tirto.id - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengeluhkan minimnya anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya tersebut. Heddy menyebut bahwa DKPP menerima anggaran Rp67 miliar yang dialokasikan untuk layanan dukungan manajemen internal, pelayanan publik lembaga, dan pembuatan aturan.
Heddy menyebut bahwa anggaran yang dikucurkan tersebut masih kurang. Menurutnya, DKPP masih memerlukan dana tambahan senilai Rp20 miliar untuk akomodasi kedinasan di lembaganya.
"Saat ini hitungan anggaran di tahun 2024, kita cuma dikasih anggaran Rp67 miliar. Kurang berapa? Tentu saja kurang, kita masih butuh anggaran Rp20 miliar," kata Heddy di focus group discussion (FGD) sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta Barat, Rabu (8/5/2024).
Heddy mengingatkan pemerintah bahwa lembaganya perlu bersiap menghadapi Pilkada 2024 mendatang. Dia memperkirakan DKPP bakal menerima lebih banyak aduan daripada perkara Pemilu 2024 yang baru rampung.
"Pilkada itu biasanya lebih banyak ke pengaduan DKPP karena Pilkada ini serentak," kata Heddy.
Menurut Heddy, pelanggaran etik yang mesti diadili DKPP dalam masa pilkada umumnya disebabkan kedekatan antara penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dan peserta pilkada. Kedekatan macam itu tentu rawan menimbulkan konflik kepentingan.
"Kenapa sering terjadi pelanggaran etik? Karena hubungan antara penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan peserta Pemilu lebih dekat. Karena punya hubungan pribadi yang lebih dekat dan juga mungkin tim kampanyenya," kata dia.
Selain itu, Heddy juga meminta pemerintah untuk membuka kantor wilayah di sejumlah daerah untuk membantu proses persidangan kehormatan penyelenggara pemilu.
Dalam paparannya, Heddy menyebut jumlah aduan tertinggi ada di Sumatera Utara dengan total 21 aduan. Peringkat kedua, Jawa Barat dengan 17 aduan, dan Papua Pegunungan dengan 15 aduan. Tingginya aduan pelanggaran penyelenggara pemilu di luar Jawa menjadi alasan dibukanya kantor wilayah DKPP.
"Ke depan, DKPP merencanakan akan membuat kantor perwakilan. Ini sudah disampaikan berkali-kali, tapi belum bisa juga dilaksanakan karena ternyata tidak gampang buat kantor perwakilan," kata Heddy.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
