tirto.id - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia diharapkan bisa mengatasi konflik yang terjadi antara dua negara tersebut. Paling tidak, Jokowi diharapkan bisa mengajak kedua negara untuk gencatan senjata.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai kehadiran Jokowi di Rusia dan Ukraina ditanggapi positif lantaran kedua negara yang sedang berkonflik itu menyambutnya dengan terbuka.
Jokowi dan Indonesia, kata Burhanuddin dianggap tidak memiliki kepentingan khusus yang terkait dengan salah satu negara.
“Tidak ada pemimpin negara yang bisa dipercaya membantu untuk mengatasi konflik kedua negara kecuali Jokowi,” kata Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya dilansir dari Antara, Sabtu (2/7/2022).
Burhanuddin mencontohkan Pemerintah Cina. Negeri tirai bambu dianggap terlalu condong ke Rusia. Karenanya, kata Burhanuddin, Cina sulit untuk bisa masuk mengambil peran seperti yang dilakukan Jokowi.
“Cina itu dianggap cenderung terlalu condong ke Rusia dan tak bisa masuk untuk mengambil peran tersebut,” ungkap Burhanuddin.
Di sisi lain, Burhanuddin juga menilai misi perdamaian yang dilakukan Jokowi bisa menyelamatkan dunia dari krisis pangan, mengingat Ukraina merupakan negara penghasil gandum, sementara Rusia terkorelasi sebagai produsen pupuk.
“Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia membawa motif kemanusiaan. Kalau tidak ada yang mendamaikan, maka dunia terancam krisis pangan serius,” jelas Burhanuddin.
Dilansir dari Antara, mantan Duta Besar RI untuk Afrika Selatan Sugeng Rahardjo menilai para menteri luar negeri G20 yang akan bertemu di Bali pada 8-10 Juli 2022 sudah semestinya menindaklanjuti hasil positif kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia.
Menurut diplomat veteran ini, setidaknya ada empat poin positif dari kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina, dan Rusia seusai menghadiri KTT G7 di Jerman.
"Pertama, didorong adanya ruang untuk berdialog serta mencari titik temu guna mencapai kesepakatan damai. Kedua, Ukraina dan Rusia sepakat membuka jalur ekspor gandung dari Ukraina dan komoditas biji-bijian serta pupuk dari Rusia," kata Sugeng.
Poin ketiga terkait dengan kesepakatan negara-negara anggota Group of 7 (G7) untuk tidak mengenakan sanksi ekonomi atas komoditas biji-bijian serta pupuk Rusia, katanya.
"Keempat, G7 dan Rusia menyepakati gandum, komoditas biji-bijian, dan pupuk masuk kembali dalam rantai pasok pasar dunia," kata Sugeng.
Presiden Joko Widodo dan Iriana tiba di Indonesia pada Sabtu (2/7/2022) usai melakukan kunjungan kerja ke empat negara, yakni Jerman, Ukraina, Rusia, dan Persatuan Emirat Arab (PEA) selama sepekan.
Berdasarkan keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, Presiden tiba dengan pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 06.25 WIB, setelah menempuh perjalanan selama delapan jam dari Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, PEA.
Dari Jerman, Jokowi melakukan lawatan dengan misi perdamaian ke Ukraina melalui Polandia. Di sana, Jokowi meninjau reruntuhan gedung terdampak perang di Kota Irpin, lalu menyerahkan bantuan kemanusiaan di salah satu rumah sakit di Kyiv.
Jokowi kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di Istana Maryinsky, Kyiv. Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina dan menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.
Dari Ukraina, giliran Jokowi menuju Moskow, Rusia, dan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Jokowi menyatakan kesiapannya menjadi jembatan komunikasi antara Rusia dengan Ukraina dan meminta jaminan keamanan Rusia bagi jalur ekspor pangan Ukraina.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memandang, Jokowi tengah menangkap aspirasi sebagian masyarakat agar Indonesia lebih aktif dalam konflik Rusia-Ukraina, terutama demi kepentingan dalam negeri. Ia menilai Indonesia terancam menerima dampak yang lebih besar bila perang terus berlarut.
Di sisi lain, kata Fahmi, Jokowi juga diminta untuk tegas dalam pelaksanaan asas politik luar negeri bebas aktif dan menggunakan posisi Indonesia untuk menyelesaikan konflik kedua negara di meja perundingan.
“Mengapa baru sekarang? Menurut saya ini berkaitan dengan momentum. Secara domestik, terdapat sinyal melemahnya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Kunjungan yang dilakukan serangkai dengan agenda menghadiri KTT G-7 itu menjadi peluang untuk meningkatkan kepuasan domestik sekaligus membangun persepsi adanya dukungan yang kuat dari AS dan negara-negara barat,” kata Fahmi saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (28/6/2022).
Fahmi mengingatkan politik bebas aktif bukan pada isu netralitas, tetapi pada independensi sikap Indonesia dalam suatu masalah. Jokowi tengah melakukan langkah yang sebenarnya bisa dilakukan sejak awal.
