tirto.id - Pada musim gugur 1965 Norman Reddaway diundang kepala Kementerian Luar Negeri Inggris Joe Garner ke kantornya. Reddaway masih muda, tapi kariernya di bidang propaganda terbilang moncer di antara rekan-rekan satu divisinya di Kementerian Luar Negeri Inggris. Garner kemudian menyerahkan Reddeway segepok uang bernilai 100.000 poundsterling sekaligus tugas “untuk melakukan apa pun yang bisa dilakukan untuk menyingkirkan Sukarno”.
Reddeway diterjunkan ke Singapura, lebih tepatnya di Phoenix Park, markas gabungan antara Kementerian Luar Negeri Inggris, Badan Dinas Intelijen Rahasia Inggris (SAS atau M16), dan Badan Intelijen Pusat AS (CIA). Ketiganya bersama-sama menjalankan operasi rahasia dengan misi utama propaganda anti-Sukarno sejak awal 1960-an. Pangkal persoalannya, papar Paul Lashmar dan James Oliver di buku Britain's Secret Propaganda War 1948-77, adalah sumber daya alam.
Lashmar menulis bahwa salah satu faktor mengapa Indonesia bisa memperoleh kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1949 adalah karena pemerintah AS menganggap Indonesia di awal kemerdekaan bukan sarang komunis. Pasukan Belanda juga dianggap lebih efektif diterjunkan ke Eropa bagian barat. Prediksi ini tentu menemui kekeliruannya dalam beberapa tahun setelahnya, terutama berkenaan dengan bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan gerakan kiri lain.
Indonesia punya nilai strategis bagi Inggris dan AS, baik secara ekonomi maupun geografis. Inggris kala itu punya kepentingan bisnis di Indonesia termasuk 40 persen saham atau sekurang-kurangnya 100 juta poundsterling di Royal Dutch Shell yang mengontrol tiga per empat produksi minyak sebelum perang. Pada tahun 1959 investasi Inggris di Indonesia sudah mencapai 300 juta poundsterling. Secara geografis, Selat Malaka dinilai penting untuk Inggris dan AS untuk kepentingan rute kapal perang.
Baca juga: Cerita Seputar Para Penculik G30S
Sukarno punya visi yang didukung banyak orang di Indonesia: penguasaan sebagian besar kekayaan alam di bawah tangan negara. Tak lama usai proklamasi kemerdekaan, Sukarno telah memulai proses tersebut misalnya dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda atau membuat peraturan terkait pengelolaan tanah dalam rangka reforma agraria. Pada awal 1950-an, Sukarno dan kebijakan nasionalis-radikalnya menjelma menjadi sosok yang mengancam investasi negara-negara Barat di bumi nusantara.
Pada 1952 keyakinan AS makin bulat: jika Indonesia jatuh ke pengaruh komunisme, negeri-negeri jirannya seperti Malaya juga akan ikut-ikutan merah. AS dan Inggris tak mau ini terjadi sebab keduanya akan “kehilangan pasokan utama sumber daya alam seperti karet, timah, minyak bumi, dan komoditas penting lainnya".
Bukti pertama keterlibatan Inggris dalam penggulingan Sukarno muncul dalam memorandum CIA bulan Juni 1962 yang berisi obrolan antara Perdana Menteri Inggris Harold Macmilan dan Presiden John F. Kennedy dalam sebuah pertemuan. Pertemuan yang dilakukan pada bulan April tahun yang sama melahirkan persekongkolan untuk “melenyapkan Presiden Sukarno, tergantung situasi dan kesempatan yang ada.”
CIA sempat bingung dengan istilah “melenyapkan”. Sementara agen senior M16 mengklarifikasi bahwa maknanya bukan pembunuhan, tapi lebih ke menghilangkan status kekuasaan.
Permusuhan Inggris terhadap Sukarno memuncak pada era Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sukarno menuduh pembentukan Federasi Malaysia sebagai plot neo-kolonialisme Inggris, dan kemudian memutuskan hubungan diplomatik kedua negara serta melancarkan serangan darat dengan semangat “Ganyang Malaysia!”.
Baca juga: Jejak-Jejak CIA di Indonesia
Penyingkiran Sukarno juga bukan 100 persen keinginan Barat. Ketua Komisi Selandia Baru untuk Federasi Malaysia, Hunter Wade, menyatakan bahwa Soeharto dan elite militer lain punya cita-cita serupa, namun belum menemukan momen yang tepat. Sukarno masih punya dukungan kuat dari rakyat Indonesia. Koresponden BBC Roland Challis berkata bahwa situasi jelang pertengahan 1960-an membuat banyak pihak baik di dalam maupun luar Indonesia berharap munculnya chaos untuk kemudian dimanipulasi demi kepentingan mereka.
Menurut seorang sumber dari Kementerian Luar Negeri Inggris, keputusan untuk menyingkirkan Sukarno diinisiasi oleh pemerintahan MacMillan dan direalisasikan sejak pemerintahan Partai Buruh pada 1964. Dalam menjalankan misi dari Phoenix Park, yang disebut-sebut sebagai pusat pemerintahan Inggris di Asia Tenggara, IRD yang bekerja sama dengan CIA menjalin hubungan erat dengan beberapa elite militer Indonesia. Salah satunya dengan Ali Murtopo, tokoh intelijen penting kesayangan Soeharto di era Orde Baru, melalui kantor Kedutaan Besar Inggris di Indonesia.
IRD dibentuk oleh pemerintah Partai Buruh Inggris pada 1948 untuk melancarkan perang propaganda antikomunis melawan Soviet, tapi kemudian juga terlibat dalam pelbagai operasi memberangus gerakan-gerakan antikolonial di wilayah-wilayah yang dikuasai Kerajaan Inggris. Pada 1960-an IRD memiliki sekitar 400-an staf di London dan petugas informasi di seluruh dunia untuk memengaruhi liputan media lokal maupun internasional agar sesuai kepentingan Inggris.
Baca juga: Di Mana Mereka di Malam Jahanam Itu?
Dua Fase Penyingkiran Sukarno
Fase pertama penyingkiran Sukarno adalah mengisolasinya dari kekuatan besar PKI. Selama PKI berjaya, yang saat itu diklaim memiliki tiga juta anggota dan otomatis menjadi partai komunis non-penguasa terbesar di dunia, Sukarno masih punya basis pertahanan yang solid.
Kesempatan itu kemudian datang pada akhir September 1965 ketika usaha kudeta yang dikenal sejarah sebagai G30S. Ada beberapa versi terkait siapa dalangnya, tetapi situasi ini dimanfaatkan Soeharto untuk mengkambinghitamkan PKI sepenuhnya dan diikuti represi penuh para tertuduh.
Inggris pun menunggangi G30S untuk kepentingan pokoknya—yang kebetulan selaras dengan visi Soeharto. Pada tanggal 5 Oktober Alec Adams, penasihat politik untuk Panglima Tertinggi Kerajaan Inggris untuk urusan politik Asia Timur hingga Tenggara, menasihati Kementerian Luar Negeri Inggris agar tak ragu untuk melakukan apapun agar PKI dibuat sebersalah mungkin dalam tragedi G30S, baik di mata kaum militer maupun rakyat sipil Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Inggris setuju dan melakukan misi ini dengan dua tema propaganda besar. Satu, bahwa PKI itu kejam. Dua, bahwa ada intervensi Cina dalam pergerakan PKI di Indonesia. Untuk propaganda pertama, IRD dan M16 melalui media lokal dan internasionalnya rajin menyebarkan kisah horor tentang manuver kelompok komunis militan dalam mengganggu kestabilan wilayah Malaya pada 1950-an. Tak lupa juga narasi tentang dampak dari aksi radikal komunis yakni menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar dari kalangan orang-orang lokal.
Untuk propaganda kedua, tujuan utama IRD dan M16 adalah agar orang-orang keturunan Cina di Indonesia diasosiasikan dengan PKI. Dampaknya, mereka turut jadi sasaran utama perburuan selama periode 1965-1967 di sejumlah wilayah Indonesia yang mengorbankan nyawa antara 500.000 hingga dua juta orang.
Challis mengatakan hasil dari propaganda tersebut amat berhasil sehingga perburuan simpatisan komunis selama periode kelam itu tak ada bedanya dengan konflik antar-etnis.
“Hal mengerikan telah dilakukan (Inggris) untuk menghasut orang Indonesia bangkit dan membantai orang-orang Cina,” katanya.
Baca juga: S. Parman, Korban G30S yang Justru Adik Petinggi PKI
Usai sukses diisolasi, fase kedua dalam misi penyingkiran Sukarno adalah penajaman citra bahwa sang pemimpin besar punya hubungan mesra dengan PKI, sehingga otomatis muncul kaitan bahwa Sukarno juga terlibat dalam kudeta berdarah G30S.
IRD dan M16 sudah punya modal penghancuran nama Sukarno di dunia internasional sejak sebelum kudeta terjadi. Mereka tinggal mengencangkan lagi mesin propagandanya. Ditambah, penggerusan kelompok komunis baik secara struktural maupun kultural juga turut membuat posisi Sukarno kian rawan.
Cita-cita Inggris akhirnya terwujud setahun setelah huru-hara kudeta, tepatnya pada 10 Maret 1966 ketika Sukarno menandatangani penyerahan kekuasaan ke Soeharto. Sebagian sejarawan, termasuk Lashmar dan Oliver, menyebut peristiwa yang dinamakan SUPERSEMAR itu sesungguhnya menempatkan Sukarno sebagai pihak yang dipaksa tanda tangan.
Challis amat percaya Inggris memainkan peran besar dalam tergulingnya kekuasaan Sukarno, terutama dalam mempersuasi elite militer bahwa momen penantian mereka hadir bersamaan dengan tragedi G30S. Situasi kala itu, lanjutnya, dianalisis dan diatur dengan baik sehingga kesannya tidak ada manipulasi apalagi intervensi.
“Peristiwa itu adalah manipulasi ide, dan murni politik. Menurut pendapat pribadiku, tragedi itu dilakukan dengan amat cantik,” pungkasnya.
Rangkaian kisah selanjutnya sudah lumayan akrab dalam ingatan orang-orang: Orde Baru dirintis, Soeharto membuka keran investasi asing selebar-lebarnya, dan masa depan bisnis Inggris di Indonesia pun berhasil diamankan. Sukarno masih diperbolehkan menjabat sebagai presiden seumur hidup hingga 1967. Tiga tahun berselang, ia mengembuskan napas terakhir—dalam status sebagai tahanan rumah.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Windu Jusuf
