tirto.id - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, menyarankan agar pemerintah mendesentralisasikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada usaha mikro, kecil dan menengah di daerah. Tidak hanya itu, meski anggaran yang dialokasikan untuk program andalan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pelibatan pemerintah daerah juga dapat mengurangi potensi diintervensinya pelaksanaan program MBG oleh 'bandit-bandit' atau pihak yang hanya mengambil untung.
Menurut Didik, anggaran jumbo dan banyaknya peluang dari pengadaan pasokan bahan baku makanan sampai distribusi MBG inilah yang banyak diincar para bandit.
"Program ini sudah diincar oleh bandit-bandit. Nanti pasokan dagingnya dari suatu perusahaan, yang itu terkait dengan pimpinan DPR, atau ketua partai. Wah ini berat sekali. Menurut saya, makan siang gratis ini harus ada elemen ekonomi politiknya, antara diserahkan kepada daerah atau UMKM dengan didesentralisasikan," ujarnya, dalam Diskusi Publik Indef: Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis, secara daring di akun YouTube Indef, dikutip Jumat (18/10/2024).
Prabowo memang sebelumnya telah sering mengungkapkan bahwa program ini akan melibatkan pengusaha lokal dan UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Namun, sebagai keseriusan Presiden Terpilih tersebut, dia harus kembali mengeluarkan statemennya dan menetapkan aturan khusus. Sehingga, pelibatan UMKM dalam program MBG bukan hanya janji manis belaka.
"Sehingga ini tidak outsourcing yang sifatnya nasional dikuasai oleh beberapa orang, ini sudah berat kalau seperti itu, dan memang tradisi kita sudah seperti itu. Ini peluang kong kalikong. Peluangnya presiden terpilih, nanti elemen-elemen yang dekat dengan Presiden, menggosok-gosok kemudian nanti jadi terpusat. Nanti mengimpor daging, mengimpor sapi, setengah juta untuk pasokan, ini berat," sambung Didik.
Di sisi lain, program MBG juga disinyalir bakal mengerek realisasi impor, khususnya untuk bahan pangan karena selama ini Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri. Meski begitu, dia juga berharap agar pengadaan pasokan bahan pangan tak diserahkan kepada pengusaha asing.
"Ini kan program APBN, jadi pemerintah menarik pajak dari masyarakat. Expenditure (pengeluaran) dari pemerintah ini semaksimal mungkin tidak boleh diserahkan kepada pengusaha luar dengan cara impor," jelas dia.
Karena itu, sebelum memutuskan untuk impor, sejak saat ini pemerintah dapat mencari alternatif bahan pangan lokal sebagai substitusi dengan harga yang lebih terjangkau. Upaya ini pun sekaligus bisa menekan angka impor nasional.
Belum lagi, selama ini impor yang cenderung dilakukan dengan transaksi besar dan berpotensi mendapatkan keuntungan besar, seringkali dilakukan dengan cara culas.
"Jadi orang yang mengambil kebijakan, sering dia melakukan sesuatu kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan dan kemanfaatan nasional, karena ada peluang itu. Pengalaman saya di parlemen, itu setiap ada kebijakan, bandit-banditnya pasti di sana," pungkas Didik.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
