tirto.id - Presiden Jokowi mengaku telah bertemu dengan Partai Amanat Nasional (PAN) sehari sebelum mengambil keputusan soal RUU Pemilu dan menyatakan tetap solid mendukung pemerintahan.
"Untuk PAN, supaya diketahui, sehari sebelumnya, sudah bertemu dengan saya. Sudah menyampaikan kepada saya, mendukung," kata Presiden Jokowi seusai menutup Mukernas II PPP di Jakarta, Jumat (21/7/2017).
Saat ditanya terkait sikap PAN yang sering berbeda sikap dengan pemerintah dan partai koalisi, Jokowi menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan PAN baik-baik saja.
"Kita kan baik-baik saja, ada apa. Saya kan sudah sampaikan sehari sebelumnya kita sudah bertemu dan (PAN) akan solid di partai pendukung pemerintah," tutur Presiden dikutip dari Antara.
Namun, Jokowi enggan menjawab saat ditanya apakah ada sanksi kepada PAN karena perbedaan sikap dengan pemerintah.
Sebelumnya, anggota dewan kehormatan Partai Nasdem Taufiqulhadi menyebut agar Partai Amanat Nasional (PAN) mundur saja dari kabinet. Karena, menurutnya, PAN hanya ingin menuntut haknya sebagai partai koalisi yang bergabung di tengah jalan, tapi tidak ikut mensukseskan agenda pemerintah.
"Itu partai seperti itu menurut saya, dia hanya meminta haknya saja. Tapi ketika dia diminta kewajiban dia menolak. Karena itu, kalau memang tidak nyaman di dalam koalisi, karena ada banyak permintaan, hanya untuk mendapatkan hak saja tapi tidak mau kewajiban lebih baik mengundurkan diri saja," kata Taufiqulhadi di kompleks DPR Senayan (14/7).
Padahal, sebagai partai koalisi, menurut Taufiqulhadi, sudah semestinya berkomitmen dalam menyukseskan segala program pemerintah.
"Koalisi itu yang kita ketahui tidak semuanya berasal dari pendukung awal tapi pendatang belakangan. Itu tidak ada masalah. Tapi ketika bergabung, sudah selesai semuanya. Kita bersama-sama mensukseskan pemerintahan sekarang," kata Taufiqulhadi.
Salah satu yang disoroti oleh Taufiqul terhadap keberadaan PAN di dalam koalisi, adalah partai ini di parlemen berbeda sikap dengan pemerintah terkait ambang batas minimal presidential threshold. PAN tidak menerima usulan pemerintah untuk ambang batas minimal 20-25 persen.
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengaku tidak sejalan dengan pemerintah dalam beberapa isu, salah satunya mereka menentang penerbitan Perppu Ormas karena dinilai mempunyai sejumlah kelemahan.
“Semenjak berkoalisi, memang ada beberapa isu yang kita tidak seiring sejalan. Itu sudah disampaikan di awal koalisi. PAN tidak akan membabi buta, tidak akan apa-apa mendukung,” ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017) pagi.
Namun, Yandri menganalogikan hubungan PAN dengan pemerintah seperti kawan yang harus siap memberi saran. “Sebagai kawan, kami sampaikan memberi saran itu baik. Memberi masukan itu baik. Kita sendiri tidak boleh berteman, tapi anti terhadap masukan,” ujar Yandri.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu memang tidak menampik apabila selama ini PAN sebagai partai koalisi sudah membuat keputusan yang berseberangan dengan pemerintah.
“Yang belum sejalan kan baru Pilkada DKI Jakarta. Kita memang tidak satu koalisi dengan pemerintah, dan itu kita yang menang. Berarti kita yang benar. Harusnya bersyukur, karena ada partai koalisi yang memenangkan pertarungan,” ucap Yandri.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
