tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjalankan sejumlah program intervensi untuk menangani kemiskinan ektrem di Ibu Kota. Hal itu demi mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem di Jakarta pada 2024.
Heru menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu. Intervensi pertama adalah terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.
“Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat, sehingga dapat ditemukan akar permasalahannya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran,” kata Heru di Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat miskin ekstrem di Jakarta per Maret 2022 sebesar 0,89 persen. Merujuk pada data Bank Dunia tahun 2020, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk dengan pengeluaran kurang atau sama dengan USD 1,9 Purchasing Power Parity (PPP) atau sebesar Rp11.633/orang per hari atau Rp348.990/orang per bulan.
Pendekatan yang dilakukan BPS adalah berbasis pengambilan sampel terhadap penduduk yang tinggal di Jakarta. Pemprov DKI akan melakukan verifikasi faktual di lapangan berbasis nama dan alamat (by name, by address) dengan menggerakkan seluruh komponen lintas sektor perangkat daerah.
Kemudian, intervensi kedua yang dilakukan Pemprov DKI adalah melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu. Hal itu meliputi program bantuan/layanan sosial antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), BPMS (Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah) untuk sekolah swasta, dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan nutrisi anak usia 0-6 tahun.
Selanjutnya, program bantuan/layanan sosial lainnya seperti Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARK) untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Jaminan Sosial Kesehatan, Subsidi Pangan, Subsidi Air Bersih, Subsidi Tangki Septik, Subsidi Rusunawa, dan Subsidi Transportasi.
"Intervensi ketiga adalah melalui program produktivitas dan pendapatan seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu untuk pemula," ucapnya.
Intervensi keempat yaitu melalui program penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah, meliputi Penataan Kualitas Permukiman, program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, serta Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia dan Balita.
Menurut Heru, mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem tidaklah mudah. Ia mengatakan terdapat berbagai kesulitan di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan penutupan pendudukan dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta.
"Namun, Pemprov DKI Jakarta akan terus memastikan penerima Program Intervensi Kemiskinan Terpadu tetap tepat sasaran," kata dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
