tirto.id - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjamin prajuritnya tak bertindak represif saat diperbantukan mengawal pengamanan demonstrasi mahasiswa pada Senin, 11 April 2022.
Hal itu dikatakan Andika saat berkunjung ke rumah dinas Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di Jakarta, Sabtu 9 April 2022. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mengklaim prajurit TNI akan bertugas sesuai kewenangannya saat membantu polisi mengawal pengamanan aksi.
“Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Pasukan kami memang sudah di-BKO (diperbantukan) ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi, kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya,” kata Andika ke LaNyalla dikutip dari Antara pada Minggu (10/4/2022).
La Nyalla sebelumnya meminta aparat penegak hukum yang bertugas mengawal aksi mahasiswa di berbagai kota untuk memfasilitasi hak mereka menyampaikan pendapat. Ia juga telah mengingatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar anak buahnya tak bertindak represif.
“Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian jangan represif terhadap aksi demonstrasi,” jelas LaNyalla.
Panglima TNI pada pertemuan dengan Ketua DPD RI sepakat dengan pendapat itu. Ia meyakini unjuk rasa merupakan hak politik seluruh warga yang dilindungi oleh UUD 1945.
“Namun jangan sampai (demonstran) merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah,” ujar Andika.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi demonstrasi serentak di berbagai kota, utamanya di Jakarta, pada 11 April 2022.
Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal menyampaikan pihaknya telah berkirim surat ke kepolisian mengenai aksi itu. Ia berharap kepolisian tidak membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa.
BEM SI menargetkan ada sekitar 1.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan. Para mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta itu mendesak Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Mahasiswa juga meminta Jokowi mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan sembako di pasar. Mereka mendesak presiden mengusut kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja para menterinya.
Editor: Fahreza Rizky
