tirto.id - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services and Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai, pemindahan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur berpotensi kekurangan pasokan listrik.
Sebabnya, saat ini pasokan listrik di Kalimantan hanya mampu menahan 2.000 MW, tetapi kehadiran Ibu Kota baru akan menghasilkan beban sampai 2.800 MW, sehingga berpotensi kelebihan beban 800 MW.
"Kalimantan itu total pasokan 2.000 MW dan beban puncak 1.200MW-1.300 MW. Ibu kota baru estimasinya butuh tambahan litrik 1.500 MW. Jadi kira-kira bebannya 2.800 MW, sementara pasokannya baru 2.000 MW," ucap Fabby kepada wartawan di D’Consulate, Jumat (30/8/2019).
Fabby menjelaskan, beban puncak saat ini di Kalimantan mencapai 1.200MW-1.300 MW. Sementara Ibu Kota baru akan menghasilkan beban puncak 1.500 MW.
Melihat situasi ini, Fabby mengatakan perlu ada tambahan 2.000 MW lagi. Jumlah ini setara dengan total kapasitas yang dimiliki Pulau Kalimantan saat ini.
"Kalau kita mau menambahkan Ibu Kota baru berarti harus dibangun pembangkit listrik 2.000 MW lagi. Nah, 2.000 MW gak terlalu sulit dibangun, pertanyaannya mau dibangun dari apa," ucap Fabby.
Menurut dia, sesuai konsep pemerintah untuk membangun kota hijau, berbasis hutan, dan energi yang berkelanjutan maka sumbernya harus dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Menurut Fabby, Kalimantan memiliki cukup banyak potensi pembangkit EBT, sehingga ia menyarankan pemerintah tak lagi beralasan menggunakan PLTU sekalipun wilayah itu kaya akan batu bara.
Salah satu opsinya, pembangkit dengan bahan bakar biomassa. Sumbernya cukup beragam karena dapat disuplai dari limbah industri sawit termasuk B30 dan B100 yang saat ini dikembangkan pemerintah.
Lalu opsi lainnya dapat mengarah pada penggunan pembangkit listrik tenaga matahari (PLTS) dan air atau hidro (PLTA). Terkhusus PLTS, menurut Fabby, ini adalah momentum jika pemerintah mau serius karena setiap bangunan dapat mulai dipasangi panel surya agar mulai menerapkan EBT.
"Ini justru kesempatan. Jangan sampai Kutai yang tinggi produksi batu bara lalu kemudian menggunakan itu. Kita justru harus menstransformasi Kalimantan Timur berbasis pada energi terbarukan," ucap Fabby.
Respons PLN
VP Public Relation PLN, Dwi Suryo Abdullah mengatakan, ragu dengan penggunaan pembangkit EBT di Kalimantan.
Menurut dia, penggunaan EBT akan kerap terkendala karena produksi listrik tidak bisa berjalan cukup stabil.
Misalnya PLTS hanya hidup saat matahari cukup dan membutuhkan baterai sehingga memerlukan bantuan pembangkit lain seperti diesel untuk memikul saat-saat listrik tidak dihasilkan.
Dwi juga mengatakan pembangkit berbasis EBT baru mungkin jika ada gabungan dari lebih dari satu jenis. Misalnya PLTS, PLTA, Pembangkit Listrik Tenaga Angin atau bayu (PLTB) masih bisa tetapi tetap akan kesulitan.
Dengan demikian, kata Dwi, pembangkit di Kalimantan tetap akan mengandalkan energi seperti fosil.
Meskipun konsep Ibu Kota bertema ramah lingkungan, kehadiran pembangkit non-EBT bisa dibangun jauh dari ibu kota atau berada di provinsi di luar Kaltim.
PLN, kata dia, juga sedang melakukan pembangunan penambahan pembangkit sesuai dengan rencana umum Penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027.
Ia memastikan kalau kebutuhan listrik ibu kota baru akan terpenuhi dan PLN siap menyesuaikannnya.
"Yang green city itu di kota itu green. Pembangkitnya kan, bisa tidak di kota itu. Pembangkitnya bisa di Kalsel gitu kan di-supply gitu. Di negeri mana yang ada pasokan listrik bisa 100 persen renewable," ucap Dwi.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
