Jokowi Bertemu PSI di Istana, Johan Budi: Kenapa Dipersoalkan?

tirto.id - Staf Khusus Presiden Johan Budi menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis (1/3/2018) lalu. Menurutnya, pertemuan Jokowi dan PSI adalah hal biasa karena Kepala Negara memang kerap menemui ketua umum Parpol di Istana.

"Saya enggak ikut di pertemuan itu, tapi ketemu dengan ketua umum parpol kan sudah sering dilakukan, kenapa ketemu PSI dipersoalkan?" kata Johan Budi kepada Tirto, Senin (5/3/2018).

Sebelum menerima kunjungan Ketua Umum PSI, Grace Natalie, Jokowi memang pernah menemui ketua umum parpol lain di Istana Negara, misalnya Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo.

"Kenapa ketemu dengan PSI dikritik, sama yang lain enggak? Itu kan yang jadi pertanyaannya, ada apa," kata Johan lagi.

Ia pun mencontohkan pertemuan Presiden dengan Hary Tanoe pada hari ini. "Termasuk hari ini juga Presiden bertemu dengan Ketum Perindo," ujar Johan.

Kedatangan Hary Tanoe ke Istana Merdeka hari ini untuk meminta Jokowi hadir dan membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Perindo yang akan dilaksanakan pada 21-22 Maret 2018.

Pertemuan Grace sebagai Ketua Umum PSI dan Jokowi di Istana Negara menuai kritik. Kritik ini bukan soal pada pertemuan Jokowi dengan Ketua Partai, melainkan karena ada pembahasan soal pemenangan Pilpres 2019.

Lawan politik Jokowi menilai aktivitas rapat soal pemenangan Pemilu 2019 di Istana sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan pribadi.

"Ini aneh. Masih jam kerja. Di Istana Negara pula. Dan bicara pemenangan Pilpres yang semestinya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Ketua DPP Gerindra Riza Patria juga menyampaikan kritik yang sama. Riza menyatakan Jokowi seharusnya tak melakukan konsolidasi politik di Istana Negara.

"Secara etika tidak dibenarkan. Undang-undang Pemilu kan juga mengatakan tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Riza kepada Tirto.

Menurut Ketua Umum PSI Grace Natalie, pihaknya sudah mengajukan permintaan untuk bertemu presiden sejak PSI lolos verifikasi faktual pada Desember lalu.

Grace menambahkan bahwa pada pertemuan tersebut PSI lebih banyak membahas isu kebangsaan dan negara khusunya intoleransi dan korupsi.

Terakhir, Grace mengatakan jika pembicaraan mengenai pemenangan Pemilu 2019 hanya sebagian kecil. Ia menilai dalam pertemuan tersebut Jokowi berbicara sebagai seorang presiden bukan politisi.