tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan Ibu Kota dalam keadaan yang aman dan tertib saat perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.
Hal tersebut ia katakan saat Apel pengamanan kegiatan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama TNI-Polri, Kemenko PMK RI, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) RI, Badan SAR Nasional (Basarnas), Jasa Marga, Pemprov DKI Jakarta, serta unsur lainnya, di Lapangan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/12).
Tujuan digelarnya apel tersebut bentuk pengecekan akhir persiapan seluruh personel dan sarana prasarana dari seluruh stake holder terkait saat perayaan Nataru 2023.
"Kami mengharapkan adanya rasa aman dan tenteram yang tercipta. Dan tentunya mudah-mudahan Jakarta tertib saat berlangsungnya perayaan Natal dan Tahun Baru. Mari sama-sama kita jaga kota ini sehingga kedua kegiatan tersebut berjalan dengan kondusif," kata Heru.
Heru berharap seluruh jajaran TNI-Polri yang selalu ada untuk menciptakan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat Jakarta. Ia menilai kerja sama antartiga pilar bersama TNI-Polri akan menjadikan Pemprov DKI Jakarta kuat dan tidak berjuang sendirian dalam menjaga suasana kondusif saat berlangsungnya Natal dan Tahun Baru.
"Tentunya seluruh personel gabungan yang akan diturunkan akan bertugas dengan sangat profesional. Jaga kesehatan, jaga integritas, semoga ikhtiar kita dalam menciptakan suasana kondusif nanti bisa berjalan dengan baik," ucapnya.
Pada waktu yang sama, Kapolri Jendral (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sesuai arahan dari Presiden Jokowi, bahwa persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah saat Nataru harus disiapkan agar masyarakat merasa nyaman dan aman.
Potensi gangguan tersebut seperti lonjakan COVID-19 yang masih melanda Indonesia, sehingga diperlukan protokol kesehatan. Kemudian aturan rekayasa lalu lintas pada Idulfitri 2022, bisa dijadikan sebagai acuan penerapan contraflow dan one way pada jalur tol dan arteri yang dilakukan secara fleksibel.
"Ini juga menyesuaikan dengan situasi lapangan dan mengacu data volume kendaraan dari traffic counting PT Jasa Marga. Selain itu, lakukan sosialisasi secara masif sebelum rekayasa lalu lintas, sehingga masyarakat terinformasi dengan baik," kata Listyo.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
