tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan alasan di balik mandeknya investasi minyak dan gas (migas) selama tiga dekade belakangan. Menurutnya, hal itu terjadi karena ada kesalahan dari kebijakan-kebijakan fiskal di sektor hulu migas yang dibuat oleh Kementerian Keuangan.
Luhut menyebut bahwa masalah ini teridentifikasi saat pihaknya membentuk gugus tugas khusus di Kemenko Marves untuk melihat capaian investasi hulu migas sampai saat ini.
"Anda tahu, kolega kami Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, ada yang salah dengan kalian. 30 tahun tanpa investasi, mungkin ada yang salah dengan kebijakannya. Jika tidak ada yang ingin memasuki rumah kita, pasti ada yang salah dengan kita," kata kata Luhut dalam acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Berdasarkan catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), realisasi investasi sektor migas pada semester I 2024 hanya sebesar US$5,6 miliar atau setara Rp90,7 triliun.
Realisasi tersebut hanya mencapai 31,6 persen dari target investasi yang ditetapkan pada 2024 sebesar US$17,7 miliar atau sekitar Rp286,8 triliun.
Luhut juga mengatakan bahwa minimnya capaian investasi sektor hulu migas ini telah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mendapat tindak lanjut.
Tidak hanya itu, dia pun telah meminta tim gugus tugas yang dia bentuk untuk terus mengidentifikasi dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut.
"Saya meminta mereka (gugus tugas) untuk mengidentifikasi mengapa dalam 30 tahun terakhir kita memiliki sangat sedikit, mungkin tidak ada, investasi baru di industri minyak dan gas. Jawabannya adalah satu, kita memiliki 11 hal yang harus kita perbaiki," tegas Luhut.
Dengan kondisi ini, dia meminta kepada Kementerian Keuangan untuk menilik kembali kebijakan fiskal terkait sektor investasi hulu migas yang telah dibuat selama ini. Luhut juga meminta kepada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor emergi, seperti PT Pertamina (Persero), untuk terus berekspansi ke luar negeri.
"Dan pemerintah juga menangani 11 masalah utama minyak dan gas di seluruh gugus tugas kementerian untuk meningkatkan ketahanan energi guna meredakan tekanan fiskal," beber Luhut tanpa menjelaskan lebih lanjut 11 masalah apa yang terjadi di sektor hulu migas.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
