tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, setuju dengan rencana Calon Presiden nomor 01 Joko Widodo yang akan membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Lanjutan.
Janji itu disampaikan Jokowi dalam acara Konvensi Rakyat: Optimistis Indonesia Maju di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) kemarin. Jokowi mengaku akan melanjutkan KIP sampai perkuliahan apabila terpilih dalam Pilpres 2019 nanti.
Kendati setuju dengan janji Jokowi, Ubaid tetap memberikan beberapa catatan untuk diperbaiki. "Saya setuju dengan KIP kalau diteruskan, tapi dengan beberapa catatan yang harus diperbaiki," ujarnya pada Tirto, Senin (25/2/2019).
Menurut Ubaid, beberapa catatan yang perlu dibenahi. Pertama, mengenai ketidaktepatan penerima. Kedua, susahnya mengakses KIP. Ketiga, distribusi yang tidak merata. Keempat, KIP harus dari bawah ke atas.
"Pengaduan dari wali murid banyak simpang siur. Ada banyak usulan yang tidak diakomodir. Di komplen ke sekolah, lho ini data dari atas," tuturnya.
Ia membandingkan, pelaksanaan KIP tidak sebaik Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang mana sekolah bisa langsung mengusulkan muridnya untuk menjadi terdaftar.
"Beda dengan KJP di Jakarta yang birokrasinya mudah dan sekolah bisa langsung usul dan KJP bisa turun," ujarnya.
Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi janji Jokowi tersebut. Sebab kehadiran KIP bisa meringankan para peserta didik.
"KIP ini membantu akses ke sekolah bagi siswa dari keluarga kekurangan secara ekonomi," tandasnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Alexander Haryanto
