Jejak Langkah Ito Hirobumi dalam Modernisasi Jepang

tirto.id - Keributan elite politik pasca-Restorasi Meiji (1860) mengharuskan Itō Hirobumi (1841-1909) menempuh perjalanan panjang ke Eropa untuk kedua kalinya pada Maret 1882. Kala itu, Jepang hendak melakukan perubahan sistem ketatanegaraan dan berencana membentuk parlemen nasional (Diet). Karenanya, Kaisar Meiji (berkuasa 1868-1912) mengamanahkan tugas penting padanya untuk mempelajari soal konstitusi dan pemerintahan konstitusional lebih lanjut.

Negara Eropa yang dituju Ito adalah Prusia (kini Jerman)—yang konstitusinya akan menjadi contoh pengembangan di Jepang. Kaisar Meiji ingin Ito membawa oleh-oleh penting berupa pengetahuan baru tentang peraturan perundang-undangan agar cita-cita modernisasinya tercapai, tidak salah langkah, dan lebih matang.

Menurut Takii Kazuhiro dalam Itō Hirobumi: Japan’s First Prime Minister and Father of the Meiji Constituion (2014), pria kelahiran 16 Oktober 1842 itu bersama rombongan kecilnya melakukan lawatan ke dua kota, yakni Berlin dan Wina. Di Berlin, Ito menemui pakar hukum ternama Universitas Berlin Rudolf von Gneist (1816-1895) untuk meminta wejangan terkait pengembangan konstitusi.

Dalam pertemuan tersebut, von Gneist banyak memaparkan hasil pembedahan dan analisisnya terhadap teks-teks konstitusi Jerman. Meski begitu, von Gneist tidak dapat terlalu banyak memberikan masukan kepada delegasi Jepang tersebut. Pasalnya, pengembangan konstitusi musti mempertimbangkan pula perjalanan sejarah suatu bangsa agar dapat mengeskpresikan semangat yang ada. Karena von Gneist tidak terlalu paham sejarah Jepang, dia pun tidak bisa berkata panjang lebar.

Usai menimba sedikit ilmu dari Gneist, Ito pergi ke Wina untuk menemui pengamat politik Universitas Wina Lorenz von Stein (1815-1890). Bermodalkan pengetahuan dari Berlin, Ito optimistis pertemuannya dengan Stein akan berjalan sukses. Benar saja, Ito dan von Stein banyak berdiskusi. Ito pun lambat laun terkesima pada pemikiran von Stein.

Ito menyerap banyak gagasan dari pakar politik itu, khususnya terkait pemahaman holistik tentang hukum negara dan pedoman untuk menjalankan negara sesuai konstitusi. Selain itu, Ito juga dapat satu masukan penting: sistem parlementer diperlukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, sekalipun ia juga menciptakan ketidakstabilan politik.

Ito kemudian menjadikan pemikiran von Stein sebagai inspirasinya dalam perjalanan politiknya ke depan.

Kembali ke Jepang

Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan Ito Hirobumi di Benua Biru adalah pertemuannya dengan Kaisar Prusia Wilhelm I. Pada perjumpaan tersebut, Wilhelm I memberikan nasihat agar Jepang berhati-hati dalam menjalankan sistem parlementer. Sikapnya itu tentu tidak terlepas dari pengalaman pahit Jerman terkait pemerintahan parlementer yang penuh gejolak.

Orang nomor satu di Jerman itu tampaknya skeptis terhadap kebijakan parlementer, sebagai suatu hal baru, yang kelak diadopsi Jepang karena dikhawatirkan bakal menimbulkan konflik.

“Hirobumi tidak pernah menunjukkan tanda-tanda keraguan untuk menjalankan pemerintahan Jepang yang bekerja sama dengan parlemen sekalipun di negara lain banyak contoh buruk akan hal itu. Perhatian utamanya adalah bagaimana melakukan penerapan lembaga parlementer yang berasal dari negeri Barat tanpa risiko penolakan,” tulis Takii Kazuhiro.

Setelah 1,5 tahun tinggal di Eropa, Ito akhirnya pulang kampung. Dengan berpegang pada gagasan von Stein, dia sangat yakin akan meraih kesuksesan dan menjadi pemimpin di Jepang. Dalam kurun 1883-1885, Ito sebagai Menteri Dalam Negeri berhasil melakukan transformasi konstitusional. Dia juga berupaya pengubahan pengadilan kekaisaran sekaligus melawan musuh politiknya.

Selain itu, dia juga secara terang-terangan menyerukan pembatasan wewenang kaisar dalam urusan eksekutif.

Sejak itu, Ito jadi semakin populer. Dia kemudian juga berhasil membentuk sistem kabinet modern pada awal Desember 1885. Dalam sistem baru itu, Ito mengubah prasyarat jabatan menteri negara. Dari yang semula terbatas pada anggota keluarga kekaisaran atau keturunan bangsawan, kini dimungkinkan bagi setiap warga negara dari kelas sosial apa pun.

Puncaknya pada 22 Desember 1885—tepat hari ini 136 tahun silam, Ito Hirobumi diangkat jadi Perdana Menteri Jepang yang pertama.

Langkah Transformatif

Pada awal kekuasannya, Ito Hirobumi tidak langsung mengesahkan rancangan konstitusi baru Jepang. Dia justru mereformasi sistem pendidikan yang ada—sebagaimana arahan dari von Stein. Dia ingin menata kembali pendidikan tinggi, menciptakan lembaga pendidikan nasional, dan menyebarluaskan pengetahuan ke masyarakat.

Semua itu dilakukan untuk memperlancar penerapan konstitusi baru. Hal sia-sia apabila penerapan konstitusi baru tidak dibarengi dengan orang-orang yang mumpuni. Atas dasar itulah, ketika setahun menjabat sebagai perdana menteri, Ito memprakarsai berdirinya Universitas Kekaisaran (kini Universitas Tokyo).

Masih menurut Takii Kazuhiro, pendirian Universitas Kekaisaran didasari keinginan Ito mengubah cara belajar tradisional ke modern sekaligus membentuk kembali pola pikir masyarakat. Baginya, penataan pendidikan akan melahirkan generasi elit politik baru yang kemudian akan berperan dalam mengelola dan mendukung sistem politik.

Mereka yang berkesempatan berkuliah diharapkan dapat turut bersama menjalankan administrasi negara dan berperan menyebarkan pengetahuan guna menunjang jalannya negara modern.

Ito berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan dijalankan dengan semangat modernitas dan pencerahan. Hal utama baginya adalah jangan membiarkan rakyat berada dalam kebodohan. Pada tahun-tahun berikutnya, Perdana Menteri Itu juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan, salah satunya ialah Kokka Gakkai sebagai lembaga riset kebijakan.

Setelah masalah pendidikan dibenahi, barulah Ito mengurusi konstitusi. Sejak 1886, dia mulai mendiskusikan hal ini bersama tim kecil bentukannya. Konstitusi Jepang yang baru itu disusun dengan mengacu pada konstitusi Prusia dan gagasan von Stein.

Pada 1888, Ito mendirikan Dewan Penasihat untuk membahas rancangan konstitusi dan hukum rumah tangga kekaisaran. Selain itu, badan ini juga difungsikan sebagai lembaga penasihat untuk kaisar jika ingin terlibat dalam kegiatan politik lebih dalam.

Meski begitu, Ito tidak sempat terlibat dalam pengesahan konstitusi yang turut disusunnya itu. Dia lebih dulu lengser pada April 1888. Konstitusi yang disusun Ito dan timnya itu disahkan pada 11 Februari 1889 dan kemudian dikenal sebagai Konstitusi Meiji.

Menurut Andrew Gordon dalam A Modern History of Japan (2003, hlm. 92-93), Konstitusi Meiji memuat poin penting terkait pembagian wewenang kekuasaan. Kaisar tetap memiliki kapasitas dan kedaulatan penuh sebagai pemimpin negara yang menjalankan kekuasaannya melalui berbagai lembaga pemerintahan. Kendati demikian, kaisar tidak boleh memerintah secara sewenang-wenang dan tetap harus sesuai aturan.

Sementara itu, Diet atau Parlemen Nasional memiliki wewenang untuk membuat dan mengesahkan undang-undang. Diet juga memiliki hak untuk menyetujui atau memveto anggaran tahunan negara.

Poin penting lainnya, perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada kaisar, bukan kepada Diet. Lalu, keanggotaan Diet terbagi atas dua kelompok yang mengadopsi sistem bikameral: Majelis Tinggi yang diisi keluarga kerajaan dan Majelis Rendah yang diisi orang-orang pilihan kaisar—khususnya pada pembayar pajak yang tinggi.

Ito berharap Konstitusi Meiji akan membawa Jepang menjadi negara modern yang dihormati bangsa lain. Dia juga mengajak rakyat berpartisipasi dalam politik dan memercayakan aspirasinya kepada wakil-wakil mereka di parlemen.

Meski begitu, Konstitusi Meiji tentu saja juga punya celah yang menjadi sasaran kritik. Seturut Encyclopedia Britannica, warisan terbesar Ito Hirobumi tersebut dikritik karena melanggengkan pemerintahan otoriter serta membatasi kekuasaan dan keanggotaan Diet. Kuasa kaisar semakin kuat, sedangkan parlemen memiliki posisi yang lemah. Apalagi Diet diisi oleh orang-orang terdekat kaisar.

Terlepas dari kelemahan-kelemahan itu, Konstitusi Meiji tetap dipandang sebagai terobosan besar di masanya. Konstitusi Meiji turut membuat Jepang menjadi salah satu negara Asia pertama yang melakukan reformasi pemerintahan dengan mengadopsi sistem politik Barat.