tirto.id - Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Plus Three, Presiden Joko Widodo meminta Korea Utara untuk mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk kegiatan denuklirisasi.
Agenda yang dilaksanakan di Philippine International Convention Center (PICC) di Manila, Filipina pada Selasa (14/11/2017) ini juga turut membahas isu-isu Semenanjung Korea.
Acara ini diadakan di sela penyelenggaraan KTT ASEAN ke-31. Sejumlah kepala negara/pemerintahan negara-negara anggota ASEAN turut hadir dalam acara ini. Selain itu, turut hadir juga Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri China Li Keqiang.
Dalam KTT ke-20 ASEAN Plus Three ini, Presiden Jokowi menyatakan bahwa agenda ini merupakan bentuk kerja sama yang sangat penting dan strategis, baik dari segi politik maupun dari segi ekonomi.
"Dari segi politik dan keamanan kita paham betul adanya titik-titik yang rentan ketegangan, antara lain di Semenanjung Korea. Posisi Indonesia dan posisi ASEAN sudah sangat jelas terhadap situasi Semenanjung Korea," ucap Jokowi dilansir Antara.
Joko Widodo juga mengatakan bahwa cara mengelola ASEAN Plus Three dan hubungan di antara 13 negara sangat berpengaruh pada stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
Sehingga Presiden Joko Widodo merasa perlu meminta Korea Utara butuh segera menghentikan uji coba dan mematuhi seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB. Selain itu, ia juga memandang penting penghilangan atau pengurangan hambatan-hambatan perdagangan, baik tarif maupun non tarif.
ASEAN bersama Jepang, Korea Selatan dan China uga perlu menyelesaikan segera perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kemitraan ekonomi.
"Dengan menjaga komitmen politik maupun komitmen ekonomi APT, kita akan melihat Asia Timur dan Asia Tenggara yang damai dan sejahtera," ujar Presiden Jokowi.
Dalam agenda ini akan dikeluarkan juga Deklarasi Manila tentang Peringatan 20 Tahun Kerja Sama ASEAN Plus Three dan Pernyataan Bersama Pemimpin ASEAN Plus Three tentang Kerja Sama Ketahanan Pangan oleh para pemimpin ASEAN Plus Three.
Dua dokumen penting tersebut mewakili visi dan prioritas kerja sama ASEAN Plus Three (APT) dan keinginan bersama negara-negara APT untuk kepentingan rakyat. Dengan dikeluarkannya dokumen ini juga bertujuan untuk mencapai pembangunan sebuah komunitas yang lebih luas, yakni Komunitas Ekonomi Asia Timur, dengan memperkuat dasar kerja sama regional.
Dalam agenda yang terdiri atas 10 negara anggota ASEAN ditambah Jepang, China dan Korea Selatan ini, para pemerintah negara juga membahas pandangan mengenai beberapa isu regional dan internasional yang berkaitan dengan hubungan perdagangan dan investasi, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta masalah-masalah terkait kesejahteraan masyarakat.
Para pemimpin negara turut membahas arah masa depan kerja sama sehubungan dengan Rencana Kerja APT 2018-2022 yang belum lama ini diadopsi oleh negara anggota APT.
Penulis: Yulaika Ramadhani
Editor: Yulaika Ramadhani
