tirto.id - Surya Paloh akhirnya bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (17/07/2023), usai Apel Siaga Perubahan NasDem atau setelah reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin kemarin dianggap hari baik oleh Pak Jokowi. Selesai reshuffle kabinet, mengundang saya bertemu untuk berbicara," kata Surya Paloh, seperti dikutip Antara News.
Hubungan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi selama ini mengalami "panas dingin". Meskipun Ketua Umum Partai Nasdem itu termasuk salah satu pengusung utama Jokowi pada Pilpres 2014 dan 20219, ia berbeda pandangan terkait Pilpres 2024 mendatang.
Bersama Koalisi Perubahan yang diisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS, Surya Paloh menjadi aktor utama dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Langkah Surya Paloh dianggap terlalu dini untuk mengusung nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena sejumlah kader NasDem masih menjadi menteri Jokowi.
Di antaranya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya. Sedangkan Johnny G Plate sebagai Menkominfo sudah diberhentikan karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS.
Lantas, bagaimana jejak panas dingin hubungan Surya Paloh dengan Jokowi selama ini?
Isi Pertemuan Surya Paloh-Jokowi
Menurut pengakuan Surya Paloh, pertemuan dengan Jokowi sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Akan tetapi, baru terjadi setelah Apel Siaga Perubahan NasDem atau usai perombakan Kabinet Indonesia Maju.
Terkait isinya, ia menjelaskan suasana berlangsung hangat tanpa membahas perihal yang formal. Mereka disebut saling tukar informasi hingga Jokowi turut memberikan pujian atas acara Apel Siaga Perubahan NasDem di Jakarta.
Pada Apel Siaga Perubahan NasDem, Minggu (16/07/2023), Surya Paloh sempat menyampaikan kritik keras terkait revolusi mental yang diusung Jokowi.
"Revolusi mental sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita, sejalan dan itulah yang ketika pada 2014 pemilu dengan seluruh kekuatan dan harapan dan energi yang kita miliki kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai capres untuk menjadi presiden di negeri ini," kata Surya Paloh.
"Tapi, sayang seribu kali sayang. Sayang seribu kali sayang harapan belum menjadi kenyataan," tegasnya.
Mengenai sindiran Surya Paloh, Presiden Jokowi memberikan respons. "Ya semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan," ujar Jokowi
Pada kesempatan yang lain, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini juga turut menjelaskan hasil pertemuan dengan Surya Paloh di Istana Negara, salah satunya tentang Pemilu 2024.
"Ya ada berbicara masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan, ada yg berbicara masalah yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan 2024, tapi kan enggak bisa saya sebut satu per satu secara detail. Enak banget dong," ujar Jokowi.
Ketua DPP Nasdem Willy Aditya justru mengungkap, pertemuan dua tokoh ini berlangsung akrab layaknya abang dan adik, dengan hubungan yang sangat dalam.
Hanya saja menurut Willy, terjadinya pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh tersebut menunjukkan: walaupun terjadi perbedaan pada Pilpres 2024, tapi tidak menutup ruang untuk berdiskusi.
Daftar "Konflik" Jokowi & Surya Paloh
Selama menjabat sebagai Presiden, "konflik" antara Jokowi dengan Surya Paloh tidak kali ini saja terjadi.
Pada 2019 silam, berembus kabar kalau suasana pernah memanas setelah "jatah" Jaksa Agung milik Nasdem diberikan kepada kerabat salah satu tokoh PDI-Perjuangan.
Jaksa Agung sebelumnya, Muhammad Prasetyo digantikan oleh ST Burhanuddin pada periode kedua Jokowi memimpin.
Muhammad Prasetyo merupakan salah satu kader Partai Nasdem. Di lain sisi, ST Burhanuddin yang mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara adalah adik politikus PDIP, Tubagus Hasanuddin.
Namun demikian, suasana panas itu dibantah oleh Surya Paloh. "Saya pikir kita tetap harus menghargai siapa pun dengan latar belakang apa pun, karena enggak ada dikotomi itu, seseorang itu dari keluarga, partai politik atau apa pun. Saya ucapkan selamat bekerja kepada Jaksa Agung yang baru," ungkap Surya Paloh.
Suasana tegang lainnya juga terjadi hampir pada waktu yang bersamaan. Pasalnya, Partai Gerindra yang menjadi lawan utama Jokowi di Pilpres 2019 justru mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Mereka adalah Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Belakangan, Sandiaga Uno yang menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2019 pun diangkat menjadi Menparekraf.
Lagi-lagi, isu tersebut juga ditanggapi Surya Paloh dengan legawa. "Presiden anggap itu perlu dalam kepemimpinannya, silakan. Presiden yang menentukan, beliau memiliki hak dalam menyusun kabinetnya," kata Surya.
"NasDem harus konsisten, kalau tidak, ada inkonsistensi. Katanya mau dukung tanpa syarat? Belum berapa lama sudah berubah pakai syarat. Jadi bagi NasDem ini tidak masalah," lanjutnya.
Nasdem sebagai salah satu pengusung Jokowi sejak 2014 akhirnya mendapatkan 3 jatah menteri, selisih 1 kursi saja dengan Gerindra.
Kader Nasdem yang duduk di kabinet ialah Johnny G Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika), Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dan Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian).
Pada awal Mei 2023 lalu, Surya Paloh juga sempat dibuat kaget oleh keputusan Jokowi yang tidak mengundangnya dalam acara pertemuan ketua umum pendukung pemerintah di Istana Negara.
Menurutnya, Nasdem sudah tidak dianggap lagi sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Padahal, mereka masih memiliki kader yang duduk di bawah kabinet Jokowi.
"Saya bisa pahami positioning beliau. Barangkali sebagai pemimpin koalisi partai pemerintahan, beliau tidak menganggap lagi NasDem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara," kata Surya.
Terkait absennya Ketum Nasdem, Jokowi mengatakan,"mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini (NasDem) tahu strateginya, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa".
Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Acara ini berlangsung Jumat (24/3).
Pengusungan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Sementara pertemuan 6 Ketua Umum pendukung pemerintah Jokowi terjadi pada Selasa (2/5).
Tanpa Surya Paloh, mereka yang hadir di Istana Merdeka, Jakarta, ialah Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Plt Ketum PPP Mardiono.
Megawati Soekarnoputri, Ketum PDI-P sempat diundang namun sudah mempunyai agenda yang tidak bisa diwakilkan.
Berbicara mengenai polemik Jokowi dengan Surya Paloh, politikus PDIP sekaligus mantan wartawan senior, Panda Nababan, sempat mengungkapkan bahwa keduanya memiliki bakat saling balas dendam yang membahayakan.
"Dua-duanya ini saya kenal, dalam track record hidup mereka, mereka punya bakat untuk membalas. Itu ngeri," ucap Panda, seperti dikutip dari channel Youtube Indonesia Lawyers Club.
Panda Nababan menceritakan, Surya Paloh pernah diperiksa Panglima TNI Sjafrie Samsoedin pada 1998 hingga membuatkan tak pernah memberitakan Sjafrie di media miliknya.
Di lain sisi, Panda mengatakan Jokowi pernah melakukan balasan ke Panglima TNI Gatot Nurmantyo tahun 2017. Jokowi, kata Panda, harus jalan kaki ke lokasi acara HUT TNI di Cilegon.
Akibatnya, menurut Panda, Gatot ditempatkan sederet dengan anggota DPR dan staf kedutaan besar dalam pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu.
Penulis: Beni Jo
Editor: Alexander Haryanto
