Istana Bantah Jokowi Hendak Maju Menjadi Ketua Umum Golkar

tirto.id - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah isu bahwa Presiden Joko Widodo akan menjadi ketua umum Partai Golkar. Pihaknya mengaku telah mendengar isu tersebut dan menyangkalnya. Dia juga menyatakan bahwa hingga saat ini, Jokowi tidak hendak menjadi ketua umum partai politik manapun.

"Terkait isu bahwa Presiden Jokowi akan masuk dan menjadi ketua umum parpol tertentu, sudah lama didesas-desuskan dan terus digulirkan. Faktanya, sampai saat ini, Presiden Jokowi tidak menjadi ketua umum satu parpol-pun," kata Ari Dwipayana dalam keterangan pers yang diterima Tirto pada Selasa (19/3/2024).

Ari menegaskan bahwa Jokowi saat ini memiliki fokus untuk menyelesaikan masa baktinya sebagai presiden hingga Oktober 2024. Jokowi pun disebutnya enggan berpolemik terhadap isu tersebut.

"Saat ini, Presiden Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan sampai berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024," kata dia.

Ari menambahkan bahwa pihaknya pun tak akan ikut campur terhadap dinamika di internal Partai Golkar. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari demokrasi yang seharusnya dihargai.

"Apa yang berkembang sebagai wacana dan dinamika di partai Golkar merupakan urusan internal partai Golkar," kata Ari.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam, mengklaim bahwa mayoritas kader partainya di daerah menginginkan Jokowi menjadi ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto.

"Jadi, kalau Pak Jokowi mayoritas kader di daerah menginginkan Jokowi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Jadi, termasuk mengendalikan Partai Golkar secara langsung," kata Ridwan Hisjam saat dihubungi Tirto pada Senin (18/3/2024) malam.

Menurut Ridwan, arah pembangunan yang telah dicanangkan Jokowi sejak 2014 hanya bisa diawasi ketika memimpin Partai Golkar. Pasalnya, di antara partai-partai pengusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Golkar-lah yang meraih suara terbanyak di Pemilu 2024.

"Dua itu, kan, programnya lanjutkan, harus ada yang ngawal. Siapa yang ngawal, Pak Jokowi sendiri. Bukan orang lain. Karena Koalisi Indonesia Maju itu, kan, Golkar suara paling besar," kata Ridwan.