Masuk tirto.id
tirto.id - Satreskrim Polresta jajaran Polda Bali menangkap 21 orang yang diduga terlibat dalam 18 perkara penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sejak pertengahan Oktober 2026. Polisi turut menyita 753 liter BBM bersubsidi dari pengungkapan kasus tersebut. Para pelaku disebut dikenai sanksi sosial dan wajib lapor.
"Ditengah kondisi masyarakat yang harus mengantri BBM, kami tidak ingin ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari kesulitan orang banyak. Penanganan kami lakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran, peran pelaku, jumlah BBM serta keuntungan yang diperoleh," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Bali, Kombes Wisnu Prabowo, Sabtu (17/10/2026).
Dari kasus ini, Polda Bali dan jajarannya berhasil mengamankan pelaku diantaranya lima orang diamankan Polresta Denpasar, empat orang diamankan Polres Klungkung; dua orang dari masing-masing Polres Jembrana, Karangasem dan Badung; seorang masing-masing dari Polres Buleleng, Gianyar dan Bangli.
Para pelaku yang diamankan diberikan sanksi pembinaan, berdasarkan Pasal 613 ayat 3 KUHP mengenai pelanggaran tata niaga BBM yang mendahulukan pembinaan dan sanksi administratif. Selanjutnya penyidik, fokus mengejar penimbun BBM dengan skala besar yang lebih merugikan masyarakat.
Para pelaku yang diberikan pembinaan dan sanksi administratif, dikatakan Wisnu, bukan berarti pelanggarannya dibiarkan. Jika pelaku mengulangi perbuatannya, maka proses hukum dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Bagi yang baru pertama kali melakukan pelanggaran dalam skala kecil, penanganan dapat berupa pengamanan barang bukti, pendataan identitas, pernyataan tidak mengulangi perbuatannya," terangnya.
Tak hanya dari petugas kepolisian, pembinaan dilakukan bersama Pertamina, BPH Migas dan pemerintah daerah terkait serta dilakukan langkah administratif sesuai ketentuannya.
Sementara itu, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Bali, AKBP Chandra C Kirana, menjelaskan pelanggaran yang dilakukan berulang kali atau melibatkan BBM dalam jumlah lebih besar akan diproses berdasarkan peran pelaku, jumlah BBM, hingga keuntungan yang diperoleh.
Penimbun dalam skala besar, keterlibatan para pemodal atau jaringannya, dugaan keterlibatan oknum dalam jalur distribusi dan penyalahgunaan bercode atau surat rekomendasi menjadi perhatian serius aparat penegak hukum serta dapat diproses hingga ke meja hijau (pengadilan).
"Sebagai bentuk tanggung jawab moral, para pelaku kelompok pertama bersedia mengikuti kegiatan sosial didampingi petugas," sambung AKBP Chandra C Kirana, Sabtu (17/10/2026).
Disamping itu, selain petugas kepolisian Polda Bali dan jajaran bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pertamina maupun masyarakat diminta untuk turut serta dalam memberikan pengawasan, pengawalan distribusi BBM hingga kembali normal.
Penulis: Ahmad Firizqi Irwan
Editor: Anggun P Situmorang
