"Jakarta Itu Sudah Tertinggal"

tirto.id - DKI Jakarta sebagai ibu kota negara tak memiliki wadah pengolahan sampah di daerahnya sendiri. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang dibangun di Bekasi, Jawa Barat, sekira 39 kilometer dari Balai Kota Jakarta. Kini areal Bantar Gebang seluas 110 hektare menampung lebih 25 juta meter kubik sampah dengan ketinggian hingga 30 meter.

Isnawa Adji, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, menuturkan solusi yang perlahan tengah dieksekusi adalah mengembangkan Intermediate Treatment Facility (ITF), fasilitas pengolahan sampah di dalam kota dengan mengurangi jumlah sampah sebesar-besarnya sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir. Langkah ini turunan dari peraturan presiden nomor 18 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah di tujuh kota termasuk di Jakarta.

Isnawa tak peduli, siapa pun gubernur DKI yang terpilih dalam Pilkada 2017 harus melanjutkan program itu.

“Jakarta itu kota besar yang sudah punya masalah yang cukup akut terkait sampah, enggak bisa selamanya kita terus buang (sampah) ke Bantar Gebang. Karena Bantar Gebang ada masa puncaknya, kita harus punya yang baru,” katanya di ruang kerjanya, awal Februari lalu.

Ia menjelaskan, masalah terkini yang dihadapi dinas ialah terus berkurangnya jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Dipo Kelapa Dua Wetan, misalnya, harus dihilangkan sebab berlokasi di pinggir Tol Jasa Marga. Sedangkan Dipo Kalianyar, Tambora, akan dihapus untuk pelebaran jalur komuter. Ada pula TPS di bawah jalan layang Kampung Melayu terpaksa dihilangkan karena aksi protes warga.

“Semakin lama semakin berkurang TPS seiring pertumbuhan kota Jakarta. Banyak TPS kami yang tadinya milik orang per orang, sekarang sudah mulai terpakai. Kita lihat banyak bermunculan mal-mal, apartemen, hunian, cluster, sehingga lahan-lahan TPS kami yang tadinya punya warga itu lambat laun hilang karena pembangunan kota,” ujarnya.

Isnawa mengatakan isu sampah memang harus jadi program prioritas kandidat gubernur. Baik Basuki Tjahaja Purnama maupun Anies Baswedan mengatakan pengolahan sampah ibu kota harus melibatkan komunitas lewat program bank sampah. Isnawa berkata program ini sudah lama dan sudah banyak bank sampah yang menjadi percontohan di tingkat provinsi. Gubernur selanjutnya tinggal melanjutkan program tersebut.

“Makanya kalau bergerak bank sampahnya, kaleng, plastik, botol itu masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau bank sampahnya melempem, sayang sekali. Sudah ada bank sampah yang sudah memiliki saldo sampai ratusan juta,” kata Isnawa.

Berikut wawancara antara Dieqy Hasbi Widhana dari Tirto dengan Isnawa Adji.

Bagaimana gambaran problem sampah yang dihadapi di Jakarta?

Jakarta ini kota besar dengan permasalahannya yang cukup kompleks. Sehari-hari ada 7.000 ton sampah, ini harus di-treatment dengan baik. 7.000 ton sampah itu diangkut dengan 1.200 lebih truk sampah setiap hari. Selama ini masih dibuang ke Bantar Gebang. Penanganan sampah di Jakarta membutuhkan peran serta seluruh warga. Karena masalah Jakarta tidak bisa hanya sekadar ditanggulangi oleh petugas kebersihannya sendiri atau pasukan oranye sendiri, jadi semuanya harus terlibat. Karena penanganan sampah secara efektif itu ada pada sumbernya.

Penanganan sampah di Jakarta tentunya sangat kompleks baik di tanah, kali, dan sungai. Dinas lingkungan hidup adalah penggabungan dinas kebersihan dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Sekarang juga kami masuk menangani lingkungan hidup dan lain-lain. Pekerjaan kami sekarang lebih kompleks.

Masalah pola penanganan kebersihan di Jakarta, dengan pola dari rumah tangga sampai dengan ke TPS (Lokasi Pembuangan Sampah). Makanya di setiap rumah itu di setiap RT ada yang namanya gerobak sampah. Tukang gerobak ini selama ini masih dikendalikan para RT dan RW. Gaji mereka masih ditangani para pengurus RT. Warga bayar iuran sampah ke RT, lalu RT yang mengatur untuk menggaji penarik gerobak, walaupun uangnya tidak hanya untuk kebersihan, bisa saja dibuat keamanan dan lain-lain. Variatif jumlahnya. Tiap RT ada yang cuma 1 tukang gerobak, ada 2 atau 3, tergantung luas RT dan jumlah kepala keluarga. Rata-rata tukang gerobak yang kita survei itu digaji antara Rp700 ribu rupiah sampai Rp1,5 juta per bulan per orang .

Di tingkatan paling kecil sampah ditangani oleh RT. Karena memang merekalah yang memahami komunitas di tingkatan RT-nya. Sehingga sampah yang terkumpul dari rumah tangga, dikumpulkan di lokasi pembuangan sampah. Itu masih domainnya warga. Mulai dari TPS ke Dipo sampah yang skalanya minimal 3 kelurahan, 1 kecamatan, sampai ke Bantar Gebang. Makanya di situ disediakan truk sampah, disiapkan personel, ada alat berat dan lain-lain.

Kami punya masalah di Jakarta, 5 sampai 10 tahun terakhir, jumlah TPS semakin lama semakin berkurang seiring pertumbuhan dan perkembangan Jakarta.

Permasalahannya setiap orang di dunia ini, termasuk di Jakarta, menghasilkan sampah. Berdasarkan hasil studi kami, 0,4 sampai dengan 0,7 kilogram per orang per hari. Jadi dari orang yang baru lahir sampai yang tua sekalipun semuanya menghasilkan sampah. Bayi itu menghasilkan popok, kaleng-kaleng susu, tisu. Gaya hidup orang ke mal, kafe, di mana-mana nenteng tas belanjaan, menghasilkan sampah.

Di sisi lain semakin lama manusia semakin banyak menghasilkan sampah, tapi banyak penampungan sampah yang tidak didukung. Sehingga harus ditutup, harus dipindahkan. Mereka mau mengeluarkan sampah tapi tidak bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri.

Bagaimana dengan penanganan sampah di sungai-sungai Jakarta?

Setiap hari sampah di kali, sungai, waduk, danau, pesisir pantai Jakarta itu di kisaran 300 sampai 400 ton. Sampah di Pulau Seribu, misalnya, itu tidak mesti datang dari 13 aliran sungai di Jakarta. Ada yang terdorong dari Bekasi karena kena angin, turun dari Lampung, atau dari Kabupaten Tangerang. Bisa juga sampah kiriman dari Bogor, Depok, atau juga kontribusi dari warga yang buang sampah ke kali.

Kita sudah menempatkan 400 pasukan oranye di kali dan sungai untuk melakukan pembersihan setiap hari. Dan mengingatkan warga untuk tidak buang sampah sembarangan di kali dan sungai. Selain membersihkan, petugas juga harus mengedukasi warga di bantaran-bantaran kali.

Soal pengembangan Intermediate Treatment Facility (ITF), memutus mata rantai pembuangan sampah secara terpusat ke Bantar Gebang, seperti apa progresinya kini?

Dalam skala makro, ada 7 kota yang nantinya menjadi pilot project pembangunan ITF. Awalnya Perpres 18 tahun 2016. Pak Presiden Jokowi ingin kota-kota itu bisa mandiri dalam pengelolaan sampah, tidak lagi bergantung misalnya dengan Bantar Gebang, antrean truk yang panjang, biaya besar untuk bahan bakar. Apa lagi 1.200 sampai 1.500 truk itu mengular sampai ke Bekasi dan Bantar Gebang. Itu kan membawa dampak lain. Kita pernah tahu ada ekses pencegatan di Cileungsi terkait dana bantuan keuangan kepada Bekasi, mereka minta untuk perbaikan jalan, infrastruktur. Artinya ada biaya yang dikeluarkan Pemda DKI untuk pemerintah kota Bekasi.

Dengan ada konsep 7 kota itu, kita ingin Jakarta salah satu yang mempunyai ITF. Itu semacam pusat pengolahan sampah. Kisarannya antara 500, 750, sampai dengan 2.000 ton per hari. ITF ini tentunya kami cari teknologinya yang ramah lingkungan. Ada dua skenario. Pertama, mengembangkan sistem kerjasama pengelolaan sampah menjadi energi dengan melibatkan BUMD Jakarta. Kedua, mengembangkan pengelolaan sampah dengan melibatkan investasi swasta. Mereka harus mempersiapkan tiga hal: teknologi berkualitas dan ramah lingkungan; aspek pembiayaan; dan tanah yang clean and clear, tidak ada sengketa, sesuai peruntukan, secara luas terjamin, tidak ada dampak sosial, dan lain-lain.

Jadi, skala mikro di bank sampah, skala makro di ITF. Sama-sama berjuang untuk menyetop sampah Jakarta.

Sempat dulu Pak Ahok bilang, "Ya bisa saja Bantar Gebang dijadikan misalnya ITF dengan kerjasama bareng Bekasi." Jadi di sana tidak lagi menjadi lokasi pencemaran lingkungan berat, tetapi bisa diolah menjadi pusat pengelolaan sampah yang terpadu, ramah lingkungan.

Kita harapkan, setelah nanti terpilih penyedia jasa ITF, ya mungkin 3 atau 4 tahun ke depan, atau paling lama kita harapkan di tahun 2021, Jakarta sudah mandiri dalam hal pengolahan sampah. Apabila terbangun ITF di Marunda, sampah se-Jakarta Utara kita taruh di Marunda. Apabila ITF terbangun di Cakung, Cilincing, sampah se-Jakarta Timur bisa kita buang ke sana. Kalau ada ITF di Sunter, sampah Jakarta Pusat akan kita buang di Sunter. Kalau ada di Jakarta Barat, kita buang di Jakarta Barat. Kalau Jakarta Selatan belum ada tanahnya, sementara masih kita buang ke Bantar Gebang atau nanti bisa titip ke wilayah lain.

Mengapa bukan bekerjasama dengan akademikus atau peneliti di kampus sendiri untuk mengembangkan teknologi ITF?

ITF ini enggak bisa akademikus lokal. Ini skala internasional.

Teknologi pengolahan sampah lewat ITF ini harus pernah diterapkan di negara lain?

Oh yang sudah diterapkan di banyak negara. Bukan teknologi dalam negeri. Karena sekali lagi yang punya kemampuan mengolah di atas 1.000 ton per hari itu adalah teknologi Eropa, Jepang, Korea. Nah, dalam menentukan pilihan ITF, kita kerjasama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah). Untuk tanahnya, kita kerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Untuk lainnya kita ada Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), ada juga Kemterian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), dan lain-lain. Artinya, kita menggandeng banyak ahli. Jadi bukan Dinas Lingkungan Hidup yang milih. Kami hanya memasok sampah.

Proses seleksi pengembangan ITF sudah sampai mana?

Masih diproses di LKPP karena terkait persyaratan-persyaratan. Belum seleksi, belum dimulai.

Tapi lahannya sudah disiapkan?

Tanahnya nanti dari investor, kita belum tahu. Kalau ada yang nawarin tanahnya, saya akan cek dulu tanahnya benar apa tidak. Ada tiga hal: teknologinya bagus atau tidak; kalau tanahnya sengketa kita coret; kalau pembiayaannya enggak benar, kita coret. Jadi nanti yang terpilih sebagai mitra DKI adalah yang betul-betul berkualitas.

Siapa yang berwenang untuk menjalankan ITF?

Di DKI itu ada tim percepatan ITF. Di tingkat pusat pun ada. Kita selalu berkoordinasi. Kalau ada calon investor masuk, dia harus bikin proposalnya dulu. Dia harus bikin uji kelayakan. Nah, kita pelajari semuanya: dari status lahan, aspek pembiayaan (didukung bank internasional yang berkelas atau enggak?), dan teknologi. Yang teknologi ini, misalnya ada di 5 negara, harus sudah 10 sampai 20 tahun, itu yang bisa masuk. Tapi kalau baru di satu negara dan berumur 2 tahun, enggak bisa terpilih.

Apa saja yang bisa dihasilkan dari ITF?

Jadi sampah yang dihasilkan nanti ujung-ujungnya bisa berwujud energi listrik. Listrik itu hasil olahan gas metana akan dibeli oleh PLN. Ada banyak yang lain, misalnya dibikin RDF (Refuse Derived Fuel), menjadi asbes, dibikin batako, dan lain-lain. Polanya sampah itu diolah, kalau pakai insinerator (pengolahan termal dari material sampah menjadi abu, gas sisa hasil pembakaran, partikulat, dan panas), pembakaran sampai 1.000 derajat. Cuma kan orang khawatirnya itu polusi, kalau saya sudah lihat di Jepang, Korea, Eropa itu sih olah asapnya sudah putih, sudah semacam uap. Tingkat pencemarannya jauh lebih rendah.

Kalau limbah di wilayah komersial dan industri bagaimana?

Kita sudah menerapkan pendekatan bisnis. Harapannya, dengan konsep business to business, dinas Lingkungan Hidup (dulu dinas kebersihan) hanya fokus mengambil sampah di permukiman-permukiman plus di kali dan sungai. Terhadap perkantoran, pabrik, kawasan industri, kawasan bisnis itu bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam hal pengangkutan sampah. Pihak ketiga itu, silakan bernegosiasi untuk harga dan lain-lain.

Karena kalau diambil terus dengan truk saya (milik Dinas Lingkungan Hidup), namanya mereka masih disubsidi. Bayar retribusinya juga murah. Padahal bahan bakar truk kita bayar, truknya kita beli, orangnya kita gaji. Harga yang ditetapkan otomatis lebih mahal untuk swasta.

Selain juga harus mendidik pihak swasta untuk secara mandiri mengurangi sampahnya sendiri, menangani sampahnya sendiri. Jangan apa-apa minta terus dengan dinas.

Dalam 1 sampai 2 tahun ini saya akui konsep business to business masih masa transisi. Karena sifatnya masih edukasi. Tapi bagi mereka yang sudah siap, silakan untuk jalan terus. Yang punya kantor itu harus berinisiatif memperbanyak stop buang sampah sembarangan. Atau mereka punya pengolahan sampah, urus sendiri. Tapi sekali lagi alatnya harus ramah lingkungan.

Apakah efektif dengan aturan denda Rp10 juta untuk kawasan permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus yang lalai menyediakan fasilitas atau mengelola sampah? Kok jarang dengar ada yang kena denda?

Ini masuk transisi. Artinya, kita sebenarnya sudah mewajibkan mereka untuk taat pada aturan. Karena dimulai pertengahan tahun, ada yang belum menganggarkan. Kan, namanya perusahaan enggak bisa tiba-tiba di pertengahan tahun, dia bersurat kepada kita untuk penangguhan. Di awal Januari 2017 ini kita mulai. Memang mereka juga banyak yang berteriak, "Kok mahal sekali?" Mereka minta, kerjasama dengan dinas kebersihan saja lebih murah.

Ini enggak boleh seperti itu. Ini memang mengubah mindset. "Jangan berpikir dinas lingkungan hidup cuma ngambil-ngambilin sampah terus. Anda harusnya sudah bermitra dengan pihak ketiga, penyedia jasa. Lebih mandiri." Kalau dia enggak mau banyak sampah, satu gedung wajibkan dong misalnya memilah sampah, bikin bank sampah.

Bagaimana dengan tuduhan bahwa warga miskin menjadi sumber penyumbang sampah ibu kota?

Saya pernah jadi camat. Ketua RT jadi informal leader, di situ banyak komunitasnya, ada PKK, pemuda masjid, karang taruna, harusnya RT bisa mengorganisir, kan lingkungannya kecil. RT itu bisa mewujudkan kampung yang hijau, kampung yang bersih. Caranya tidak selalu pakai uang untuk mengurus sampah. Misalnya, kalau ada warga yang buang sampah sembarangan, dikenai denda 1 pot pohon. Kalau ada warga tidak mau ikut kerja bakti, kena denda Rp10 ribu. Tapi itu yang bikin RT-nya. Sehingga nanti warganya semakin sadar, daripada bayar mending ikut kerja bakti. Daripada nyiapin pot, mending jangan buang sampah sembarangan.

Jadi kalau kebersamaan itu muncul di tingkatan RT, saya yakin bakal banyak RT yang bersih sendiri nantinya, hijau sendiri. Jangan tergantung sama PPSU (Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum). Sebentar-bentar ada got kotor, telepon PPSU suruh bersihin. Kalau ada sampah numpuk di pojok suruh PPSU ambil sendiri. Salah. Harusnya RT itu diberdayakan. Kan RT di DKI dapat uang operasional. RW dapat uang operasional. Terlepas itu cukup atau tidak, ada kepedulian Pemprov DKI pada mereka. Harusnya mereka bisa memberikan contoh dalam penanganan kebersihan, penghijauan di skala terkecil di tingkatan RT.

Kedua kandidat gubernur mengatakan akan menjalankan pengolahan sampah berbasis komunitas, lewat bank sampah. Pandangan Anda?

Tentu dalam skala mikro, kita harus segera punya alternatif pengelolaan sampah. Salah satunya, yang efektif, dengan membuat bank sampah. Jadi saat ini ada 400-an lebih bank sampah di DKI Jakarta. Angkanya masih jauh dari angka ideal. Jumlah bank sampah yang ideal harusnya sesuai instruksi gubernur nomor 157 tahun 2015: Setiap RW harus punya bank sampah. Jumlah RW di DKI Jakarta itu ada 2.700-an. Jadi kita harus mengejar angka ideal bank sampah di setiap RW.

Kalau ada bank sampah, setiap rumah tangga bisa meminimalisir sampahnya tanpa harus membuang ke Dipo sampai dengan Bantar Gebang. Setiap rumah punya bank sampah setidak-tidaknya warga sudah mulai memilah sampah basah dan sampah kering, walaupun belum bisa mengolah sampah basah atau organik. Karena yang bisa dikerjakan di bank sampah itu sampah non-organik, sampah yang tidak menimbulkan bau, bukan sayuran, bukan buah-buahan. Jadi nanti bisa didaur ulang, dijual lagi. Sehingga ada efek berantai, mungkin nasabah bank sampahnya akan punya tabungan uang. Kemudian warga belajar memilah sampah. Warga tidak akan banyak memberikan kontribusi volume sampah ke truk sampah kita. Selain nantinya mewujudkan lingkungan yang lebih bersih.

Di mana contoh bank sampah yang sudah mandiri?

Ada di Rawajati, Pancoran, Malaka Sari, Duri Kosambi, daerah Semper. Warga di rumah memilah sampah. Sampah kering seperti koran, kertas, kaleng, botol, macam-macam. Itu dibawa ke bank sampah untuk ditimbang. Kemudian dihitung. Ada istilahnya boncos. Boncos itu satu plastik isinya macam-macam. Ditimbang, misalnya dapatnya cuma Rp8 ribu, itu tidak langsung dikasih cash ke yang bersangkutan, tapi disimpan dulu, ditulis di buku tabungan. Nanti besok nimbang lagi.

Nah, selama setahun atau waktu yang disepakati misalnya tiap enam bulan, nanti dicairkan. Bank sampah harus mendapat margin keuntungan di situ. Kan tidak mungkin ada kerja yang gratisan. Mereka kan mengumpulkan barang, pada saat harga loakan lagi turun atau waktu lagi naik mereka lepas sampah non-organik; itu ada strateginya. Bank sampah itu mengumpulkan lebihan, misalnya dapat Rp95 ribu, mungkin sama bank sampah dibayar Rp90 ribu. Rp5 ribu masuk kas. Bank sampa bisa jual ke pengusaha-pengusaha lapak. Ini saja kalau semuanya bermain di sekolah, pasar, saya yakin bagus dalam mengedukasi warga Jakarta.

Problem ketergantungan membuang sampah ke Bantar Gebang harus cepat dicarikan solusi, kan?

Jakarta punya masalah yang cukup akut terkait sampah, enggak bisa selamanya kita terus buang ke Bantar Gebang. Karena Bantar Gebang ada masa puncaknya, kita harus punya yang baru. Kita tidak lihat siapa gubernurnya nanti, ITF adalah kebutuhan Jakarta. Jakarta harus punya, terserah mau paslon manapun. Jakarta itu sudah tertinggal. Singapura sudah punya 6 ITF, Jepang sudah punya ratusan.

Perkembangan Bantar Gebang seperti apa setelah lepas kontrak dengan dua pihak swasta?

Sekarang sudah swakelola kita sendiri, penanganannya jauh lebih baik, baunya tidak terlalu parah. Di sana ada pengolahan kompas, biji plastik, listrik, zona buangan juga. Sekarang sudah lebih baik.

Seperti apa itu lebih baiknya?

Contohnya hampir 7 ribu pemulungnya kita berikan BPJS. 400-an lebih pekerjanya masuk di kita dengan gaji standar UMP DKI, jadi pekerja harian lepas. Kita harus tahu juga tukang sapu Jakarta sekarang gajinya sudah Rp4 juta, pasukan oranye itu. Jumlahnya kalau ditotal dengan Persada, ada 400 ribu. Cuma Persada tukang sapu itu ada di bawah kendali lurah sekarang. Sekarang kita tinggal 9 ribuan. Operator alat berat gajinya hampir Rp9 juta. Supir truk gajinya lebih Rp5 juta. Tapi kalau enggak bisa kerja, ya dipecat-pecatin.

Sistem evaluasinya seperti apa untuk memecat?

Yang di badan air, kali dan sungai, tidak kerja 3 hari berturut-turut, dipecat. Sering izin dipecat. Terlibat narkoba, dipecat. Minum minuman keras, dipecat.