan hal itu tidak menjadi soal. Sebab berbagai keputusan strategis memang sepatutnya menunggu pergantian menteri atau reshuffle.

Ia khawatir bila kebijakan sudah diambil dapat berdampak buruk ke depannya. Padahal untuk melakukannya biasa bergantung pada lintas kementerian dan lembaga sehingga dampaknya diyakini cukup besar bila terjadi kekeliruan.

“Kalo yang strategis biasanya lintas kementerian lembaga jadi lebih pas menunggu reshuffle,” ucap Bhima.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keinginan berbagai pihak agar pemerintah segera menentukan Direktur Utama definitif PT PLN belum dapat dilaksanakan.

Sebab, menurut Luhut, ada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak membuat keputusan strategis hingga Oktober 2019 ketika masa jabatan para menteri kabinet berakhir.

“Presiden beri arahan kepada kami. Rapat paripurna untuk semua menteri jangan buat keputusan sampai Oktober 2019. Kecuali ada hal khusus presiden akan kasih arahan,” ucap Luhut kepada wartawan pada Senin (5/8/2019).