Jangan Sampai PSBB Sia-Sia: Ini Bukan Cuma soal Jakarta

Peti mati berisi jenazah Dokter Oki Alfin yang meninggal akibat COVID-19 di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu (12/9/2020). ANTARA FOTO/FB Anggoro/hp.
Oleh: Aditya Widya Putri - 13 September 2020
Dibaca Normal 3 menit
Normalisasi kematian tenaga kesehatan sebagai konsekuensi pekerjaan harus dihentikan.
Sudah terlambat jika pemerintah baru sadar untuk mengutamakan kesehatan ketimbang ekonomi. Teori konspirasi makin merajalela, membuat masyarakat percaya bahwa COVID-19 tidak nyata. Ilusi rasa aman yang diciptakan pemerintah sendiri juga terbukti manjur.

Hasilnya nyata, pertambahan kasus positif setiap hari mencapai angka lebih dari 3.500 orang. Kapasitas rumah sakit terokupasi dan masyarakat kekurangan tenaga kesehatan. Per Kamis (10/9/2020) dari semua rumah sakit se-Jakarta, hanya tersisa 9 ICU saja.

LaporCOVID-19 bersama tim Social Resilience Lab, Nanyang Technological University (NTU), melakukan proyeksi untuk memprediksi kapasitas di rumah sakit Jakarta. Jumlah kasus positif dikorelasikan dengan keterpakaian ICU, hasilnya adalah prediksi pasien aktif maksimum di rumah sakit, yakni berkisar 5.500 pasien.

Mereka menggunakan skenario terbaik dan terburuk selama 1-2 bulan ke depan melalui model Gaussian. Kapasitas di rumah sakit diprediksi penuh pada awal minggu keempat September. Jika disertai penambahan jumlah kasus positif seperti sekarang, pandemi ini akan mengakibatkan jumlah kematian total mencapai 3.000 orang pada akhir Oktober.

“Data yang dipakai adalah data positif aktif belum termasuk suspek dan probable,” ungkap Fredy Tantri, peneliti dari NTU dalam paparan temuan mereka, Rabu, (9/9/2020). Artinya dengan memasukkan model kasus suspek dan probable maka kita akan mendapat angka yang lebih besar.

Lalu dengan kondisi seperti itu, apa dampak yang diterima masyarakat?

Beban kerja tenaga kesehatan yang semakin berat membuat mereka rentan tertular dan menjadi korban jiwa. Padahal untuk mencetak seorang dokter dibutuhkan waktu setidaknya tujuh tahun, sementara untuk menjadi dokter spesialis butuh tujuh tahun.

Kematian dokter akan membuat rasio ketersediaan tenaga kesehatan di Indonesia makin lebar. Kemudian pada akhirnya pasien dengan keluhan penyakit selain COVID-19 akan sulit mendapat perawatan mumpuni. Kapasitas rumah sakit dan dokter dimaksimalkan untuk menangani pasien COVID-19. Dalam jangka panjang kualitas kesehatan Indonesia yang sudah buruk akan makin terperosok.

Sebelum masa kelam itu tiba, Indonesia harus segera melakukan remitigasi. Jangan cuma Jakarta saja yang berbenah, PSBB secara lebih ketat harus dilakukan menyeluruh jika tak ingin hasilnya sia-sia belaka seperti lima bulan ke belakang. Dan untuk mewujudkannya kita butuh aksi kompak pemerintah dan masyarakat.


Ekses Lonjakan Kasus COVID-19

Serba salah jadi tenaga kesehatan di Indonesia. Tak hanya bertaruh nyawa merawat pasien COVID-19, mereka juga menerima kepahitan dari orang-orang yang percaya teori konspirasi dan ujung-ujungnya harus berjuang sendiri dengan dalih konsekuensi pekerjaan.

Penanganan pandemi oleh pemerintah yang tak maksimal diiringi rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat melahirkan wajah Indonesia saat ini: angka infeksi yang justru semakin naik, aksi boikot negara lain terhadap WNI, dan terpuruknya ekonomi dalam negeri.

Faktanya respon dari semua permasalahan itu ditanggapi santai oleh khalayak umum. Masih banyak orang berseliweran di jalan tanpa masker dan tak menjaga jarak. Bahkan fenomena belakangan diisi oleh unggahan liburan pada linimasa media sosial.

Melihat kondisi ini sempat para tenaga kesehatan memunculkan ekspresi kekecewaan dan menggaungkan kalimat “Indonesia Terserah”. Kemudian oleh orang-orang sesat pikir, respon tersebut diartikan sebagai bentuk ketidakprofesionalan para tenaga kesehatan kita.

Jangan lupa soal tuduhan bahwa tenaga kesehatan memanipulasi pasien COVID-19 agar mendapat insentif. Atau contoh masalah lain ketika seorang musisi–yang sama sekali tak punya latar belakang ilmu kesehatan–mengatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah kacung WHO.


Mereka lupa ada ratusan tenaga kesehatan ikut gugur dalam perang melawan pagebluk. Bahkan fakta ini masih berusaha dikaburkan dengan dalih ketidaksinkronan data.

“Saya hanya ingin tanya, data dari IDI itu dari mana? Sedangkan saya dapat data (dari Kemenkes) dokter yang gugur itu adalah 30. Apakah data yang dirilis IDI itu semua dokter gugur adalah dalam bertugas penanganan COVID-19?” bahkan Rahmad Handoyo, anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan ikut sangsi.

Di lain sisi laporan dari Amnesty International menyebut sekitar tujuh ribu kematian tenaga medis di seluruh dunia, selama pandemi COVID-19 ini. Negara yang paling banyak memakan korban dari tenaga medis adalah Meksiko sebanyak 1.320 jiwa, disusul Amerika Serikat 1.077 jiwa, dan Inggris 649 jiwa.

“Di Indonesia setidaknya ada 181 tenaga kesehatan yang meninggal dunia, terdiri dari 112 dokter dan 69 perawat,” ungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam acara peluncuran pusara digital bagi tenaga kesehatan, Sabtu (5/9/2020).

Jika dirata-rata, IDI menyebut ada satu orang tenaga medis meninggal per hari selama periode Juni-Agustus 2020. Jumlah ini menempatkan Indonesia di jajaran negara dengan angka kematian tenaga kesehatan terbesar di dunia, hampir sejajar dengan Peru (183 jiwa) yang berada di urutan sembilan terbesar di dunia.



Berjuang Sendiri

Mari putar kembali ingatan kita ke bulan-bulan awal negara ini menghadapi pandemi. Ketika pemerintah tak menjamin kesiapan fasilitas medis dan jatah Alat Perlindungan Diri (APD) langka di semua tempat. Para tenaga kesehatan harus menghemat APD , mencuci ulang, bahkan menggunakan APD buatan dari jas hujan, plastik mika, dan kantong plastik.

Tak cuma di Indonesia, survei Amnesty Internasional pada 63 negara melaporkan kondisi serupa. Situasi semakin runyam akibat 56 negara dan dua blok dagang (Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia) memberlakukan pelarangan dan pembatasan ekspor APD beserta komponen-komponennya sejak Juni 2020.

Jangan dikira gaji para tenaga kesehatan utuh atau malah meningkat karena insentif pandemi. Banyak tenaga kesehatan tak mendapat upah layak, insentifnya tidak turun, atau malah tidak digaji. Mereka justru rela mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli APD.

Sseorang dokter di Meksiko mengatakan harus menyisihkan sekitar 12 persen dari gaji bulanan untuk membeli APD. Ketika mdi Indonesia ada di daerah Ogan Ilir: 109 tenaga kesehatan dipecat karena mogok kerja menuntut APD pada Mei 2020 lalu.

Di Mesir, masih menurut catatan Amnesty International, sembilan tenaga kesehatan ditahan atas tuduhan “menyebarkan berita bohong” dan “terorisme”. Sebelumnya mereka sempat menyuarakan kritik penanganan wabah oleh pemerintah. Kemudian di Malaysia polisi menahan lima tenaga kesehatan karena meminta perlindungan memadai untuk petugas kebersihan rumah sakit.

Sementara di Amerika Serikat pemecatan seorang asisten perawat bernama Tinika Somerville menjadi salah satu bukti kegagalan pemerintahan Trump menangani pandemi. Somerville diberhentikan setelah mengunggah petisi yang meminta lebih banyak pasokan APD.

Semua kemalangan itu dinormalisasi dengan dalih risiko pekerjaan. Padahal bukankah lebih mudah bagi negara ini jika sedari awal kompak mendukung para tenaga kesehatan melawan pandemi?

Baca juga artikel terkait NAKES MENINGGAL atau tulisan menarik lainnya Aditya Widya Putri
(tirto.id - Kesehatan)

Penulis: Aditya Widya Putri
Editor: Windu Jusuf
DarkLight