tirto.id - Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan merestui keinginan para pengusaha agar ada vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Menurut Jokowi gagasan ini akan segera diputuskan demi mempercepat program vaksinasi dan merealisasikan target vaksinasi COVID-19.
"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan Pak bisa nggak kita vaksin Mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa? Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak?" kata Jokowi dalam acara Kompas CEO Forum yang disiarkan secara daring, Kamis (21/1/2021).
Akan tetapi, Jokowi mengaku tidak ingin terburu-buru dalam rencana vaksinasi COVID-19 secara mandiri ini. Namun bila jadi, Jokowi ingin penerima vaksin mandiri akan mendapatkan vaksin yang berbeda dengan yang dibiayai negara.
"Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merk vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, pemeritah sudah berusaha memenuhi target vaksinasi 2021. Saat ini, sudah ada 30 ribu lebih vaksinator di Indonesia. Kemudian, Indonesia memiliki 10 ribu puskesmas dan sekitar 3 ribu rumah sakit yang bisa didorong untuk pelaksanaan vaksinasi.
"Katakanlah ini itung-itungan ada 30.000 vaksinator, satu hari bisa mengerjakan 30 orang yang divaksin. Sehari berarti sudah hampir satu juta. Ini angka yang besar sekali, ini kekuatan kita ada di sini," kata Jokowi.
Jokowi menilai kekuatan tersebut merupakan modal besar karena negara lain tidak memiliki fasilitas kesehatan dan vaksinator sebanyak itu. Mantan Walikota Solo ini optimistis target vaksinasi satu tahun cukup jika dibarengi dengan jumlah vaksin yang memadai.
"Ini kenapa pernah saya bilang sebetulnya tidak ada setahun harusnya vaksinasi kita yang bisa kita selesaikan, karena angka-angkanya yang kita hitung kita bisa," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah membuka kemungkinan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan secara mandiri. Jika jadi dilaksanakan, Erick mengatakan, maka ada sejumlah catatan yang harus dipenuhi soal pelaksanaan vaksin mandiri.
“Vaksinnya berbeda jenis. Jadi yang gratis dan mandiri tidak tercampur. Merek vaksinnya beda,” ucap Erick dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (20/1/2021).
Selain itu, ada satu catatan lagi yang menurut Erick tak kalah penting. Ia bilang terlepas kehadiran jalur mandiri, vaksin gratis tetap harus diutamakan.
“Utamakan vaksin gratis harus berjalan 1-2 bulan ke depan. Baru nanti kalau ada untuk yang mandiri, ya setelah itu. Itu yang kami dapatkan dari diskusi kemarin,” ucap Erick.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
