tirto.id - Alih-alih mengurai keruwetan akibat pandemi COVID-19, pemerintah kita memilih menciptakan ilusi rasa aman untuk masyarakat. Seperti tak pernah fokus, hal remeh temeh diprioritaskan, sementara upaya mengurangi kasus positif dikesampingkan.
Baru-baru ini Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto kembali membuat kebijakan terkait COVID-19 yakni dengan merubah istilah-istilah yang sudah mulai familiar di masyarakat. Ia mengganti istilah orang dalam pemantauan (ODP) berubah menjadi kontak erat, pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi kasus suspek, dan OTG menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).
Perubahan itu disahkan lewat Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Memang perubahan istilah ini merujuk aturan internasional yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Tapi WHO pun sudah mengeluarkan aturan tersebut sejak 20 Maret lalu.
“Dari awal wabah flu burung kita mengacu istilah dari WHO, entah kenapa yang kemarin (kasus COVID-19) ada istilah baru. Itu yang jadi pertanyaan banyak orang,” ujar Nurul Nadia, seorang praktisi kesehatan masyarakat lulusan Master of Public Health (MPH) dari Universitas Harvard.
Sedari awal Indonesia memang menciptakan istilah sendiri untuk merujuk kasus-kasus COVID-19. WHO mendefinisikan kematian akibat COVID-19 merupakan angka gabungan dari pasien terkonfirmasi positif berdasar hasil tes, juga mereka yang meninggal akibat gejala klinis yang mirip dengan kasus Corona (kasus probabel).
Jika dikonversi ke data internasional, seharusnya kematian akibat COVID-19 di Indonesia menggabungkan data kematian antara pasien positif, ODP, dan PDP. Selama ini kasus kematian kita hanya berasal dari pasien yang terkonfirmasi positif. Jadi sangat besar kemungkinan terdapat angka kematian yang tersembunyi.
“Istilah yang berbeda membuat data kita tidak bisa dibandingkan dengan negara lain, sulit ketika membuat laporan internasional,” ungkap Nurul.
Butuh waktu empat bulan bagi Terawan untuk memperbaiki kesalahan istilah tersebut. Terlihat lamban jika tak mau dikata sia-sia, apalagi hingga sekarang belum ada konversi data lama ke sistem pencatatan anyar. Pergantian istilah tanpa perbaikan data akan percuma dan hanya menambah kebingungan masyarakat.
Sejauh ini Menkes Terawan terlihat suka hal-hal berbau seremoni. Ingat bagaimana dulu ia sempat muncul untuk melegalisasi jamu-jamuan 'penangkal' COVID-19 dengan membuat perayaan untuk tiga penyintas pertama?
Saat kasus pertama ditemukan, Terawan bukannya langsung menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ia malah membuat pernyataan yang menyepelekan pandemi ini. ia menyebut COVID-19 tak lebih berbahaya dari flu biasa yang mudah sembuh dengan sendirinya.
Pemerintah tak terlihat responsif atas masukan-masukan dari para pakar dalam negeri untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pemerintah justru bersikap jumawa dengan mengklaim iklim, ragam rempah, dan daya tahan tubuh sebagai tameng kekebalan orang Indonesia terhadap virus ini.
Klaim-klaim itu terbukti mentah. Desakan menuntut Presiden Jokowi mencopot Terawan atau dengan sukarela Sang Menkes mundur dari jabatannya pun sempat mengemuka. Tapi yang terjadi ketika kasus COVID-19 tengah naik-naiknya Terawan justru menghilang hingga hitungan bulan.
Strategi Komunikasi Sang Menteri
Dalam rentang waktu April hingga pertengahan Juni, Terawan lebih sering menghilang dari hadapan publik. Jika pun terlihat di depan kamera, ia tak pernah bicara banyak. Posisinya secara de facto seperti digantikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto.
Hingga pada pertengahan Juni Terawan hadir dalam konfrensi pers panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Sejak itu gaya komunikasi Terawan ikut berubah dan terlihat lebih berhati-hati. Di sisi lain, manajemen komunikasi risiko yang ia terapkan masih saja buruk. Pemerintah seolah membiarkan rumor-rumor liar--yang cenderung menyepelekan wabah--berkembang di masyarakat.
Misalnya teori konspirasi bahwa COVID-19 tidak semematikan dan semenakutkan gambaran media, atau masalah baru-baru ini mengenai rumah sakit yang mengambil untung dari klaim pasien COVID-19, juga kontroversi foto jenazah yang diambil oleh Joshua Irwandi, fotografer National Geographic.
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Wiku Adisasmito malah menyebut foto tersebut tak semestinya disebar. Joshua dan siapa saja yang turut mendistribusikan dicap sebagai orang yang “tidak beretika”. Tak ada klarifikasi data dan fakta resmi yang keluar dari pemerintah untuk mengonfirmasi isu-isu tersebut.
Mereka malah lebih aktif memanggil influencer ke istana, mengampanyekan kalung anti-Corona, membuka tempat-tempat wisata, dan berdalih soal rendahnya serapan anggaran kesehatan akibat jumlah pasien COVID-19 masih sedikit. Padahal per tanggal 21 Juli, Worldometers mencatat jumlah kasus positif Indonesia mencapai 89.869, melampaui China di angka 83.693.
Sementara Indonesia terus merangkak naik dari peringkat 24 total kasus terbesar di dunia, pemerintah cenderung menciptakan ilusi rasa aman sesaat bagi masyarakat. Mungkin maksudnya baik, supaya masyarakat tidak panik. Tapi sudahkah mereka memikirkan efek jangka panjang dari penciptaan ilusi ini?
“Kurangnya komunikasi risiko pemerintah berefek pada persepsi masyarakat yang akhirnya jadi menyepelekan pandemi,” kata Nurul.
Pak Menkes, Fokus Dong!
Jika negara-negara lain membuka fase kelaziman anyar mereka dengan standar kesehatan dari WHO, Indonesia mengambil tindakan berbeda. Saat Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dilonggarkan, angka reproduksi efektif (Rt) virus SARS-CoV-2 kita masih belum stabil. Padahal idealnya Rt harus berada di bawah angka 1 agar transmisi virus bisa ditekan.
Angka Rt mencerminkan kemampuan virus bertransmisi. Angka 1 berarti satu orang terinfeksi bisa menularkan pada satu orang lainnya. Semakin besar Rt maka makin masif jumlah penyebaran virus. Sepekan terakhir, Jakarta sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kasus positif tertinggi masih memiliki Rt di atas 1.
“Era kelaziman anyar kita dibuat bukan berdasar pertimbangan kesehatan, tapi pertimbangan ekonomi,” Nurul berujar.
WHO mensyaratkan setidaknya enam poin yang harus dipatuhi negara untuk beralih ke fase normal baru. Pertama pengawasan kuat dan penularan terkontrol; memiliki kapasitas deteksi, isolasi, tes, rawat, dan telusur kontak; meminimalisir risiko wabah; melakukan pencegahan di sekolah dan tempat kerja; risiko-risiko penting terkendali; dan masyarakat sudah terdidik akan kelaziman baru.
Tapi dibanding fokus mewujudkan persyaratan tersebut, karena toh Indonesia belum lolos satupun kriteria yang dipersyaratkan WHO, kita memilih cuek. Pemerintah masih menerapkan keenam protokol kesehatan WHO seadanya. Seakan nyawa rakyat hanya sejumlah angka, protokol kesehatan kita masih berwarna abu-abu.
“Dari awal kita selalu merekomendasikan untuk melakukan masif screening. Perkuat contact tracking dan tracing,” tambah Nurul.
Dilihat dari pengawasan dan kontrol penularan, Indonesia memilih memberlakukan PSBB yang sangat fleksibel. Kemudian hal dasar seperti contact tracking dan tracing kasus juga tidak maksimal. Selama ini kasus terdeteksi kebanyakan berasal dari inisiatif pasien yang datang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
Itu pun jika terdeksi tak semua ditelusuri siapa-siapa saja yang pernah berkontak dengan pasien selama dua minggu terakhir. Mereka yang terinfeksi virus tapi tidak ke fasilitas kesehatan, entah karena takut atau merasa tidak sakit, dan tetap berkeliaran di masyarakat akan terus menambah angka kasus baru di Indonesia.
Sulit mengharapkan ekonomi yang tumbuh dan sehat dari masyarakat yang sakit.
Editor: Windu Jusuf
