Menuju konten utama

Hasto Tetap Sekjen, Mega: AD/ART Tak Sebut Sekjen Dijabat Sekali

Hasto Kristiyanto tetap dipertahankan sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, Megawati menjelaskan tak ada aturan dalam AD/ART partai, posisi sekjen hanya bisa sekali dijabat oleh satu orang.

Hasto Tetap Sekjen, Mega: AD/ART Tak Sebut Sekjen Dijabat Sekali
Mega memastikan jabatan sekjen bisa dijabat lebih dari sekali saat mempertahankan Hasto Kristiyanto jadi Sekjen PDIP di kepengurusan saat ini di Hotel Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019). tirto.id/Bayu Beptianto

tirto.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memilih nama-nama untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024. Dari 27 nama telah dipilih Megawati, salah satunya adalah Hasto Kristiyanto yang dipertahankan sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.

"Saya pikir Hasto bosan juga sama saya," ujar Mega di Hotel Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

Mega mengakui dirinya sempat menerima masukan bila posisi Sekjen hanya bisa sekali menjabat. Megawati pun langsung melihat ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai bahwa tak ada aturan posisi sekjen hanya bisa sekali dijabat oleh satu orang.

"Katanya sekjen hanya bisa sekali. Lihat dulu dong di anggaran dasar. Emangnya begitu bunyinya. Ada juga yang bilang harusnya begini. Saya kan nampung saja. Orang boleh mengusulkan," jelas Mega.

Sementara itu, politikus PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan tak ada masalah dengan Hasto yang kembali menjabat sebagai Sekjen karena memang tak disebutkan dalam AD/ART partai.

Selain itu, Tjahjo melihat dipilihnya kembali Hasto karena dianggap berhasil oleh Mega yang telah meraih kemenangan pada Pemilu 2019 dan juga menyolidkan partai untuk memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Saya kira dia mampu membawa partai ini secara gotong royong bersama-sama dengan pengurus DPP," jelas Tjahjo.

Tjahjo menilai Megawati juga menilik rekam jejak kinerja dan prestasi setiap orang yang dipilihnya sebagai pembantu mengurus partai. Apalagi, dinamika politik Indonesia akan terus bergerak cepat dalam menghadapi kontestasi Pilkada Serentak serta Pemilu 2024 mendatang.

"Saya kira ibu sama dengan struktur presiden harus punya pembantu, makanya orang-orang yang dipercaya oleh ibu dan ibu udah tahu orangnya, track record-nya tahu yang akan membawa garis politik kebijakan politik PDI Perjuangan untuk jangka pendek 2024, sampai jangka panjang seterusnya," pungkas Tjahjo.

Baca juga artikel terkait KONGRES PDIP atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto

tirto.id - Politik
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri