tirto.id - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menampik soal pemerintah yang hanya menghilirisasi nikel saja. Hal ini merespons salah satu tim pemenangan capres-cawapres yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang hanya terobsesi soal nikel.
"Enggak dong. Saya dengar, saya baca itu ada dari salah satu tim kampanye paslon ya, yang mengatakan bahwa karena baterai ya, menurut saya jangan diartikan hilirisasi nikel itu hanya satu produk, baterai," ucap Bahlil di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Menurut Bahlil hilirisasi itu ada banyak, mulai dari bahan stainless steel yang menjadi bahan baku sendok, hingga baja. Dia menyebut, para pengkritik jangan sampai hanya terpaku pada nikel saja.
"Hilirisasi itu kan ada stainless steel, kemudian bisa membuat sendok, membuat baja. Jadi pikirannya itu jangan sempit gitu loh. Jadi saya kadang-kadang bingung ketika orang berpandangan bahwa hilirisasi itu hanya bagian satu produk, seperti ekosistem baterai mobil, itu kan cuma satu bagian aja," ujar Bahlil.
Lebih lanjut, soal kritik mengenai hilirisasi, Bahlil mempersilakan pihak lain untuk mengkritik kebijakan tersebut. Pasalnya hilirisasi ini dibuat juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
"Ya nggak papa dikritik-kritik aja. Risiko dari sebuah negara demokrasi kan harus kita menghargai pikiran orang. Tapi kami pemerintah berkeyakinan bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan nilai tambah dan mendorong kedaulatan negara kita, hilirisasi adalah salah satu instrumen. Dan karena itu, saya berpendapat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, tetap kita hilirisasi adalah jalan yang harus diambil," ungkap Bahlil.
Sebelumnya, Wakil Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Thomas Lembong, mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi yang dinilai sangat terobsesi dengan bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik yaitu nikel. Obsesi tersebut menurut Thomas membuat kebijakan pemerintah semakin sempit.
"Kami melihat fokus yang berlebihan kepada sektor nikel khususnya dan sektor baterai itu membuat kebijakan pemerintah yang terlalu sempit. Pemerintah ngomong baterai terus,” kata Thomas di Gedung Pakarti Center, Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Thomas mengatakan, pemerintah saat ini jangan terlalu fokus pada kebijakan nikel saja. Seharusnya, kata dia, kebijakan yang lebih luas ke sektor lain. Apalagi industri nikel, baterai dan mobil termasuk industri padat modal, bukan padat karya.
"Yang bekerja robot. Mekanisme otomatisasi, sehingga sedikit sekali manusia yang bekerja di situ," kata Thomas.
Menurut Thomas, 90 persen sumber daya manusia (SDM) mulai tergantikan dengan robot dan pada akhirnya berdampak pada lapangan pekerjaan yang minim.
"Anda akan melihat sedikit sekali manusia. Dan 90 persen pekerjanya hanya robot. Akhirnya dampak kepada lapangan kerja minim, mungkin ke angka ekonomi lumayan tapi ini tidak berujung pada perbaikan lapangan pekerjaan," ucap Thomas.
Thomas menyebut kebijakan hilirisasi industri yang dijalankan pemerintah saat ini tidak berorientasi pada pasar.
"Pemerintah kemarin melihat harga nikel bagus banget karena permintaan nikel tinggi sekali untuk pembuatan baterai kendaraan listrik dan harganya tinggi,” kata Thomas.
Menurut Thomas, industri bakal mencari bahan baku lain ketika bahan baku nikel mahal dan pasokannya tidak stabil. Ia memberi contoh produksi Tesla, yang beralih menggunakan baterai lithium ferro phosphate (LFP).
"Prinsip dasar ekonomi, kalau harga tinggi menyebabkan substitusi,” katanya.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
