Masuk tirto.id
tirto.id - Hari ini (17 Oktober 2026) Presiden Prabowo tepat berusia 75 Tahun, yang bersamaan waktunya dengan dua tahun pemerintahan beliau. Salah satu bentuk merayakan hari lahir Bapak Presiden, bisa dengan cara menyampaikan capaian signifikan program strategis nasional, dalam hal ini hilirisasi beserta dua agenda lanjutannya, yakni kemandirian energi dan industrialisasi. Bagi Presiden Prabowo, gagasan hilirisasi dan kemandirian energi, telah disuarakan sejak awal pemerintahannya.
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program hilirisasi menunjukkan peningkatan signifikan dan semakin memperbesar kontribusinya terhadap investasi nasional. Realisasi investasi Indonesia sepanjang semester pertama 2026 tercatat mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut juga menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Sebagaimana disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, pada Groundbreaking dan Komersialisasi 11 Ekosistem Hilirisasi Nikel serta Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik Kawasan Industri Weda Bay (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, awal bulan ini.
Dampak hilirisasi dapat terlihat langsung di Maluku Utara. Daerah yang sebelumnya identik sebagai wilayah penghasil tambang kini berkembang menjadi salah satu pusat industri pengolahan nasional. Produk hasil hilirisasi dari Maluku Utara juga semakin beragam. Ekspor tidak lagi bertumpu pada bijih mineral mentah, tetapi telah bergerak ke produk olahan seperti feronikel, nickel matte, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), nickel sulfate hingga cobalt.
Maluku Utara melanjutkan cerita sukses sebelumnya, yakni di Morowali (Sulawesi Tengah), sebagai gambaran bagaimana hilirisasi mineral, terhubung langsung dengan industri. Sementara pada saat bersamaan, hilirisasi mineral juga membutuhkan energi dalam skala besar dan tingkat keandalan tinggi.
Saat meluncurkan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pertengahan Juli lalu, Presiden Prabowo menegaskan, implementasi program B50 bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti nyata kedaulatan bangsa dalam sektor energi. Presiden Prabowo menambahkan, program biodiesel B50 merupakan bukti, bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya untuk kepentingan rakyatnya.
Hilirisasi adalah mandat konstitusi. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, telah diatur, bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam itulah yang kemudian diproses melalui program hilirisasi. Dalam konstitusi jelas diatur, bagaimana negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya mineral, tanpa ada intervensi dari negara lain maupun organisasi internasional. Sebagaimana diatur dalam resolusi PBB 1803 (XVII) yang menegaskan soal permanent sovereignty over natural resources (PSNR).
Terinspirasi Pak Cum dan Pak Margono
Ibarat bunyi pepatah lama, bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitulah kira-kira yang terjadi pada Presiden Prabowo. Program besar Prabowo tentang hilirisasi (sumber daya mineral), industri, dan investasi, bisa dilacak jejaknya berdasarkan gagasan yang dulu pernah dimunculkan oleh ayah beliau (Sumitro Djojohadikusumo) dan kakeknya (Margono Djojohadikusumo).
Soemitro Djojohadikusumo (Pak Cum) adalah tokoh kunci perencanaan ekonomi negara di awal usia republik. Secara intelektual, Soemitro adalah konseptor ekonomi pembangunan (development economics) mazhab Keynesian. Soemitro sempat terpengaruh ayahnya (RM Margono Djojohadikusumo), yang dikenal sebagai pelopor gerakan koperasi.
Saat masuk dalam kabinet, baik sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan, pada awal dekade 1950-an, Pak Cum sangat dipengaruhi teori-teori pembangunan dan modernisasi William Arthur Lewis dan WW Rostow, yang mendukung program industrialisasi sebagai stimulus bagi transformasi masyarakat.
Saat menjadi Menteri, Pak Cum meluncurkan Rencana Urgensi Perekonomian (Sumitro Plan) dan Program Benteng pada April 1951, yang berfokus pada industri sebagai landasan untuk memperkuat sektor kewirausahaan pribumi dan mendorong pertumbuhan modal domestik. Selain dibentuk panitia industrialisasi yang menetapkan tiga tujuan utama pembangunan industri, yaitu struktur ekonomi yang berimbang, penyerapan populasi yang terus bertumbuh dalam sektor produktif, dan peningkatan pendapatan nasional.
Inspirasi berikutnya datang dari Margono Djojohadikusumo, yang dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946. Itu sebabnya pada suatu masa, BNI ini pernah memiliki sebutan BNI 46. BNI ini didirikan berdasarkan gagasan Margono pribadi, bagaimana caranya agar dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia, sebuah negeri yang baru lepas dari era kolonial. Untuk pembangunan ekonomi tersebut, Margono berpendapat, diperlukan infrastruktur yakni sebuah institusi perbankan nasional yang mendukung kepentingan domestik.
Gagasan Pak Cum soal industrialisasi, dan gagasan Pak Margono terkait investasi, masih terlihat jejaknya dalam kebijakan pembangunan ekonomi pemerintahan Prabowo sekarang, yang pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana angan-angan Pak Cum dulu. Dan jejak itu bisa dilihat langsung di lapangan.
Transformasi struktur ekonomi, sebagaimana pernah digagas Pak Cum, dapat terlihat antara lain di Morowali (Sulawesi Tengah), termasuk Halmahera Tengah (Maluku Utara), yang sudah disebut di awal tulisan. Kedua kawasan bisa dijadikan model untuk kawasan lain yang tengah bersiap membangun industri berbasis hilirisasi.
Perubahan struktur ekonomi tersebut menunjukkan bagaimana keberadaan industri pengolahan dapat memperluas aktivitas ekonomi di wilayah yang sebelumnya lebih bertumpu pada sektor primer (pertanian). Besarnya manfaat hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga oleh kemampuan membangun keterkaitan dengan perekonomian lokal, pengembangan tenaga kerja, serta tata kelola industri yang berkelanjutan.
Bagi daerah penghasil sumber daya mineral, tantangan berikutnya adalah memastikan ekspansi industri tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang semakin luas. Peningkatan nilai tambah dianggap perlu berjalan bersama pengembangan kapasitas tenaga kerja lokal, keterlibatan usaha daerah, pengelolaan dampak lingkungan, serta penciptaan kegiatan ekonomi yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
Keberlanjutan transformasi tersebut akan ditentukan tidak hanya oleh besarnya investasi dan produksi, tetapi juga oleh sejauh mana industrialisasi mampu menghasilkan nilai tambah yang terhubung dengan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Mempercepat Transisi Energi
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, menjalankan program transisi energi tidaklah mudah. Dalam kajian BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kementerian Keuangan RI, kemampuan negara dalam pendanaan mitigasi perubahan iklim masih sangat terbatas. Oleh karenanya pemerintah mengundang investasi global. Tekad Indonesia untuk mempercepat transisi energi berbasis PLTS 100 GWp (Gigawatt peak) dipandang sebagai sesuatu yang dinamis, sehingga berhasil menarik banyak pihak untuk berinvestasi.
Kita sedang berkejaran dengan waktu. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, kiranya adalah momentum terbaik mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan hijau. Mempercepat transisi energi adalah salah satu solusi penting mengatasi situasi kompleks hari ini. Penyiapan infrastruktur dan membangun kesadaran masyarakat, bisa dibangun secara paralel.
Dari segi geografis dan iklim, Indonesia berada pada posisi yang sangat baik, untuk meraih banyak manfaat dari energi bersih, dan sangat siap menjadi mercusuar energi terbarukan. Indonesia memiliki salah satu potensi energi terbarukan tertinggi di planet ini, sehingga mampu menghasilkan energi berlipat ganda dari peak saat ini.
Untuk mencapainya perlu melibatkan sektor swasta, agar bersedia investasi dalam skala besar. Kemudian ada kepastian terkait regulasinya. Menetapkan target lebih ambisius pemanfaatan EBT (energi baru dan terbarukan), dalam jangka panjang akan memberikan ruang bagi investor, dan pelaku usaha yakin bahwa sektor EBT akan terus tumbuh.
Transisi energi bersih dan hijau akan semakin kompetitif, berkat kemajuan sains dan teknologi. Biaya pembangunan infrastruktur EBT cenderung turun dari waktu ke waktu. Proses produksi netral karbon (NZE) pada gilirannya juga semakin kompetitif, melalui biaya energi yang lebih rendah bagi sektor swasta. Berikutnya akan menciptakan peluang pekerjaan berkualitas lebih tinggi, meningkatkan ketahanan energi, dan pada akhirnya ada insentif bagi konsumen.
Sektor swasta perlu didorong agar lebih siap dalam paradigma hijau, yang secara sistemik dan terukur menurunkan emisi karbon dalam produksi, dan praktik bisnis lainnya. Paradigma hijau telah menjadi tren komunitas bisnis global, bahwa bisnis rendah emisi justru meningkatkan profit, terlihat dari sejumlah lembaga pendanaan dan perusaan investasi global, yang tak lagi berminat berinvestasi terkait batubara (baik PLTU maupun produksi), tetapi beralih ke energi terbarukan sepenuhnya.
Di era Presiden Prabowo sekarang, secara jelas program hilirisasi dan transisi energi berjalan paralel, ibarat dua wajah dari koin yang sama. Bagi industri, harga dan kepastian pasokan energi merupakan bagian dari struktur biaya produksi sekaligus faktor yang menentukan keputusan investasi. Pada titik inilah pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi memperoleh relevansinya.
Sebagaimana disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani, Indonesia memiliki posisi strategis dalam perkembangan transisi energi global. Posisi tersebut didukung kekayaan sumber daya mineral kritis, seperti nikel, bauksit, tembaga, dan berbagai mineral penting lainnya yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi energi bersih.
Pemerintah perlu mendorong pengembangan investasi berbasis transisi energi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Setidaknya terdapat tiga sektor yang dinilai memiliki prospek besar, yakni elektrifikasi, hilirisasi yang lebih bersih, dan pengembangan bahan bakar hayati atau biofuel.
Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki peta jalan, agar program hilirisasi secara optimal juga memanfaatkan sumber energi yang lebih bersih. Dalam perkembangan tren global, kinerja industri hilirisasi akan sangat ditentukan oleh sumber energi yang digunakan untuk menjalankan smelter dan fasilitas pengolahan. Energi surya, hidro, panas bumi, serta teknologi penyimpanan energi (energy storage) dinilai memiliki peluang investasi yang besar untuk mendukung kebutuhan industri tersebut.
Pengembangan kapasitas energi terbarukan dalam skala besar, akan menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan proses hilirisasi berjalan dengan emisi yang lebih rendah. Pada akhirnya, ketahanan energi dalam peta baru transisi Indonesia adalah tentang kemampuan mengelola perubahan. Dunia energi sedang bergerak cepat. Teknologi berubah, harga berubah, standar perdagangan berubah, geopolitik berubah, dan tuntutan pasar terhadap produk rendah karbon semakin kuat.
Jalan Indonesia adalah jalan yang menyeimbangkan keamanan pasokan, keterjangkauan, penurunan emisi, dan industrialisasi. Pemerintah perlu memastikan setiap target transisi diwujudkan dalam proyek yang kompetitif, jaringan dalam kondisi operasional, industri domestik tumbuh, serta kolaborasi bisa terbangun efektif. Kiranya transisi energi tidak akan menjadi beban pembangunan, transisi energi justru akan menjadi jendela menuju ketahanan energi, daya saing industri, dan kemakmuran nasional.
Selamat panjang umur Bapak Presiden, kami selalu siap melaksanakan arahanmu.
Penulis: Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM.
